Ambon, 30/1 (Antaranews Maluku) - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku memprogramkan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi berbasis masyarakat di tahun 2018.
"Tahun 2018 kegiatan kita fokus pada pengelolaan kawasan yang berbasis masyarakat, mengingat Sumber daya manusia kita yang terbatas untuk melakukan pengawasan, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan masyarakat di sekitar kawasan konservasi," kata Kepala BKSDA Maluku Mukhtar Amin Ahmadi, Selasa.
Menurut dia, pelaksanaan tugas dengan wilayah pengawasan yang luas yakni 29 kawasan konservasi yang tersebar di dua provinsi Maluku Utara enam kawasan serta Maluku 23 kawasan. Hal ini juga ditunjang keterbatasan SDM menuntut pihaknya untuk mengefektifkan kolaborasi dengan masyarakat.
"SDM yang terbatas sebanyak 79 PNS untuk mengelola kawasan konservasi di Maluku dan Maluku Utara membuat pengawasan belum optimal, sehingga harus diefektifkan kolaborasi dengan masyarakat," katanya.
Mukhtar menjelaskan, pengelolaan kawasan kosnservasi membutuhkan kerja sama dengan masyarakat agar ada kesadaran dari masyarakat untuk mengelola kawasan setempat.
Ia mencontohkan, desa Sahuwai banyak perkebunan yang berdekatan dengan kawasan konservasi tetapi dirambah masyarakat. Kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan.
BKSDA Maluku juga berupaya menciptakan alternatif usaha lain untuk membina daerah penyangga melalui pola peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mukhtar menyatakan pihaknya sementara menyusun SOP inventarisasi sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi. Dari hasil inventarisasi dapat diperoleh pengembangan daerah penyangga yang akan dilakukan.
"Misalnya ada potensi ekonomi budi daya anggrek kita akan mengembangkan budi daya ke masyarakat, atau jika potensi pengembangan lamun atau karang hasil budi daya maka akan kita kembangkan," tandasnya.
Saat ini pihaknya sementara melakukan inventarisasi penyusunan kelembagaan untuk membantu masyarakat di dekat kawasan konservasi.
"Tahun ini akan ada tujuh desa dan negeri di Maluku dan Maluku Utara yang akan dibantu di antaranya di Maluku Utara desa Kungung Gunung Sibela, sementara di Maluku negeri Kailolo, Sahuwai Ariate dan Wainuru di negeri Waai Maluku Tengah," tandasnya.
Ditambahkannya, program pemberdayaan masyarakat BKSDA setidaknya ada 126 desa penyangga yang berada di sekitar kawasan konservasi. Program ini dapat berupa pelatihan maupun bantuan pemberdayaan.
"Kita berharap dengan program pemberdayaan tersebut masyarakat beralih dari tadinya merambah, menjadi mengelola kawasan sehingga dapat meningkatkan pendapatan," kata Mukhtar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Tahun 2018 kegiatan kita fokus pada pengelolaan kawasan yang berbasis masyarakat, mengingat Sumber daya manusia kita yang terbatas untuk melakukan pengawasan, sehingga dibutuhkan kerja sama dengan masyarakat di sekitar kawasan konservasi," kata Kepala BKSDA Maluku Mukhtar Amin Ahmadi, Selasa.
Menurut dia, pelaksanaan tugas dengan wilayah pengawasan yang luas yakni 29 kawasan konservasi yang tersebar di dua provinsi Maluku Utara enam kawasan serta Maluku 23 kawasan. Hal ini juga ditunjang keterbatasan SDM menuntut pihaknya untuk mengefektifkan kolaborasi dengan masyarakat.
"SDM yang terbatas sebanyak 79 PNS untuk mengelola kawasan konservasi di Maluku dan Maluku Utara membuat pengawasan belum optimal, sehingga harus diefektifkan kolaborasi dengan masyarakat," katanya.
Mukhtar menjelaskan, pengelolaan kawasan kosnservasi membutuhkan kerja sama dengan masyarakat agar ada kesadaran dari masyarakat untuk mengelola kawasan setempat.
Ia mencontohkan, desa Sahuwai banyak perkebunan yang berdekatan dengan kawasan konservasi tetapi dirambah masyarakat. Kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian kawasan.
BKSDA Maluku juga berupaya menciptakan alternatif usaha lain untuk membina daerah penyangga melalui pola peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Mukhtar menyatakan pihaknya sementara menyusun SOP inventarisasi sosial ekonomi budaya masyarakat sekitar kawasan konservasi. Dari hasil inventarisasi dapat diperoleh pengembangan daerah penyangga yang akan dilakukan.
"Misalnya ada potensi ekonomi budi daya anggrek kita akan mengembangkan budi daya ke masyarakat, atau jika potensi pengembangan lamun atau karang hasil budi daya maka akan kita kembangkan," tandasnya.
Saat ini pihaknya sementara melakukan inventarisasi penyusunan kelembagaan untuk membantu masyarakat di dekat kawasan konservasi.
"Tahun ini akan ada tujuh desa dan negeri di Maluku dan Maluku Utara yang akan dibantu di antaranya di Maluku Utara desa Kungung Gunung Sibela, sementara di Maluku negeri Kailolo, Sahuwai Ariate dan Wainuru di negeri Waai Maluku Tengah," tandasnya.
Ditambahkannya, program pemberdayaan masyarakat BKSDA setidaknya ada 126 desa penyangga yang berada di sekitar kawasan konservasi. Program ini dapat berupa pelatihan maupun bantuan pemberdayaan.
"Kita berharap dengan program pemberdayaan tersebut masyarakat beralih dari tadinya merambah, menjadi mengelola kawasan sehingga dapat meningkatkan pendapatan," kata Mukhtar.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018