Ternate, 19/12 (Antara Maluku) - Pemerintah kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan melakukan langkah-langkah perbaikan sistem pengelolaan melalui peningkatan sumber daya manusia maupun efektivitas pengawasan terhadap penerimaan pendapatan.
"Tiga komponen utama ini sangat berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan," kata Wali Kota Ternate, Hi Burhan Abdurahman di Ternate, Senin.
Selain itu, kata wali kota, dengan lahirnya sejumlah regulasi dan kebijakan pemerintah pusat sangat berimplikasi pada sejumlah penerimaan daerah, antara lain pada komponen pajak dan retribusi daerah.
Wali kota sependapat dengan sikap DPRD, karena kalau pasar dikelola secara profesional akan menjadi lumbung pendapatan daerah, apalagi dengan ketersediaan sarana dan prasarana jasa perdagangan yang semakin representtatif.
Oleh karena itu, kata wali kota, dalam rangka untuk efektifkanb pengelolaannya ke depan sejalan dengan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah yang baru, maka perlu dipikirkan beberapa opsi terkait dengan pengelolaan pasar.
"Apakah melekat pada tugas dan fungsi SKPD terkait menjadi UPTD Pasar atau membentuk Perusahaan Daerah Pengelola Pasar, karena hal ini akan dikaji lebih lanjut efisiensi dan efektitasnya, UPTD Pasar atau PD Pengelola Pasar," kata wali kota.
Wali kota menyebut, SKPD pengelola pendapatan menggenjot target pendapatan terutama pada sumber-sumber pendapatan baru yang potensial serta melakukan efisiensi pada beberapa bulan ke depan terhadap komponen belanja yang tidak terkait dengan pelayanan publik.
"Kondisi defisit tetap dalam batas kewajaran dan diikuti dengan langkah-langkah solutif, dalam kaitarn dengan itulah upaya pemerintah untuk menutupi deficit dalam perubahan APBD Kota Ternate tahun 2017 dalam beberapa bulan ke depan," katanya.
Pemkot Ternate sendiri optimistis dalam tahun mendatang realisasi PAD akan meningkat, menyusul adanya penambahan berbagai sentra pasar baru yang dibangun untuk menggenjot PAD melalui jasa retribusi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017
"Tiga komponen utama ini sangat berpengaruh terhadap kontribusi pendapatan," kata Wali Kota Ternate, Hi Burhan Abdurahman di Ternate, Senin.
Selain itu, kata wali kota, dengan lahirnya sejumlah regulasi dan kebijakan pemerintah pusat sangat berimplikasi pada sejumlah penerimaan daerah, antara lain pada komponen pajak dan retribusi daerah.
Wali kota sependapat dengan sikap DPRD, karena kalau pasar dikelola secara profesional akan menjadi lumbung pendapatan daerah, apalagi dengan ketersediaan sarana dan prasarana jasa perdagangan yang semakin representtatif.
Oleh karena itu, kata wali kota, dalam rangka untuk efektifkanb pengelolaannya ke depan sejalan dengan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah yang baru, maka perlu dipikirkan beberapa opsi terkait dengan pengelolaan pasar.
"Apakah melekat pada tugas dan fungsi SKPD terkait menjadi UPTD Pasar atau membentuk Perusahaan Daerah Pengelola Pasar, karena hal ini akan dikaji lebih lanjut efisiensi dan efektitasnya, UPTD Pasar atau PD Pengelola Pasar," kata wali kota.
Wali kota menyebut, SKPD pengelola pendapatan menggenjot target pendapatan terutama pada sumber-sumber pendapatan baru yang potensial serta melakukan efisiensi pada beberapa bulan ke depan terhadap komponen belanja yang tidak terkait dengan pelayanan publik.
"Kondisi defisit tetap dalam batas kewajaran dan diikuti dengan langkah-langkah solutif, dalam kaitarn dengan itulah upaya pemerintah untuk menutupi deficit dalam perubahan APBD Kota Ternate tahun 2017 dalam beberapa bulan ke depan," katanya.
Pemkot Ternate sendiri optimistis dalam tahun mendatang realisasi PAD akan meningkat, menyusul adanya penambahan berbagai sentra pasar baru yang dibangun untuk menggenjot PAD melalui jasa retribusi.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2017