Ternate, 13/3 (Antaranews Maluku) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diminta meningkatkan alokasi anggaran sektor pangan dalam APBD, untuk memaksimalkan pembangunan sektor pangan di provinsi berpenduduk 1,2 juta jiwa ini.
"Alokasi anggaran sektor pangan dalam APBD Malut selama ini masih relatif kecil, untuk Dinas Pangan misalnya kurang dari Rp10 miliar pertahun," kata Direktur Elsil Kieraha, Tamrin Ali Ibrahim di Ternate, Selasa.
Dengan dana kecil seperti itu, jelas tidak memungkinkan Dinas Pangan Malut melakukan program pembangunan sektor pangan secara maksimal, apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi wilayah Malut yang terdiri atas pulau-pulau.
Menurut dia, Malut selama ini masih bergantung dari provinsi lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan, beras misalnya harus mendatangkan sedikitnya 90 ribu ton per tahun, karena produksi beras lokal masih terbatas.
Malut sebenarnya berpeluang untuk memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal, karena daerah ini memiliki potensi lahan yang sangat luas dan subur, selain itu juga didukung dengan cora hujan yang hampir berlangsung sepanjang tahun.
Oleh karena itu, kata Tamrin Ali Ibrahim, diperlukan adanya komitmen dari Pemprov Malut, baik dari segi kebijakan maupun pengalokasian anggaran melalui APBD untuk sektor pangan minimal Rp500 miliar per tahun.
Selain itu, diperlukan pula kesamaan visi dan program serta komitmen bersama antara Pemprov Malut dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerah ini dalam pembangunan sektor pangan, karena pengalaman selama ini masing-masing jalan sendiri-sendiri.
Plt Gubernur Malut, M Nasir Thaib mengakui bahwa anggaran sektor pangan dalam APBD masih terbatas karena APBD Malut relatif kecil, seperti pada APBD 2018 hanya Rp2,4 Trilun, sehingga harus dibagi secara adil dengan semua sektor.
Namun demikian, Pemprov tetap memberi perhatian terhadap sektor pangan, termasuk dalam penganggarannya dengan mengupayakan anggaran dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Perbantuan (DTP).Budi Suyanto
(T.L002/B/B008/B008) 13-03-2018 12:52:57
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Alokasi anggaran sektor pangan dalam APBD Malut selama ini masih relatif kecil, untuk Dinas Pangan misalnya kurang dari Rp10 miliar pertahun," kata Direktur Elsil Kieraha, Tamrin Ali Ibrahim di Ternate, Selasa.
Dengan dana kecil seperti itu, jelas tidak memungkinkan Dinas Pangan Malut melakukan program pembangunan sektor pangan secara maksimal, apalagi kalau dikaitkan dengan kondisi wilayah Malut yang terdiri atas pulau-pulau.
Menurut dia, Malut selama ini masih bergantung dari provinsi lain dalam pemenuhan kebutuhan pangan, beras misalnya harus mendatangkan sedikitnya 90 ribu ton per tahun, karena produksi beras lokal masih terbatas.
Malut sebenarnya berpeluang untuk memenuhi kebutuhan pangan dari produksi lokal, karena daerah ini memiliki potensi lahan yang sangat luas dan subur, selain itu juga didukung dengan cora hujan yang hampir berlangsung sepanjang tahun.
Oleh karena itu, kata Tamrin Ali Ibrahim, diperlukan adanya komitmen dari Pemprov Malut, baik dari segi kebijakan maupun pengalokasian anggaran melalui APBD untuk sektor pangan minimal Rp500 miliar per tahun.
Selain itu, diperlukan pula kesamaan visi dan program serta komitmen bersama antara Pemprov Malut dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota di daerah ini dalam pembangunan sektor pangan, karena pengalaman selama ini masing-masing jalan sendiri-sendiri.
Plt Gubernur Malut, M Nasir Thaib mengakui bahwa anggaran sektor pangan dalam APBD masih terbatas karena APBD Malut relatif kecil, seperti pada APBD 2018 hanya Rp2,4 Trilun, sehingga harus dibagi secara adil dengan semua sektor.
Namun demikian, Pemprov tetap memberi perhatian terhadap sektor pangan, termasuk dalam penganggarannya dengan mengupayakan anggaran dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Perbantuan (DTP).Budi Suyanto
(T.L002/B/B008/B008) 13-03-2018 12:52:57
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018