Ternate, 15/11 (Antaranews Maluku) - DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) yang kini tengah membahas RAPBD 2019 meminta pemerintah kota (pemkot) setempat untuk menurunkan angka desifit anggaran pada RAPBD 2019.
"Angka defisit anggaran pada RAPBD 2019 yang hampir mencapai Rp70 miliar terlalu besar, untuk itu harus diturunkan," kata Wakil Ketua DPRD Ternate, Iqbal Ruray di Ternate, Kamis.
Kalau angka defisit anggaran tetap sebesar itu, dikhawatirkan banyak kegiatan pada ABPD 2019, yang tidak bisa terlaksana dan kalau pun terlaksana tidak bisa terbayar, karena anggaran tidak cukup.
Menurut dia, defisit anggaran sebesar itu tidak mungkin bisa ditutupi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengalaman selama ini realisasi PAD selalu jauh dari target.
Pada 2018 ini misalnya target PAD sebesar Rp140 miliar lebih, tetapi realisasinya hingga akhir Oktober 2018 baru mencapai Rp50 miliar lebih.
Untuk mengurangi angka defisit anggaran pada RABPD 2019, kata Iqbal Ruray, Pemkot harus memangkas belanja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum terlalu mendesak dan dapat dialihkan pada tahun anggaran berikutnya.
Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ternate, misalnya alokasi anggaran Rp100 miliar untuk proyek multi years (tahun jamak), bisa pangkas sebagian.
Ia juga meminta Pemkot Ternate untuk memprioritaskan pokok-pokok pikiran DPRD, terkait berbagai usulan masyarakat yang diperoleh anggota DPRD saat melakukan reases di daerah pemilihan masing-masing.
Aspirasi masyarakat itu harus diakomodir karena umumnya sangat dibutuhkan masyarakat, misalnya yang terkait dengan usulan pembangunan infrastruktur jalan atau fasilitas publik lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Angka defisit anggaran pada RAPBD 2019 yang hampir mencapai Rp70 miliar terlalu besar, untuk itu harus diturunkan," kata Wakil Ketua DPRD Ternate, Iqbal Ruray di Ternate, Kamis.
Kalau angka defisit anggaran tetap sebesar itu, dikhawatirkan banyak kegiatan pada ABPD 2019, yang tidak bisa terlaksana dan kalau pun terlaksana tidak bisa terbayar, karena anggaran tidak cukup.
Menurut dia, defisit anggaran sebesar itu tidak mungkin bisa ditutupi dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengalaman selama ini realisasi PAD selalu jauh dari target.
Pada 2018 ini misalnya target PAD sebesar Rp140 miliar lebih, tetapi realisasinya hingga akhir Oktober 2018 baru mencapai Rp50 miliar lebih.
Untuk mengurangi angka defisit anggaran pada RABPD 2019, kata Iqbal Ruray, Pemkot harus memangkas belanja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai belum terlalu mendesak dan dapat dialihkan pada tahun anggaran berikutnya.
Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ternate, misalnya alokasi anggaran Rp100 miliar untuk proyek multi years (tahun jamak), bisa pangkas sebagian.
Ia juga meminta Pemkot Ternate untuk memprioritaskan pokok-pokok pikiran DPRD, terkait berbagai usulan masyarakat yang diperoleh anggota DPRD saat melakukan reases di daerah pemilihan masing-masing.
Aspirasi masyarakat itu harus diakomodir karena umumnya sangat dibutuhkan masyarakat, misalnya yang terkait dengan usulan pembangunan infrastruktur jalan atau fasilitas publik lainnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018