Ternate, 22/5 (Antaranews Maluku) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Maluku Utara (Malut) berencana membuka operasi patah tulang, pascasukses operasi cedera kepala seorang pasien.
Direktur RSUD Kota Tikep, dr Fahrizal Maradjabessy dihubungi dari Ternate, Selasa, mengatakan, rencana melakukan operasi patah tulang itu untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus merasakan nyeri yang berlebihan.
"Kalau kita melakukan operasi hanya dilakukan bius kemudian dipasangankan gibs, dibandingkan harus ke tukang urut," katanya.
Kendati demikian, dr. Fahrizal mengakui, saat ini pihaknya terkendala dengan sejumlah fasilitas seperti platina yang belum ada, sehingga pada tahun 2019 mendatang pihaknya akan mengusulkan pengadaan platina ke Pemerintah Daerah agar diakomodir melalui APBD.
"Selain soal alat, kesadaran masyarakat dalam melakukan operasi ini masih sangat minim. Untuk itu saat ini kami akan melakukan sosialisasi sambil menunggu adanya alat kelengkapan, dengan begitu ketika alatnya sudah ada kita tidak lagi kerepotan tangani pasien," katanya.
Fahrizal mengatakan, mengenai mahalnya biaya yang menjadi faktor utama masyarakat menghindari operasi, bahwa soal biaya hendaknya ditangani pemerintah, baik melalui Jasa Raharja maupun BPJS sehingga masyarakat tidak perlu takut dibebani.
"Terpenting ada keterangan dari polisi untuk bantuan jasa raharja, bahkan kalau ada masyarakat yang tidak punya BPJS maupun KIS mereka juga nantinya akan dibantu melalui dinas, yang terpenting jangan diam, harus koordinasi dengan pihak rumah sakit agar diarahkan, karena prinsip kami soal biaya itu urusan belakang yang penting keselamatan pasien sangat diutamakan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Direktur RSUD Kota Tikep, dr Fahrizal Maradjabessy dihubungi dari Ternate, Selasa, mengatakan, rencana melakukan operasi patah tulang itu untuk meringankan beban masyarakat tanpa harus merasakan nyeri yang berlebihan.
"Kalau kita melakukan operasi hanya dilakukan bius kemudian dipasangankan gibs, dibandingkan harus ke tukang urut," katanya.
Kendati demikian, dr. Fahrizal mengakui, saat ini pihaknya terkendala dengan sejumlah fasilitas seperti platina yang belum ada, sehingga pada tahun 2019 mendatang pihaknya akan mengusulkan pengadaan platina ke Pemerintah Daerah agar diakomodir melalui APBD.
"Selain soal alat, kesadaran masyarakat dalam melakukan operasi ini masih sangat minim. Untuk itu saat ini kami akan melakukan sosialisasi sambil menunggu adanya alat kelengkapan, dengan begitu ketika alatnya sudah ada kita tidak lagi kerepotan tangani pasien," katanya.
Fahrizal mengatakan, mengenai mahalnya biaya yang menjadi faktor utama masyarakat menghindari operasi, bahwa soal biaya hendaknya ditangani pemerintah, baik melalui Jasa Raharja maupun BPJS sehingga masyarakat tidak perlu takut dibebani.
"Terpenting ada keterangan dari polisi untuk bantuan jasa raharja, bahkan kalau ada masyarakat yang tidak punya BPJS maupun KIS mereka juga nantinya akan dibantu melalui dinas, yang terpenting jangan diam, harus koordinasi dengan pihak rumah sakit agar diarahkan, karena prinsip kami soal biaya itu urusan belakang yang penting keselamatan pasien sangat diutamakan," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018