Ambon, 13/12 (Antara Maluku) - Dinas Perhubungan Maluku diminta menyediakan ruangan yang secara khusus disiapkan bagi para ibu yang masih menyusui.
Ruang khusus itu bisa dibangun di ruang tunggu pelabuhan kapal laut atau pelabuhan feri di seluruh kabupaten dan kota.
"Hal ini diakibatkan master plan serta visi-misi pemda tidak ada pembangunan yang berprespektif gender seperti pusat-pusat perbelanjaan yang menyediakan tempat-tempat khusus seperti itu," kata anggota komisi C DPRD Maluku, Habiba Pellu di Ambon, Selasa.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komoso C DPRD Maluku dipimpin Anos Jermias selaku ketua komisi bersama Dinas Perhubungan dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bersama instansi teknis lainnya.
Untuk itu Dinas Perhubungan Maluku dalam membuat masterplan pembangunan ruang tunggu di dermaga pelabuhan laut harus menyiapkan ruang-ruang khusus yang memberikan privasi bagi para ibu yang menyusui sehingga bisa disebut sebagai sebuah konsep pembangunan yang trans gender.
Karena selama ini ibu-ibu yang jalan sambil menggendong anaknya mau menyusui saja susah untuk duduk dan harus berada di tempat umum yang terbuka dan banyak calon penumpangnya.
"Mestinya Dishub memperhatikan persoalan seperti ini dan kami minta tahun 2018 Dishub Maluku membuat masterplan dimana ruang tunggunya ada ruangan khusus ibu menyusui," tandasnya.
Karena di bandar udara saja sudah ada, bahkan ruang khusus untuk pria yang merokok ada tetapi untuk kaum ibu menyusui di ruang tunggu pelabuhan laut justeru belum ada.
"Saya serius dengan usulan ini dan di APBN 2018 nanti akan ditagih kepada Dishub, dan kalau belum ada bisa RAPBN 2019 diusulkan, tetapi masih ada peluang di usulan RAPBN Perubahan 2018 apalagi ukuran ruangannya tidak terlalu besar," jelas Habiba Pellu.
Dia juga menyoroti kebiasaan lonjakan jumlah penumpang mudik memasuki H-3 pada setiap perayaan hari-hari besar keagamaan, termasuk menjelang natal Desember 2017.
Menurut dia, seringkali terjadi hal yang sifatnya insidentil karena satu kursi dijual tiketnya dobel sehingga dikhawatirkan ketika memasuki H-3 hal ini bisa terjadi, makanya ini tolong diperhatikan oleh Dishub dan instansi terkait lainnya.
"Kami juga ingin tanya yang lonjakan penumpang ini perkiraannya berapa ribu orang bila dibandingkan dengan kesiapan transportasi yang ada, dalam titik maksimal misalnya H-3 itu kita harus memperkirakan seluruh unit dengan kapasitas berapa harus diketahui sehingga tidak bisa diraba-raba," ujarnya.
Sebab ini menyangkut faktor pengawasan dan keamanan serta kesiapan, dan khusus untuk masalah keamanan itu manusia harus dimanusiakan.
Habiba Pellu juga menyarankan bila pemprov melalui Dinas Perhubungan ingin membuat orogram mudik gratis ada tanggal 19 Desember 2017 maka harus ada kerja sama dengan media untuk diumumkakn kepada publik.
"Terkait masalah cuaca tentunya kita tidak bisa memperdiksikannya sehingga BMKG harus gencar melakukan publikasi lewat berbagai media maupun teknologi media sosial, kemudian kalau sudah terjadi lonjakan penumpang maka posisi pengaturan kendaraan bermotor roda dua dan empat mestinya ada celah di atas kapal fery, sehingga faktor pengawasan ini yang perlu diperhatikan karena ini menyangkut masalah pelayanan manusia," kata Habiba Pellu.
