Maluku hingga saat ini masih tertinggal dari daerah lain. Data BPS menyebut provinsi ini berada di kelompok lima besar termiskin bersama Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.
Agar pembangunan dan perekonomian Maluku bisa menggeliat, dibutuhkan kekuatan besar lewat kerja bersama pemerintah dan seluruh komponen dalam masyarakat daerah ini.
Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Zeth Sahuburua secara tegas menyatakan pemerintah provinsi tidak mungkin membangun daerah ini sendirian tanpa bantuan dari berbagai pihak, termasuk perbankan, pengusaha, dan masyarakat pada umumnya.
Hal itu disampaikannya pada kegiatan Diseminasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Maluku di Hotel Amaris, kawasan Urimesing, Kota Ambon, Rabu (20/3).
"Pemerintah provinsi tidak bisa kerja sendiri, harus ditopang oleh berbagai `stakeholder` yang ada di daerah ini. Pembangunan Maluku harus dilakukan secara bersama-sama dalam konsep budaya masohi atau gotong royong yang kita punya," kata Zeth dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten III Setda Maluku Zulkiflli Anwar.
KEKR yang dibuat oleh tim dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku itu adalah informasi dan data valid yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya sebagai acuan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menentukan arah pembangunan provinsi ini ke depan.
Data dan informasi itu juga harus menumbuhkan kesadaran semua pihak untuk bersama-sama membangun Maluku menjadi lebih baik pada masa mendatang.
Ia merujuk data BPS yang memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Maluku di angka 5,71 persen year on year pada 2017 cukup menggembirakan, bahkan diprediksi akan meningkat pada tahun ini menjadi 6,11 persen year on year.
Kondisi tersebut tentu saja harus dipertahankan dan ditingkatkan tidak saja oleh pemerintah daerah tetapi juga berbagai elemen yang peduli terhadap pembangunan Maluku ke depan.
Relatif baik
Pada sesi tanya jawab, masukan dan saran, Dekan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura Ambon Erly Leiwakabessy menyatakan pertumbuhan ekonomi Maluku memang relatif baik bahkan sempat berada di atas rata-rata nasional pada 2016, tetapi menurun pada 2017.
"Kendati relatif masih baik tetapi pertumbuhan itu belum berkualitas. Tren inflasi triwulan ke-4 2017 pun tidak membanggakan, sementara angka pengangguran dan kemiskinan masih belum belum bisa diatasi secara baik," katanya.
Ia mendesak BI Maluku untuk melakukan kajian lebih mendalam, bukan semata melihat data dan laporan (yang disajikan BPS).
Apa yang dikatakan Erly seolah diaminkan oleh Kepala BPS Maluku Dumangar Hutauruk, ketika menyatakan pihaknya berterima kasih karena BI Maluku menggunakan hampir semua data yang dikeluarkan lembaga yang dipimpinnya.
Menanggapi Erly, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku Bambang Pramasudi mengatakan bahwa masalah paling krusial dalam mengendalikan laju inflasi adalah kemampuan menjaga ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok.
Pedagang sayuran di Pasar Mardika, Kota Ambon (John Nikita Sahusilawane)
Oleh karena itu, BI sejak tiga tahun terakhir terus mendorong dan membantu para petani bawang, cabai, dan sayuran agar ketersediaan bahan pokok yang termasuk sangat menentukan laju inflasi itu bisa dikendalikan.
Saat musim hujan yang bisa mencapai enam bulan dalam satu tahun, harga sayur dan bumbu meroket bukanlah hal aneh di Maluku.
Untuk itu, sejauh ini BI Maluku sudah memberikan bantuan dan pendampingan kepada kelompok petani di Kota Ambon, seperti di kawasan Waiheru, Passo, dan Taeno, selain di Kota Tual, yang menurut data BPS terakhir (Februari 2018) tercatat mengalami inflasi tertinggi dibandingkan dengan seluruh kota di Indonesia.
Hal penting lainnya adalah kerja sama yang kuat di tubuh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), termasuk BI dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, untuk menjaga stabilitas harga di pasar dengan mengatur alur pasokan barang kebutuhan pokok dengan para distributor, dan mencegah pedagang mematok harga seenaknya.
. Negeri Buria, Kecamatan Taniwel, Seram Bagian Barat, Maluku. Salah satu desa yang tidak terlayani listrik dengan baik tetapi memiliki potensi perkebunan cukup melimpah. Gambar diambil dari sisi kiri gedung gereja GPM Jemaat
Lahan dan listrik
Kendala lain yang dihadapi dalam membangun Maluku adalah masalah lahan dan ketersediaan listrik yang sangat minim.
Hal itu diungkapkan Robby Tomasoa dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Izin Satu Pintu Pemprov Maluku dengan mengatakan bahwa sampai dengan saat ini PMA di Maluku hanya ada delapan, termasuk GBU di Romang dan Wetar. Total nilai investasinya 293.000 dolar AS, sedangkan PMDN hanya 93.000 dolar.
