Tual, 15/11 (Antaranews Maluku) - Program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI berupa pemberian Imunisasi Measle Rubella (MR) bagi masyarakat khususnya jenjang usia anak di Kota Tual, Maluku, sudah mencapai 82 persen dari target pencapaian 95 persen.

"Sesuai data terakhir per 12 Oktober, untuk Imunisasi MR kita baru mencapai 82 persen, sedangkqn cakupan yang harus kita capai 95 persen," ungkap Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kota Tual, Nurhamsa Mandak, SKM, MKes di Tual, Senin.

Menurut dia, total anak yang harus diimunisasi MR atau target pencapaian sebanyak 21.276 orang yang tersebar di 15 Puskesmas yang ada di Kota Tual, dan saat ini baru 82 persen dari jumlah tersebut.

Nurhamsa merinci pencapaian per Puskesmas, di antaranya Puskesmas Tual 54 persen, Ohoitahit 72 persen, Taar 100 persen lebih, Un 94 persen, Mangur 85 persen, Kamear 81 persen, Tubyal 84 persen, Tam 81 persen, Tayando Ohoiel 81 persen.

Tayando Yamtel 86 perseb, Dullah Laut 95 persen, Tamedan 79 perseb, Ngadi 83 peesen, dan Fiditan 87 peren, jadi yang masih banyak tertunda di Puskesmas Tual yang baru mencapai 54 persen.

Imunisasi MR di Tual belum tercapai target pencapaian 95 persen karena adanya penolakan atau penundaan oleh masyarakat untuk anaknya diimunisasi.

Penolakan tersebut karena adanya desas desus vaksin mengandung unsur hewan yang dilarang atau haram, tapi beberapa waktu lalu MUI Provinsi Maluku sudah turun di Kota Tual menemui beberapa pemuka agama dan beberapa kepala sekolah terkait dan menjelaskan tentang vaksin untuk Imunisasi MR tersebut.

Adanya penundaan pemberian Imunisasi MR lebih banyak pada anak-anak di bangku sekolah terutama sekolah-sekolah Islam, yakni Madrasah, Pesantren.

Nuhamsa menegaskan, masyarakat Kota Tual seharusnya tidak perlu risau bahwa ada fatwa vaksin ini haram, namun sudah kembali diproses dan ditinjau kembali bahwa ini bisa dilaksanakan kepada anak-anak karena dianggap "mubah" (dalam keadaan darurat dapat dilksanakan) dan sudah ada fatwa bahwa itu bisa dan harus dilakukan Imunisasi MR di setiap masyarakat, imbuhnya.

"Keputusan ini sudah dari bulan lalu bahwa Imunisasi MR boleh dilaksanakan karena itu mubah dimana Imunisasi MR dalam keadaan darurat dapat dilakukan".

Oleh karena itu, saat ini lebih banyak pendekatan dengan masyarakat berupa sosialisasi untuk diketahui masyarakat efek-efek atau penyakit yang akan timbul jika tak dicegah lebih awal dengan Imunisasi MR.

Selain itu, kerja sama lintas sektor sudah kita jalankan terutama dengan Dinas Pendidikan, Kantor Agama, dan upaya door to door langsung ke masyarakat, dimana petugas terutama dari Puskesmas untuk turun ke masyarakat supaya anaknya dapat diimunisasi.

"Saya harus optimis dengan waktu yang ada kami dapat mencapai cakupan 95 persen tersebut, namun mencapai itu juga tidak mudah, saat ini Kota Tual berada diurutan terbawah nomor 4 bersama Kota Ambon, SBT, Malteng, dan Buru sementara yang lain sudah melebihi target," katanya.

Imunisasi MR diberikan kepada anak untuk melindunginya dari penyakit kelainan bawaan, seperti gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kelainan jantung dan retardasi mental yang disebabkan adanya infeksi rubella pada saat kehamilan.

Measles dan Rubella adalah penyakit infeksi menular melalui saluran napas yang disebabkan oleh virus. Campak dapat menyebabkan komplikasi yang serius sepeti diare, radang paru (pneumonia), radang otak (ensefalitis), kebutaan bahkan kematian.

Kecacatan tersebut dikenal sebagai Sindroma Rubella Kongenital yang di antaranya meliputi kelainan pada jantung dan mata, ketulian dan keterlambatan perkembangan. Tidak ada pengobatan untuk penyakit MR, namun dapat dicegah dengan Imunisasi MR.

Imunisasi MR sangat penting dan aman diberikan kepada anak. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 tahun 2016 dijelaskan bahwa imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.

Pewarta: Siprianus Yanyaan

Editor : John Nikita S


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018