Ternate, 3/7 (Antaranews Maluku) - DPRD Maluku Utara mengimbau masyarakat terus menjaga kamtibmas pascapemilihan gubernur dan wakil gubernur setempat karena selama ini provinsi yang berpenduduk 1,2 jiwa ini dikenal dengan daerah rawan pesta demokrasi.
"Alhamdulillah kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Malut, karena tahun ini menjadi sejarah baru, sebab selama ini di Malut dikenal luas sebagai daerah yang rawan konflik dalam pilkada," kata Ketua DPRD Maluku Utara (Malut), Alien Mus di Ternate, Selasa.
Malut pascadimekarkan menjadi provinsi baru terlepas dari provinsi induk Maluku di Ambon pada 1999 dalam setiap menghadapi pilkada selalu saja masalah sosial. Namun tahun ini adalah sejarah baru karena masyarakat sudah mulai luas memahami pesta demokrasi.
Menurut dia, masyarakat di Malut sudah dewasa dalam memahami perpolitikan sehingga tahun 2018 adalah pertama kali terjadi di daerah ini dalam pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan aman, damai dan tidak beriak-riak.
Selain itu, pascapencoblosan pada 27 Juni lalu hingga saat ini situasi tetap kondusif sehingga diharapkan masyarakat untuk bersama-sama dapat mengawal dan mengawasi proses tahapan pilkada yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.
Ketua DPRD juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini, karena itu akan bisa menimbulkan hal-hal yang kita semua tidak inginkan terjadi.
Alien juga meminta kepada empat pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Malut selaku putra terbaik di daerah ini untuk bersama-sama dan bersatu mendukung siapa yang nanti terpilih untuk bisa membawa Malut ke era yang lebih baik.
Malut sudah memasuki usia kurang lebih 21 tahun, namun pembangunan di daerah ini masih jauh tertinggal sehingga diharapkan pemimpin yang terpilih nanti bisa bersama-sama untuk memujudkan perubahan baru dan bisa menyejahterakan masyarakat.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Alhamdulillah kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Malut, karena tahun ini menjadi sejarah baru, sebab selama ini di Malut dikenal luas sebagai daerah yang rawan konflik dalam pilkada," kata Ketua DPRD Maluku Utara (Malut), Alien Mus di Ternate, Selasa.
Malut pascadimekarkan menjadi provinsi baru terlepas dari provinsi induk Maluku di Ambon pada 1999 dalam setiap menghadapi pilkada selalu saja masalah sosial. Namun tahun ini adalah sejarah baru karena masyarakat sudah mulai luas memahami pesta demokrasi.
Menurut dia, masyarakat di Malut sudah dewasa dalam memahami perpolitikan sehingga tahun 2018 adalah pertama kali terjadi di daerah ini dalam pelaksanaan pilkada dapat berjalan dengan aman, damai dan tidak beriak-riak.
Selain itu, pascapencoblosan pada 27 Juni lalu hingga saat ini situasi tetap kondusif sehingga diharapkan masyarakat untuk bersama-sama dapat mengawal dan mengawasi proses tahapan pilkada yang dilakukan oleh pihak penyelenggara.
Ketua DPRD juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan isu-isu yang berkembang saat ini, karena itu akan bisa menimbulkan hal-hal yang kita semua tidak inginkan terjadi.
Alien juga meminta kepada empat pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur Malut selaku putra terbaik di daerah ini untuk bersama-sama dan bersatu mendukung siapa yang nanti terpilih untuk bisa membawa Malut ke era yang lebih baik.
Malut sudah memasuki usia kurang lebih 21 tahun, namun pembangunan di daerah ini masih jauh tertinggal sehingga diharapkan pemimpin yang terpilih nanti bisa bersama-sama untuk memujudkan perubahan baru dan bisa menyejahterakan masyarakat.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018