Ambon, 18/10 (Antaranews Maluku) - Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa memastikan Gunung Botak, Kabupaten Buru akan bersih dari aktivitas penambangan, dengan melakukan penyisiran di lokasi tersebut.
"Kemarin Kapolda bersama Bupati Buru Ramli Umasugy dan rombongan meninjau langsung kawasan Gunung Botak dan menelusuri sejumlah totok penambangan untuk memastikan apakah masih ada para penambang atau tidak," kata Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Muhammad Roem Ohoirat di Ambon, Kamis.
Faktanya lokasi gunung tersebut telah kosong karena ribuan penambang telah turun dan tenda-tenda mereka ada yang sudah dibongkar secara baik maupun ada yang dibakar.
Sebelumnya pada Sabtu, (13/10) 2018 tim terpadu yang terdiri dari unsur Polri, TNI, serta Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pembersihan Gunung Botak dan menurunkan 4.000 penambang ilegal secara persuasif.
Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa tinjau lokasi penambangan emas tanpa izin (PETI) di gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, Rabu (17/10) (Humas Polda Maluku)a
Menurut Kabid Humas, saat ini aparat gabungan masih ditempatkan di Gunung Botak untuk menjaga agar para penambang tidak lagi kembali melakukan aktivitas.
Kedatangan Kapolda di lokasi penambangan emas Gunung Botak didampingi sejumlah pejabat utama Polda Maluku diantaranya Karo Ops, Dir Shabara, Kasat Brimob, Kabid Humas Polda, serta Dir Krimsus, dan Kapolres Buru.
Sedangkan dari Kodam XVI/Pattimura di antaranya Kepala Kelompok Staf Ahli Kodam Kolonel (Inf) Mokoginta, Wa Asintel Kodam Letkol (Inf) H. Budi, Dandim Pulau Buru Letkol (Inf) Azis.
Sebelumnya Kapolda Irjen Pol Royke Lumowa mengatakan, fenomena Gunung Botak sudah dipahami hiruk-pikuknya seperti apa, sampai akhirnya gubernur dan forkompinda melakukan rapat tanggal 25 September menyikapi kondisi Gunung Botak ke depan.
"Kita tahu semua menggangu dan sangat merusak lingkungan dan langkah berikut kami dari provinsi memberikan dukungan dan asistensi penuh melakukan sosialisasi sehingga Sabtu, (13/10) sudah dilakukan penertiban secara persuasif," tandasnya.
Sebab sosialisasi oleh Pemkab Buru dan tokoh adat serta tokoh masyarakat sudah cukup maka penertiban dilakukan.
