Ambon, 8/2 (Antaranews Maluku) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bersama Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar menggelar "talkshow" (bincang-bincang) dengan tema "Mengembangkan Sektor Jasa Keuangan Secara Sehat dan Bebas Pungutan Liar, di Provinsi Maluku".

Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Maluku, Bambang Hermanto, Kamis, mengatakan perkembangan kegiatan usaha sektor jasa keuangan di daerah ini semakin meningkat perlu disertai dengan pelayanan yang baik dan bersih dari pungutan liar.

"Pelayanan yang baik kepada masyarakat dimaksudkan guna membantu pemerintah untuk menekan ekonomi tinggi yang dapat mengganggu tingkat efisiensi dan daya saing industri khususnya usaha produktif," katanya saat membuka acara tersebut, di Ambon, Kamis.

Karena itu, OJK Maluku menggandeng Satgas Saber Pungli untuk menyampaikan informasi? secara utuh mengenai pungutan liar, sehingga lembaga jasa keuangan yang ada dapat tumbuh berkembang secara sehat dan wajar serta bersih dari pungli.

Mengandeng Satgas Saber Pungli, kata dia, untuk penyamaan persepsi dengan pihaknya mengenai pungli sehingga praktek-praktek yang merugikan masyarakat dapat dihindari oleh lembaga jasa keuangan.

Masyarakat juga perlu mendapat informasi yang valid mengenai praktek-praktek pungli sehingga masyarakat tidak keliru dalam menilai atau menyamakan biaya-biaya dalam memperoleh akses ke lembaga jasa keuangan sebagai pungli.

Menurut Bambang, pertumbuhan penyaluran kredit perbankan per Desember 2017 di Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp11,17 triliun atau tumbuh sebesar 14,02 persen (yoy).

Pertumbuhan tersebut lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan nasional yang sebesar 8,35 persen (yoy) menjadi Rp4.782 triliun pada Desember 2017. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan tercatat Rp12,91 triliun atau tumbuh sebesar 5,76 persen (yoy), sedangkan secara nasional DPK perbankan pada Desember 2017 tercatat Rp5.289 triliun atau tumbuh 9,35 persen," ujarnya.

Ia menjelaskan juga bahwa sepanjang tahun 2017 terdapat peningkatan jumlah entitas Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Provinsi Maluku, yakni tujuh jaringan kantor yang terdiri dari dua bank umum yakni Bank Panin Dubai Syariah dan Bank Mandiri Taspen.

Selanjutnya, dua perusahaan perasuransian yakni PT Asuransi Jiwa Bumi Putera dan PT Bhineka Life Indonesia, serta tiga perusahaan pembiyaan yakni PT Sinar Mitra Sepadan, PT Mandiri Tunas Finance, dan PT Indomobil Finance Indonesia.

"Perkembangan kondisi bisnis yang positif ini perlu didukung oleh semua pihak, salah satunya dengan menciptakan pelayanan bebas pungli baik dari pelayanan swasta maupun pelayanan publik oleh pemerintah maupun instansi vertikal," kata Bambang.

"Good Corporate Governance atau tata kelola yang baik harus menjadi `panglima` dalam menjalankan kegiatan operasional dan pelayanan," tambahnya.

Karena itu, pihaknya mengajak pelaku industri jasa keuangan di daerah ini untuk membangun optimisme bersama, dan lebih proaktif dalam upaya memacu pertumbuhan bisnisnya yang pada gilirannya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia khususnya Maluku.

Kegiatan Talkshow dihadiri oleh Ketua Satgas Saber Pungli Provinsi Maluku, Kombes Pol. Purwolelono yang juga sebagai narasumber, Pemimpin Cabang PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Ambon, Marganti Sitinjak (narasumber), Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ambon, Tri Budi Anugerah (narasumber).

Pewarta: Rofinus E. Kumpul

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018