Ambon, 23/5 (Antaranews Maluku) - Pemerintah Provinsi Maluku ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Forum Pengembangan Indonesia (Indonesian Development Forum-IDF) 2018 yang dijadwalkan berlangsung di Kota Ambon, 10-11 Juli 2018.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho di Ambon, Rabu mengatakan, forum tersebut digelar dengan tujuan mengatasi disparitas pembangunan di berbagai wilayah di tanah air, terutama di Indonesia Timur yang masih tergolong tertinggal di banding daerah lainnya.
Menurutnya, mengawali forum tersebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlebih dahulu akan melaksanakan pertemuan awal untuk menghimpun berbagai masukan terkait kesenjangan pembangunan di tanah air untuk dijadikan bahan pada forum tersebut.
Empat wilayah yang akan menjadi tempat pertemuan awal yakni Padang, Sumatera Barat untuk wilayah Sumatera, Jawa - Bali dipusatkan di Surakarta, Kalimantan - Sulawesi dilaksanakan di Banjarmasin serta Papua, Maluku dan Nusa Tenggara akan dilaksanakan di Ambon pada 31 Mei mendatang.
Pertemuan awal, tandasnya, merupakan bagian dari upaya penjaringan informasi, ide dan pengalaman serta praktik pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah maupun kearifan lokal masing-masing daerah.
"Forum ini menjadi ajang saling bertukar informasi tentang kiat-kiat dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah melalui praktik-praktik hebat yang telah diterapkan sekaligus menghimpun ide, gagasan serta inovasi untuk pelaksanaan pembangunan di masa mendatang," katanya.
Khusus untuk wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara, IDF 2018 akan mengusung tiga tema sentral yakni upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta penguatan konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
"Tercatat 122 kabupaten dari total 514 kabupaten / kota di Indonesia, kondisinya masih tertinggal dan sebagian besar tersebar di kawasan timur Indonesia (KTI) dan merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga," katanya.
Menyangkut perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah diarahkan untuk pemenuhan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, karena berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Jika IPM bagus maka tentu berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah," ujarnya.
Sedangkan penguatan konektivitas khususnya di Maluku telah menyusun konsep Trans Maluku yang melewati 12 gugus pulau yakni, Buru, Seram Barat, Seram Utara, Seram Timur, Seram Selatan, Kepulauan Banda, Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pulau Kei, Kepulauan Aru, Tanimbar, Kepulauan Babar dan Kepulauan Pulau Terselatan.
"Trans Maluku menjadi tulang punggung transportasi di Maluku yang menghubungkan pulau-pulau kecil dengan memadukan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara guna membuka keterisolasian di daerah ini," tandas Antonius.
Hingga saat ini beberapa wilayah di Maluku yang belum terhubung ruas jalan yakni Werinama - Air Nanang di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), sebagai wilayah yang menghubungkan kabupaten Buru dan Buru Selatan serta sebagian Kepulauan Aru.
Antonius menambahkan, berbagai masukan yang diperoleh dari pertemuan awal akan dijadikan bahan untuk penyusunan proposal rencana pembangunan di Maluku untuk diserahkan kepada Menteri PPN / Kepala Bappenas, sekaligus dijadikan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Maluku 2019-2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Antonius Sihaloho di Ambon, Rabu mengatakan, forum tersebut digelar dengan tujuan mengatasi disparitas pembangunan di berbagai wilayah di tanah air, terutama di Indonesia Timur yang masih tergolong tertinggal di banding daerah lainnya.
Menurutnya, mengawali forum tersebut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) terlebih dahulu akan melaksanakan pertemuan awal untuk menghimpun berbagai masukan terkait kesenjangan pembangunan di tanah air untuk dijadikan bahan pada forum tersebut.
Empat wilayah yang akan menjadi tempat pertemuan awal yakni Padang, Sumatera Barat untuk wilayah Sumatera, Jawa - Bali dipusatkan di Surakarta, Kalimantan - Sulawesi dilaksanakan di Banjarmasin serta Papua, Maluku dan Nusa Tenggara akan dilaksanakan di Ambon pada 31 Mei mendatang.
Pertemuan awal, tandasnya, merupakan bagian dari upaya penjaringan informasi, ide dan pengalaman serta praktik pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah maupun kearifan lokal masing-masing daerah.
"Forum ini menjadi ajang saling bertukar informasi tentang kiat-kiat dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah melalui praktik-praktik hebat yang telah diterapkan sekaligus menghimpun ide, gagasan serta inovasi untuk pelaksanaan pembangunan di masa mendatang," katanya.
Khusus untuk wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara, IDF 2018 akan mengusung tiga tema sentral yakni upaya mengurangi kesenjangan daerah tertinggal dan perbatasan, perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah serta penguatan konektivitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
"Tercatat 122 kabupaten dari total 514 kabupaten / kota di Indonesia, kondisinya masih tertinggal dan sebagian besar tersebar di kawasan timur Indonesia (KTI) dan merupakan wilayah perbatasan dengan negara tetangga," katanya.
Menyangkut perbaikan pelayanan dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah diarahkan untuk pemenuhan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi yang sifatnya krusial bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, karena berpengaruh langsung pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Jika IPM bagus maka tentu berdampak terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mendorong pertumbuhan pembangunan wilayah," ujarnya.
Sedangkan penguatan konektivitas khususnya di Maluku telah menyusun konsep Trans Maluku yang melewati 12 gugus pulau yakni, Buru, Seram Barat, Seram Utara, Seram Timur, Seram Selatan, Kepulauan Banda, Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Pulau Kei, Kepulauan Aru, Tanimbar, Kepulauan Babar dan Kepulauan Pulau Terselatan.
"Trans Maluku menjadi tulang punggung transportasi di Maluku yang menghubungkan pulau-pulau kecil dengan memadukan sarana dan prasarana transportasi darat, laut dan udara guna membuka keterisolasian di daerah ini," tandas Antonius.
Hingga saat ini beberapa wilayah di Maluku yang belum terhubung ruas jalan yakni Werinama - Air Nanang di kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), sebagai wilayah yang menghubungkan kabupaten Buru dan Buru Selatan serta sebagian Kepulauan Aru.
Antonius menambahkan, berbagai masukan yang diperoleh dari pertemuan awal akan dijadikan bahan untuk penyusunan proposal rencana pembangunan di Maluku untuk diserahkan kepada Menteri PPN / Kepala Bappenas, sekaligus dijadikan masukan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Maluku 2019-2024.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018