Ambon, 20/2 (Antaranews Maluku) - Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku meluncurkan dokumen peta jalan (roadmap) Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan (MAPI - PB) sebagai bentuk dukungan terhadap komitmen Indonesia mencapai pembangunan rendah emisi dan tangguh terhadap dampak negatif perubahan iklim.
Peluncuran Roadmap MAPI - PB dilakukan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK), Kementerian Dalam Negeri, sembilan Pemkab dan dua Pemkot, akademisi, LSM dan swasta, di Ambon, Selasa.
Dokumen Roadmap MAPI - PB meliputi periode 2018 - 2023 dan menyajikan hasil identifikasi modalitas, prosedur, arah kebijakan, strategi implementasi serta tata waktu dalam upaya metigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Maluku.
Sekda Hamin menyatakan, roadmap MAPI - PB memberikan arah kebijakan sehingga pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengembangkan ketangguhan masyarakat agar bisa beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
"Penyusunannya menindaklanjuti SK Gubernur No.255a tahun 2017 dengan melibatkan timk ahli dari Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK bekerjsama USAID APIK sebagai fasilitator karena pembangunan merupakan tanggung jawab, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan, berdasarkan persetujuan Paris, maka pemerintah Indonesia telah merumuskan Dokumen Niatan Konstribusi Nasional (Nationally Contribution - NDC) yang menargetkan penurunan emisi sebesar 29 persen pada 2020 dengan usaha sendiri dan 41 persen bantuan internasional serta meningkatkan ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem kehidupan.
"Langkah nyata implementasi daerah disusunlah NDC Subnasional di tingkat provinsi agar masing - masing wilayah dapat mempertimbangkan karakteristik serta potensinya," kata Sekda.
Maluku menunjukkan konstribusinya melalui rumusan NDC Subnasional berupa roadmap MAPI - PB yang akan menjadi acuan dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan dengan berlandaskan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sekda mengemukakan, Maluku memiliki karakteristik kepulauan dengan 92,4 persen wilayahnya berupa lautan serta pulau - pulau kecil yang rentan terhadap bencana dipengaruhi faktor cuaca.
Kerentanan ini seperti gelombang tinggi dan abrasi yang dapat mengancam masyarakat pesisir, sedangkan banjir, tanah longsor dan angin puting beliung kerap terjadi di sejumlah daerah.
"USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) telah melaksanakan kajian kerentanan dan resiko iklimyang menjadi salah sati dasar peta jalan Roadmap MAPI - PB, terutama sekor adaptasi," tandas Sekda.
Sedangkan, Manajer Regional Maluku program USAID APIK, Willy Wicaksono mengatakan, peluncuran roadmap MAPI - PB merupakan salah satu upaya sosialisasi bagi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha agar mulai mengadopsi kedalam masing - masing perencanaan program dan kegiatan.
"Sinergitas ini bertujuan agar pembangunan provinsi Maluku yang rendah emisi, tangguh dan berkelanjutan berbasis gugus pulau," katanya.
Roadmap MAPI -PB akan didetailkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).
"Roadmap ini berisi program dan kegiatan konkrit dalam rangka metigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ditargetkan selesai pada April 2018, selanjutnya dimasukkan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun anggaran pemerintah daerah," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Peluncuran Roadmap MAPI - PB dilakukan Sekda Maluku, Hamin Bin Thahir dihadiri perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK), Kementerian Dalam Negeri, sembilan Pemkab dan dua Pemkot, akademisi, LSM dan swasta, di Ambon, Selasa.
Dokumen Roadmap MAPI - PB meliputi periode 2018 - 2023 dan menyajikan hasil identifikasi modalitas, prosedur, arah kebijakan, strategi implementasi serta tata waktu dalam upaya metigasi dan adaptasi perubahan iklim Provinsi Maluku.
Sekda Hamin menyatakan, roadmap MAPI - PB memberikan arah kebijakan sehingga pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota dapat mengembangkan ketangguhan masyarakat agar bisa beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
"Penyusunannya menindaklanjuti SK Gubernur No.255a tahun 2017 dengan melibatkan timk ahli dari Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim KLHK bekerjsama USAID APIK sebagai fasilitator karena pembangunan merupakan tanggung jawab, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat," ujarnya.
Dia mengatakan, berdasarkan persetujuan Paris, maka pemerintah Indonesia telah merumuskan Dokumen Niatan Konstribusi Nasional (Nationally Contribution - NDC) yang menargetkan penurunan emisi sebesar 29 persen pada 2020 dengan usaha sendiri dan 41 persen bantuan internasional serta meningkatkan ketahanan ekosistem, ekonomi dan sistem kehidupan.
"Langkah nyata implementasi daerah disusunlah NDC Subnasional di tingkat provinsi agar masing - masing wilayah dapat mempertimbangkan karakteristik serta potensinya," kata Sekda.
Maluku menunjukkan konstribusinya melalui rumusan NDC Subnasional berupa roadmap MAPI - PB yang akan menjadi acuan dalam mengorganisasikan dan merencanakan kegiatan dengan berlandaskan tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sekda mengemukakan, Maluku memiliki karakteristik kepulauan dengan 92,4 persen wilayahnya berupa lautan serta pulau - pulau kecil yang rentan terhadap bencana dipengaruhi faktor cuaca.
Kerentanan ini seperti gelombang tinggi dan abrasi yang dapat mengancam masyarakat pesisir, sedangkan banjir, tanah longsor dan angin puting beliung kerap terjadi di sejumlah daerah.
"USAID Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan (APIK) telah melaksanakan kajian kerentanan dan resiko iklimyang menjadi salah sati dasar peta jalan Roadmap MAPI - PB, terutama sekor adaptasi," tandas Sekda.
Sedangkan, Manajer Regional Maluku program USAID APIK, Willy Wicaksono mengatakan, peluncuran roadmap MAPI - PB merupakan salah satu upaya sosialisasi bagi pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten/kota serta para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha agar mulai mengadopsi kedalam masing - masing perencanaan program dan kegiatan.
"Sinergitas ini bertujuan agar pembangunan provinsi Maluku yang rendah emisi, tangguh dan berkelanjutan berbasis gugus pulau," katanya.
Roadmap MAPI -PB akan didetailkan dalam Rencana Aksi Daerah (RAD).
"Roadmap ini berisi program dan kegiatan konkrit dalam rangka metigasi dan adaptasi perubahan iklim yang ditargetkan selesai pada April 2018, selanjutnya dimasukkan dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun anggaran pemerintah daerah," tegasnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018