Manokwari, 21/11 (Antaranews Maluku) - SKK Migas Perwakilan Wilayah Papua dan Maluku menggelar diskusi tentang rencana pembuatan perda khusus yang menetapkan status Papua dan Papua Barat sebagai provinsi konservasi.
"Prinsipnya kami mendukung, namun diharapkan ada titik keseimbangan antara konservasi dan pembangunan ekonomi Papua dan Papua Barat serta manfaatnya yang optimal bagi masyarakat daerah ini," kata Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, A. Rinto Pudyantoro, saat membuka acara tersebut, di Manokwari, Rabu.
Menurut dia, saat ini di Papua Barat ada enam Kontraktor KKS yang sedang beroperasi dan sudah memasuki tahap produksi. Sedangkan di Papua ada dua kontraktor yang masih dalam tahap eksplorasi.
"Tetapi potensi di dua provinsi ini lebih besar dari itu. Saat ini ada 12 cekungan baru yang ditemukan, artinya masih banyak potensi yang belum tergali," katanya.
Ia mengakui ada kekhawatiran Perda Khusus tentang provinsi konservasi nantinya menghambat upaya pengembangan industri migas di Papua dan Papua Barat.
Untuk itu, kata dia, diskusi ini dimaksudkan untuk menemukan kesamaan persepsi antara SKK Migas dan Kontraktor KKS dengan masyarakat dan pemerintah daerah.
Kepala SKK Migas Perwakilan Wilayah Papua dan Maluku A. Rinto Pudyantoro (kedua kanan) membuka Diskusi Advokasi Perdasus Penetapan Provinsi Konservasi Papua, di Manokwari, Papua Barat, Rabu. (Simon Lolonlun)
Diskusi itu sendiri dibuat dalam dua pleno, menghadirkan enam orang narasumber, yakni Ketua Komisi C bidang Infrastruktur DPRD Papua Barat Imanuel Yenu, Kepala Seksi Provinsi Papua Barat Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Rimon AM Siregar, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cendrawasih Dr. Mesak Iek.
Selanjutnya Kepala Departemen Humas SKK Migas Perwakilan Papua dan Maluku, Galih W. Agusetiawan, Kepala Seksi Perairan Yuridiksi Kementerian Kelautan dan Perikanan Pinkan K. Roeroe, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua Ir Achmad Rochani, MSi.
Diskusi dipandu Hidayat Al Hamid, Senior Manager Communication and External Affair British Petroleum Indonesia.
"Titipan anak cucu"
Dalam diskusi, Imanuel Yenu yang juga Ketua Pansus Raperdasus Provinsi Konservasi Papua Barat menyatakan semangat yang mendasari pencanangan provinsi konservasi itu adalah menjaga titipan anak cucu (kehidupan masyarakat Papua Barat yang sejahtera pada masa depan).
"Kita ingin Papua yang digambarkan sebagai surga ini tidak dirusak oleh semangat investasi yang merusak kekayaan sumber daya alam (SDA-) nya yang berlimpah," katanya.
Meski demikian, ia menyatakan Perdasus yang masih dalam tahap pembahasan itu tidak ingin melarang investasi di daerah ini, tetapi investasi itu harus memilki semangat pengelolaan SDA yang baik, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
"Kami sudah lihat kerusakan di Jawa, Sumatera dan Kalimantan akibat investasi pengelolaan SDA yang ditinggalkan begitu saja. Karena itu Perdasus Konservasi ini kita rancang agar Papua tetap merupakan surga," katanya.
Hal senada dilontarkan Dr Mesak Iek, yang dalam diskusi itu memposisikan dirinya sebagai pengamat.
Diskusi ini, kata dia, harus jadi momentum daya tarik investasi, bukan sebaliknya menjadi daya usir penanaman modal yang hakekatnya menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi masyarakat, bangsa dan negara.
"Konservasi bukan berarti pelarangan pamanfaatan SDA, tetapi pengelolaan yang tepat guna dan berkelanjutan tanpa dampak kerusakan lingkungan,. Teknologi yang digunakan harus ramah lingkungan" kata Mesak.
"Tidak seram"
Memberikan sambutan saat penutupan diskusi, Rinto Pudyantoro menyatakan pihaknya sangat bersyukur atas hasil diskusi tersebut.
"Ternyata Perdasus Konservasi itu tidak seseram yang kita bayangkan," katanya.
Ia juga menyambut baik tawaran DPRD Papua Barat yang memberi kesempatan bagi SKK Migas Papua dan Maluku dan para Kontraktor KKS untuk memberikan masukan-masukan positif bagi Pansus dalam merumuskan perdasus konservasi.
"Kami siap bila dipanggil oleh DPRD Papua Barat untuk membahas masalah ini," kata Rinto.
"Karena pada prinsipnya, SKK Migas hadir untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat," katanya menambahkan.
