Ternate, 20/3 (Antaranews Maluku) - Pemerintah Provinsi (Pempov) Maluku Utara (Malut) diminta melakukan proteksi terhadap komoditas unggulan di daerah ini, terutama dari segi harga untuk melindungi kepentingan petani.
"Proteksi itu dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yang intinya menetapkan harga terendah dan tertinggi komoditas unggulan di daerah ini," kata Direktur Elsil Kieraha, Tamrin Ali Ibrahim di Ternate, Selasa.
Harga komoditas unggulan di Malut selama ini, seperti cengkih, pala dan kopra sangat murah, kopra misalnya sering hanya mencapai Rp5.000-an per kg, padahal harga di daerah tujuan antar-pulau, seperti Surabaya mencapai Rp14.000 per kg.
Menurut dia, rendahnya harga komoditas unggulan di Malut itu, karena para pedagang pengumpul seenaknya menetapkan harga dan para petani tidak berdaya untuk menolak, karena mereka membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan harga murah seperti itu, para petani di Malut akan sulit untuk meningkatkan pendapatan, bahkan akan semakin terjerumus pada jurang kemiskinan, padahal mereka seharusnya berada di kelompok masyarakat sejahtera, karena komoditas yang dihasilkan merupakan komoditas yang memiliki pangsa pasar yang luas di dalam dan luar negeri.
Oleh karena itu, pembuatan Perda mengenai proteksi terhadap komoditas unggulan di Malut merupakan solusi terbaik untuk melindungi petani dari permainan harga, karena adanya Perda itu maka pedagang pengumpul tidak bisa lagi seenaknya menentukan harga, ujar Tamrin.
Hal lain yang harus diupayakan Pemprov untuk meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya yang mengembangkan komoditas unggulan adalah memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat untuk membeli komoditas petani sesuai harga standar dan kemudian memasarkannya langsung ke daerah tujuan antar-pulau.
Ia menambahkan, pembangunan industri pengolahan komoditas unggulan di Malut juga harus upayakan dengan mendatangkan investor, karena kalau di daerah ini ada industri seperti itu maka harga komoditas di tingkat petani akan lebih stabil dan menguntungkan petani.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Proteksi itu dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yang intinya menetapkan harga terendah dan tertinggi komoditas unggulan di daerah ini," kata Direktur Elsil Kieraha, Tamrin Ali Ibrahim di Ternate, Selasa.
Harga komoditas unggulan di Malut selama ini, seperti cengkih, pala dan kopra sangat murah, kopra misalnya sering hanya mencapai Rp5.000-an per kg, padahal harga di daerah tujuan antar-pulau, seperti Surabaya mencapai Rp14.000 per kg.
Menurut dia, rendahnya harga komoditas unggulan di Malut itu, karena para pedagang pengumpul seenaknya menetapkan harga dan para petani tidak berdaya untuk menolak, karena mereka membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan harga murah seperti itu, para petani di Malut akan sulit untuk meningkatkan pendapatan, bahkan akan semakin terjerumus pada jurang kemiskinan, padahal mereka seharusnya berada di kelompok masyarakat sejahtera, karena komoditas yang dihasilkan merupakan komoditas yang memiliki pangsa pasar yang luas di dalam dan luar negeri.
Oleh karena itu, pembuatan Perda mengenai proteksi terhadap komoditas unggulan di Malut merupakan solusi terbaik untuk melindungi petani dari permainan harga, karena adanya Perda itu maka pedagang pengumpul tidak bisa lagi seenaknya menentukan harga, ujar Tamrin.
Hal lain yang harus diupayakan Pemprov untuk meningkatkan kesejahteraan petani, khususnya yang mengembangkan komoditas unggulan adalah memanfaatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setempat untuk membeli komoditas petani sesuai harga standar dan kemudian memasarkannya langsung ke daerah tujuan antar-pulau.
Ia menambahkan, pembangunan industri pengolahan komoditas unggulan di Malut juga harus upayakan dengan mendatangkan investor, karena kalau di daerah ini ada industri seperti itu maka harga komoditas di tingkat petani akan lebih stabil dan menguntungkan petani.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018