"Itu semua karena sulitnya mencari lahan dan minimnya daya listrik," katanya.
Bambang Pramasudi tidak menepis pendapat tersebut, namun ia mengutarakan keheranannya pada kemampuan Maluku mendatangkan debitur-debitur kelas kakap dari Jakarta untuk investasi di provinsi ini.
"Debitur-debitur besar itu banyak tercatat di bank-bank di pusat. Di Maluku ini ada 20 bank yang beroperasi, kenapa tidak mengundang mereka ke sini?" katanya.
Ia menyatakan kesiapan BI memfasilitasi pertemuan dengan para debitur itu yang tentu saja berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan perbankan di daerah ini.
Ia juga menyoroti UKM dan Disperindag yang terkesan masih jalan sendiri-sendiri.
Saat ini, pihaknya juga mendorong para pelaku UKM dalam permodalan dan pendampingan.
"Selain membantu kelompok petani, kami sekarang juga konsentrasi di sektor ekonomi kreatif, seperti yang saat ini sedang dilakukan yaitu mengembangkan dan sekaligus memasarkan kain tenun ikat Tanimbar baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional," katanya.
Sekalipun belum menjadi industri besar, pemesanan kain tenun khas tersebut hingga saat ini disebutnya sebagai sangat luar biasa.
BI Maluku juga siap untuk membantu UKM yang mau berusaha di sektor barang cenderamata atau oleh-oleh, apalagi Pemprov Maluku sudah meluncurkan kalender pariwisata 2018 yang berisi puluhan kegiatan.
"Saya kira ini peluang yang sangat bagus untuk dimanfaatkan," katanya.
Musik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah) didampingi Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf (kiri) dan Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah (kanan) saat menghadiri Konferensi Musik Indonesia (KAMI) yang dipusatkan di Taman Budaya Provinsi Maluku, Ambon, Maluku, Rabu (7/3).
Berbicara tentang membangun ekonomi dengan kekuatan budaya, Maluku, khususnya Kota Ambon, saat ini sedang berupaya mengembangkan ekonomi kreatif di bidang musik.
Setelah mencanangkan diri sebagai kota musik, Pemerintah Kota Ambon dengan dukungan Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata RI sedang berupaya menjadikan kota berjuluk "Manise" ini sebagai kota musik dunia versi UNESCO, seperti Roma, Rio de Janeiro, Hannover, Hamamatsu, dan Tongyeong.
Mengingat potensi musikalitas orang Ambon dan dukungan besar dari Bekraf dan Kementerian Pariwisata, status kota musik dunia itu diyakini bakal diraih paling lambat tahun depan, dan Ambon menjadi kota ketiga di Asia yang meraihnya selain Hamamatsu (Jepang) dan Tongyeong (Korea Selatan).
Masuknya Ambon dalam daftar "UNESCO City of Music" tentu akan berdampak besar bagi peningkatan angka kunjungan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, sepanjang pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan bahu membahu dalam menyediakan fasilitas dan acara-acara musik serta seni budaya lainnya secara baik dan berkelanjutan.
Tahun ini, sedikitnya ada tiga langkah besar yang sudah dilakukan, yakni perhelatan Konferensi Musik Indonesia pada 7-9 Maret, yang menghadirkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Anggota Komisi X DPR RI Anang Hermansyah, Ketua Bekraf Indonesia Triawan Munaf, dan ratusan musisi, termasuk Erwin Gutawa, Once Mekel, Fariz R.M., dan Glenn Fredly sebagai narasumber.
. Direktur Ambon Musik Office (AMO) Ronny Loppies (kiri) menjelaskan peralatan di Gedung Ambon City of Music Pro Recording Studio bertaraf internasional yang berada di kawasan kampus Universitas Pattimura Ambon, kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (kanan), Deputi V Badan Ekonomi Kreatif Ari Julianto Gema (kedua kanan) dan Pelaksana Tugas Gubernur Maluku Zeth Sahuburua (kedua kiri), di Ambon, Maluku, Sabtu (17/3). (Embong Salampessy) (Embong Salampessy/)
Selain itu pembangunan studio rekaman bertaraf internasional di Universitas Pattimura oleh Ambon Music Office yang diketuai musisi lokal Ronny Lopies dan diresmikan baru-baru ini oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, serta peluncuran Kalender Pariwisata Maluku.
Industri musik menjadi salah satu prioritas untuk dikembangkan sebagai pintu masuk pembangunan pariwisata di Maluku tidak lain karena potensinya yang besar, terutama objek wisata pantai dan situs bersejarah peninggalan kolonial, serta seni budaya dan kuliner khas.
Berangkat dari pernyataan Zeth Sahuburua bahwa pembangunan Maluku harus dilakukan secara bersama-sama, maka tidak ada pilihan lain bagi seluruh elemen masyarakat untuk secara bersama, saling bahu membahu, bekerja keras menyediakan masa depan yang cerah bagi anak cucu, generasi mendatang.
