Saumlaki, 10/11 (Antara Maluku) - Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Pemkab MTB) dan Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait peningkatan Sumber Daya Manusia di sejumlah bidang.
Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Bupati MTB, Petrus Fatlolon dan Rektor Unpatti, M.J. Saptenno di ruang rapat Bupati MTB di Kota Saumlaki, Kamis.
Acara itu dihadiri oleh Wakil Bupati MTB, Agustinus Utuwaly, Sekretaris Daerah MTB, Piterson Rangkoratat, sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan sejumlah dekan serta staf Unpatti.
"Kita menandatangani kerja sama untuk bebarapa program baik itu di bidang pendidikan maupun penelitian dan bidang lainnya," kata Bupati Petrus.
Dia menyatakan kerja sama itu mencakup penyediaan tenaga dokter melalui fakultas kedokteran Unpatti untuk saatnya kembali mengabdi di seluruh Puskesmas dan Pustu di wilayah MTB, program Strata dua (S2) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) esselon 2 dan 3 dari masing-masing SKPD yang dianggap cakap, berprestasi dan memenuhi syarat lainnya.
"MoU ini kita tandatangani dan akan kita tindaklanjuti dengan program yang dimulai dari tahun anggaran 2018 dan seterusnya. Kita akan biayai dari APBD jadi tidak perlu kuliah jauh-jauh diluar daerah Maluku karena Unpatti memiliki 47 profesor jadi tidak kalah dengan perguruan tinggi lain di Indonesia," katanya.
Perekrutan calon mahasiswa kedokteran akan dilakukan Pemkab MTB melalui sistem seleksi dari setiap lulusan SMA/SMK, dimana prosesnya dilakukan semenjak para siswa maupun siswi masih berada di bangku kelas 11. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan calon mahasiswa yang akan biaya studinya nanti ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Sementara di bidang penelitian, kerja sama akan diprioritaskan pada lingkungan hidup, dimana dibutuhkan kajian yang komprehensif oleh Unpatti terkait keberadaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Yamdena," kata Bupati.
Di bidang perikanan dan pertanian akan dilakukan kerja sama di berbagai bidang untuk memperlancar program-program Pemkab seperti budidaya rumput laut, kerapu, dan sebagainya.
Sementara itu, Rektor Unpatti, M.J.Saptenno menyatakan bahwa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di MTB terbilang banyak, namun membutuhkan sentuhan perguruan tinggi untuk mengembangkan potensi-potensi itu sehingga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah setempat dalam pengambilan keputusan.
"Sebab tanpa data dan informasi yang akurat, saya yakin pengambilan keputusan juga kurang tepat. Oleh karena itu nanti akan ada dua staf kami yang akan menyampaikan implementasi dari MoU hari ini kepada Pemkab MTB," katanya.
Saptenno menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan gambaran tentang potret pendidikan MTB serta sejumlah persoalan sosial yang akan dipresentasikan kepada Pemkab untuk menjadi perhatian serius sekaligus mengantisipasi beroperasinya blok Masela pada waktu mendatang.
Menurut dia, hingga saat ini Unpatti telah melakukan empat kali MoU dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku termasuk di Provinsi Maluku Utara.
"Dalam rangka pelaksanaan program-program, diharapkan kita akan melihat persoalan yang urgent dan melihat masalah sampai pada pemasaran, dimana kita harus mulai dengan mengajak dan mengarahkan mereka tentang bagaimana produk itu bisa menjadi bahan yang bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Sapteno.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Penandatanganan MoU itu dilakukan oleh Bupati MTB, Petrus Fatlolon dan Rektor Unpatti, M.J. Saptenno di ruang rapat Bupati MTB di Kota Saumlaki, Kamis.
Acara itu dihadiri oleh Wakil Bupati MTB, Agustinus Utuwaly, Sekretaris Daerah MTB, Piterson Rangkoratat, sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan sejumlah dekan serta staf Unpatti.
"Kita menandatangani kerja sama untuk bebarapa program baik itu di bidang pendidikan maupun penelitian dan bidang lainnya," kata Bupati Petrus.
Dia menyatakan kerja sama itu mencakup penyediaan tenaga dokter melalui fakultas kedokteran Unpatti untuk saatnya kembali mengabdi di seluruh Puskesmas dan Pustu di wilayah MTB, program Strata dua (S2) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) esselon 2 dan 3 dari masing-masing SKPD yang dianggap cakap, berprestasi dan memenuhi syarat lainnya.
"MoU ini kita tandatangani dan akan kita tindaklanjuti dengan program yang dimulai dari tahun anggaran 2018 dan seterusnya. Kita akan biayai dari APBD jadi tidak perlu kuliah jauh-jauh diluar daerah Maluku karena Unpatti memiliki 47 profesor jadi tidak kalah dengan perguruan tinggi lain di Indonesia," katanya.
Perekrutan calon mahasiswa kedokteran akan dilakukan Pemkab MTB melalui sistem seleksi dari setiap lulusan SMA/SMK, dimana prosesnya dilakukan semenjak para siswa maupun siswi masih berada di bangku kelas 11. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan calon mahasiswa yang akan biaya studinya nanti ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Sementara di bidang penelitian, kerja sama akan diprioritaskan pada lingkungan hidup, dimana dibutuhkan kajian yang komprehensif oleh Unpatti terkait keberadaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Yamdena," kata Bupati.
Di bidang perikanan dan pertanian akan dilakukan kerja sama di berbagai bidang untuk memperlancar program-program Pemkab seperti budidaya rumput laut, kerapu, dan sebagainya.
Sementara itu, Rektor Unpatti, M.J.Saptenno menyatakan bahwa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di MTB terbilang banyak, namun membutuhkan sentuhan perguruan tinggi untuk mengembangkan potensi-potensi itu sehingga dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah setempat dalam pengambilan keputusan.
"Sebab tanpa data dan informasi yang akurat, saya yakin pengambilan keputusan juga kurang tepat. Oleh karena itu nanti akan ada dua staf kami yang akan menyampaikan implementasi dari MoU hari ini kepada Pemkab MTB," katanya.
Saptenno menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan gambaran tentang potret pendidikan MTB serta sejumlah persoalan sosial yang akan dipresentasikan kepada Pemkab untuk menjadi perhatian serius sekaligus mengantisipasi beroperasinya blok Masela pada waktu mendatang.
Menurut dia, hingga saat ini Unpatti telah melakukan empat kali MoU dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku termasuk di Provinsi Maluku Utara.
"Dalam rangka pelaksanaan program-program, diharapkan kita akan melihat persoalan yang urgent dan melihat masalah sampai pada pemasaran, dimana kita harus mulai dengan mengajak dan mengarahkan mereka tentang bagaimana produk itu bisa menjadi bahan yang bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Sapteno.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017