Ambon, 16/3 (Antaranews Maluku) - Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelindungan Anak dan Masyarakat Desa (DP3AMD) kota Ambon melakukan pemantauan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang mendukung program padat karya pada 2018.
"Sampai saat ini kita sementara memproses Apbdes tujuh desa di Ambon yang siap menerima bantuan dana desa tahun anggaran 2018, yang akan diprioritaskan untuk program padat karya," kata Kepala DP3AMD, Rulien Purmiasa, Rabu.
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta alokasi 20 persen dari total dana desa wajib digunakan untuk program padat karya pada 2018.
Sumber kegiatan pembangunan desa bersumber dari Dana desa yang disusun melalui Apbdes, karena itu harus diberikan ruang untuk kegiatan padat karya.
"Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari Apbdesa, sesuai regulasi yang berlaku wajib memberikan ruang bagi kegiatan swakelola program padat karya," ujarnya.
Rulien menjelaskan, Negeri Batu Merah pada 2018 akan melaksanakan program padat karya tunai desa, berupa normalisasi sungai sepanjang 250 meter dengan anggaran sebesar Rp296 juta dari anggaran dana desa.
Selain itu Rp165 juta atau 55 persen anggaran diperuntukan untuk upah pekerja atau HOK, dengan waktu kerja 28 hari dan jumlah HOK sebanyak 2.106.
"Sasaran pekerja nantinya adalah rumah tangga miskin, pengangguran, semi pengangguran dan akan mendapatkan upah kerja sebesar Rp75 ribu/ hari dan dibayar per minggu," katanya.
Diakuinya, normalisasi sungai di kawasan Batu Merah merupakan program prioritas mengingat kawasan tersebut kerap dilanda banjir saat musim hujan.
"Normalisasi sungai mendesak untuk dilaksanakan, karena dikhawatirkan berdampak banjir. Penyebabnya tidak lain adalah saluran sungai yang mampet akibat sampah yang memenuhi sungai.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Sampai saat ini kita sementara memproses Apbdes tujuh desa di Ambon yang siap menerima bantuan dana desa tahun anggaran 2018, yang akan diprioritaskan untuk program padat karya," kata Kepala DP3AMD, Rulien Purmiasa, Rabu.
Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta alokasi 20 persen dari total dana desa wajib digunakan untuk program padat karya pada 2018.
Sumber kegiatan pembangunan desa bersumber dari Dana desa yang disusun melalui Apbdes, karena itu harus diberikan ruang untuk kegiatan padat karya.
"Kegiatan pembangunan desa yang bersumber dari Apbdesa, sesuai regulasi yang berlaku wajib memberikan ruang bagi kegiatan swakelola program padat karya," ujarnya.
Rulien menjelaskan, Negeri Batu Merah pada 2018 akan melaksanakan program padat karya tunai desa, berupa normalisasi sungai sepanjang 250 meter dengan anggaran sebesar Rp296 juta dari anggaran dana desa.
Selain itu Rp165 juta atau 55 persen anggaran diperuntukan untuk upah pekerja atau HOK, dengan waktu kerja 28 hari dan jumlah HOK sebanyak 2.106.
"Sasaran pekerja nantinya adalah rumah tangga miskin, pengangguran, semi pengangguran dan akan mendapatkan upah kerja sebesar Rp75 ribu/ hari dan dibayar per minggu," katanya.
Diakuinya, normalisasi sungai di kawasan Batu Merah merupakan program prioritas mengingat kawasan tersebut kerap dilanda banjir saat musim hujan.
"Normalisasi sungai mendesak untuk dilaksanakan, karena dikhawatirkan berdampak banjir. Penyebabnya tidak lain adalah saluran sungai yang mampet akibat sampah yang memenuhi sungai.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018