Sebab masalah seperti ini selalu terulang pada saat Lebaran atau Natal dan tahun baru, dimana Dishub persentasenya baik tetapi di lapangan kondisinya jadi lain.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
Ruang khusus itu bisa dibangun di ruang tunggu pelabuhan kapal laut atau pelabuhan feri di seluruh kabupaten dan kota.
"Hal ini diakibatkan master plan serta visi-misi pemda tidak ada pembangunan yang berprespektif gender seperti pusat-pusat perbelanjaan yang menyediakan tempat-tempat khusus seperti itu," kata anggota komisi C DPRD Maluku, Habiba Pellu di Ambon, Selasa.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komoso C DPRD Maluku dipimpin Anos Jermias selaku ketua komisi bersama Dinas Perhubungan dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) bersama instansi teknis lainnya.
Untuk itu Dinas Perhubungan Maluku dalam membuat masterplan pembangunan ruang tunggu di dermaga pelabuhan laut harus menyiapkan ruang-ruang khusus yang memberikan privasi bagi para ibu yang menyusui sehingga bisa disebut sebagai sebuah konsep pembangunan yang trans gender.
Karena selama ini ibu-ibu yang jalan sambil menggendong anaknya mau menyusui saja susah untuk duduk dan harus berada di tempat umum yang terbuka dan banyak calon penumpangnya.
"Mestinya Dishub memperhatikan persoalan seperti ini dan kami minta tahun 2018 Dishub Maluku membuat masterplan dimana ruang tunggunya ada ruangan khusus ibu menyusui," tandasnya.
Karena di bandar udara saja sudah ada, bahkan ruang khusus untuk pria yang merokok ada tetapi untuk kaum ibu menyusui di ruang tunggu pelabuhan laut justeru belum ada.
"Saya serius dengan usulan ini dan di APBN 2018 nanti akan ditagih kepada Dishub, dan kalau belum ada bisa RAPBN 2019 diusulkan, tetapi masih ada peluang di usulan RAPBN Perubahan 2018 apalagi ukuran ruangannya tidak terlalu besar," jelas Habiba Pellu.
Dia juga menyoroti kebiasaan lonjakan jumlah penumpang mudik memasuki H-3 pada setiap perayaan hari-hari besar keagamaan, termasuk menjelang natal Desember 2017.
Menurut dia, seringkali terjadi hal yang sifatnya insidentil karena satu kursi dijual tiketnya dobel sehingga dikhawatirkan ketika memasuki H-3 hal ini bisa terjadi, makanya ini tolong diperhatikan oleh Dishub dan instansi terkait lainnya.
"Kami juga ingin tanya yang lonjakan penumpang ini perkiraannya berapa ribu orang bila dibandingkan dengan kesiapan transportasi yang ada, dalam titik maksimal misalnya H-3 itu kita harus memperkirakan seluruh unit dengan kapasitas berapa harus diketahui sehingga tidak bisa diraba-raba," ujarnya.
Sebab ini menyangkut faktor pengawasan dan keamanan serta kesiapan, dan khusus untuk masalah keamanan itu manusia harus dimanusiakan.
Habiba Pellu juga menyarankan bila pemprov melalui Dinas Perhubungan ingin membuat orogram mudik gratis ada tanggal 19 Desember 2017 maka harus ada kerja sama dengan media untuk diumumkakn kepada publik.
"Terkait masalah cuaca tentunya kita tidak bisa memperdiksikannya sehingga BMKG harus gencar melakukan publikasi lewat berbagai media maupun teknologi media sosial, kemudian kalau sudah terjadi lonjakan penumpang maka posisi pengaturan kendaraan bermotor roda dua dan empat mestinya ada celah di atas kapal fery, sehingga faktor pengawasan ini yang perlu diperhatikan karena ini menyangkut masalah pelayanan manusia," kata Habiba Pellu.
Sebab masalah seperti ini selalu terulang pada saat Lebaran atau Natal dan tahun baru, dimana Dishub persentasenya baik tetapi di lapangan kondisinya jadi lain.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017