Ambon, 10/11 (Antara Maluku) - Pimpinan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial-Ketenagakerjaan (BPJS-K) Kota Ambon Tri Candra Kartika mengharapkan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (PJSK) dapat dilaksanakan di semua desa di Maluku.
"Hal ini sangat penting agar masyarakat desa semakin memahami pentingnya perlindungan terhadap risiko kerja," ujarnya di Ambon, Jumat.
Harapannya, seluruh masyarakat pekerja penerima upah dan bukan penerima upah dapat dilindungi melalui program BPJS-Ketenagakerjaan dengan pelayanan dan pendaftaran mudah dan cepat.
Dia mengatakan, di Maluku sekarang ini sudah ada dua desa yang ditetapkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan yakni Negeri Alang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang baru diresmikan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 dan satu lainnya yakni Negeri Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang diresmikan pada tanggal 11 Oktober 2017.
Menurut Tri Candra, penetapan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan komitmen BPJS-Ketenagakerjaan, yakni melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktifitas dan daya saing pekerja serta mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.
"Desa sadar ini sebuah tindak nyata pemerintah melalui BPJS-K dalam melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa akan pentingnya sebuah jaminan sosial," ujarnya.
Hanya dengan membayar iuran sebersar Rp16.800/bulan, bagi peserta bukan penerima upah keuntungan yang didapat berupa jaminan biaya perawatan kecelakaan kerja yang tidak terbatas, tunjangan kematian sebesar Rp24 juta hingga Rp48 juta dan tambahan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan menjadi hak peserta.
Tri menambahkan, peresmian negeri Alang sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlangsung Kamis siang juga ditandai dengan penyerahan secara simbolis 1.394 lembar kartu peserta, penyerahan klaim jaminan kematian kepada dua ahli waris peserta masing-masing sebesar Rp24 juta, serta bantuan 2.000 bibit pala dan cengkih kepada petani setempat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Hal ini sangat penting agar masyarakat desa semakin memahami pentingnya perlindungan terhadap risiko kerja," ujarnya di Ambon, Jumat.
Harapannya, seluruh masyarakat pekerja penerima upah dan bukan penerima upah dapat dilindungi melalui program BPJS-Ketenagakerjaan dengan pelayanan dan pendaftaran mudah dan cepat.
Dia mengatakan, di Maluku sekarang ini sudah ada dua desa yang ditetapkan sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan yakni Negeri Alang, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, yang baru diresmikan pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 dan satu lainnya yakni Negeri Batu merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang diresmikan pada tanggal 11 Oktober 2017.
Menurut Tri Candra, penetapan desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan komitmen BPJS-Ketenagakerjaan, yakni melindungi dan mensejahterakan seluruh pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktifitas dan daya saing pekerja serta mendukung pembangunan dan kemandirian perekonomian nasional.
"Desa sadar ini sebuah tindak nyata pemerintah melalui BPJS-K dalam melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa akan pentingnya sebuah jaminan sosial," ujarnya.
Hanya dengan membayar iuran sebersar Rp16.800/bulan, bagi peserta bukan penerima upah keuntungan yang didapat berupa jaminan biaya perawatan kecelakaan kerja yang tidak terbatas, tunjangan kematian sebesar Rp24 juta hingga Rp48 juta dan tambahan beasiswa bagi anak yang ditinggalkan menjadi hak peserta.
Tri menambahkan, peresmian negeri Alang sebagai desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlangsung Kamis siang juga ditandai dengan penyerahan secara simbolis 1.394 lembar kartu peserta, penyerahan klaim jaminan kematian kepada dua ahli waris peserta masing-masing sebesar Rp24 juta, serta bantuan 2.000 bibit pala dan cengkih kepada petani setempat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017