Ternate, 9/11 (Antara Maluku) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut) mengupayakan setiap desa di kabupaten perbatasan itu, memiliki minimal satu lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pulau Morotai, Revi Dara ketika dihubungi dari Ternate, Kamis, mengatakan dari 80 desa yang ada di kabupaten bekas Pangkalan Sekutu pada Perang Dunia II itu, baru 52 desa yang memiliki PAUD.
Sisanya 28 desa yang belum memiliki PAUD akan diupayakan pada 2018 karena Pemkab Morotai telah mengalokasikan anggaran pembangunannya pada RAPBD 2018, yang diharapkan akan mendapat persetujuan dari DPRD setempat.
Menurut dia, untuk memenuhi kebutuhan guru PAUD, baik di sekolah PAUD yang sudah ada maupun pada sekolah PAUD yang akan dibangun nanti, pemkab akan mengupayakan formasinya dalam penerimaan aparatur sipil negara (ASN) nanti, kalau ada penerimaan ASN baru dari pemerintah pusat.
Selain itu, pemkab akan mengangkat guru kontrak PAUD yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, di samping memanfaatkan kemungkinan adanya warga yang memiliki kemampuan sebagai tenaga guru PAUD untuk menjadi relawan di sekolah PAUD setempat.
Menyinggung adanya keluhan dari para orang tua siswa PAUD dan TK mengenai pelaksanaan wisuda dalam setiap penamatan siswa PAUD dan TK yang biayanya cukup besar, ia mengatakan pihaknya telah mengeluarkan larangan kegiatan wisuda di tingkat PAUD dan TK.
Kalau pun PAUD dan TK ingin melaksanakan kegiatan terkait penyerahan ijazah kepada siswa yang tamat, tetap bisa diizinkan dengan syarat tidak boleh mewajibkan orang tua membayar iuran seperti yang selama ini diterapkan dalam kegiatan wisuda.
"Orang tua yang anaknya tamat PAUD atau TK pasti membutuhkan biaya untuk anaknya yang akan masuk ke Sekolah Dasar, misalnya untuk membeli pakaian seragam sekolah dan buku, jadi sangatlah tidak bijak kalau mereka harus dibebani dengan iuran yang cukup mahal untuk kegiatan wisuda di PAUD atau TK, terutama bagi orang tua yang kurang mampu," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Pulau Morotai, Revi Dara ketika dihubungi dari Ternate, Kamis, mengatakan dari 80 desa yang ada di kabupaten bekas Pangkalan Sekutu pada Perang Dunia II itu, baru 52 desa yang memiliki PAUD.
Sisanya 28 desa yang belum memiliki PAUD akan diupayakan pada 2018 karena Pemkab Morotai telah mengalokasikan anggaran pembangunannya pada RAPBD 2018, yang diharapkan akan mendapat persetujuan dari DPRD setempat.
Menurut dia, untuk memenuhi kebutuhan guru PAUD, baik di sekolah PAUD yang sudah ada maupun pada sekolah PAUD yang akan dibangun nanti, pemkab akan mengupayakan formasinya dalam penerimaan aparatur sipil negara (ASN) nanti, kalau ada penerimaan ASN baru dari pemerintah pusat.
Selain itu, pemkab akan mengangkat guru kontrak PAUD yang jumlahnya akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, di samping memanfaatkan kemungkinan adanya warga yang memiliki kemampuan sebagai tenaga guru PAUD untuk menjadi relawan di sekolah PAUD setempat.
Menyinggung adanya keluhan dari para orang tua siswa PAUD dan TK mengenai pelaksanaan wisuda dalam setiap penamatan siswa PAUD dan TK yang biayanya cukup besar, ia mengatakan pihaknya telah mengeluarkan larangan kegiatan wisuda di tingkat PAUD dan TK.
Kalau pun PAUD dan TK ingin melaksanakan kegiatan terkait penyerahan ijazah kepada siswa yang tamat, tetap bisa diizinkan dengan syarat tidak boleh mewajibkan orang tua membayar iuran seperti yang selama ini diterapkan dalam kegiatan wisuda.
"Orang tua yang anaknya tamat PAUD atau TK pasti membutuhkan biaya untuk anaknya yang akan masuk ke Sekolah Dasar, misalnya untuk membeli pakaian seragam sekolah dan buku, jadi sangatlah tidak bijak kalau mereka harus dibebani dengan iuran yang cukup mahal untuk kegiatan wisuda di PAUD atau TK, terutama bagi orang tua yang kurang mampu," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017