Ternate, 28/11 (ANTARA News) - Wakil Bupati (Wabup) kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut) Asrun Padoma meminta aksi demo Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) menuntut Bupati Morotai turun jabatan tidak anarkis.
"Penyampaian aspirasi bagi setiap warga negara merupakan hal yang wajar, selama aksi tersebut berjalan aman dan tidak mengganggu akses perekonomian masyarakat," kata Wabup saat dihubungi dari Ternate, Rabu.
Menurut dia,? aspirasi itu wajar selama masih dalam koridor stabilitas keamanan dan ketentuan yang berlaku.
Dia menambahkan, terkait tuntutan ASN maupun KMMB untuk menurunkan Bupati Benny dari jabatannya bukanlah hal yang mudah.
Sementara aksi pemboikotan Kantor SKPD, kata Asrun, itu merupakan sebuah ekspresi kekecewaan masyarakat, yang kemudian bisa dibicarakan secara baik-baik dan? pengusulan ASN kepada Presiden untuk lepas jabatan dari setiap kepala daerah itu hak mereka.
Aksi KMMB dengan tuntutan? Bupati Benny Laos turun dari jabatan selama seminggu? itu, kata Wakil Bupati, bisa saja dilaksanakan hingga batas waktu? yang ditentukan, asalkan tidak mengganggu akses perekonomian masyarakat Pulau Morotai.
Begitu juga, soal pemboikotan sejumlah kantor mungkin karena sebagai sebua ekspresi dari aspirasi yang tersumbat, namun kalau dibicarakan secara baik semuanya akan selesai.
Oleh karena itu, dirinya berharap? kepada ASN agar kegiatan aksi tidak mengganggu aktivitas perekonomian rakyat Morotai.
Sementara itu, pada aksi hingga Rabu hari ini, masyarakat Kabupaten Pulau Morotai mengusir sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat berkantor di sekretariat kantor Bupati.
Pengusiran terhadap pimpinan SKPD oleh masyarakat ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Bupati yang selama menjabat tidak pro mereka.
Sejumlah pimpinan SKPD yang diusir saat berkantor, yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Arsad Sibua, Kadisdikbud, Sekretaris Dikbud, Mauluddin Wahab, Kepala DLH, Mahfud Tuasikal, Kepala Dinas Satu Pintu, Safia Doa, Kabag Humas dan Protokoler, Abdul Karim dan Sekretaris Dishub, Juklifli Ibrahim.
Aksi yang berlangsung selama sepekan ini mengganggu aktivitas pelayanan masyarakat yang berurusan dengan sejumlah SKPD di Pemkab Pulau Morotai.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018
"Penyampaian aspirasi bagi setiap warga negara merupakan hal yang wajar, selama aksi tersebut berjalan aman dan tidak mengganggu akses perekonomian masyarakat," kata Wabup saat dihubungi dari Ternate, Rabu.
Menurut dia,? aspirasi itu wajar selama masih dalam koridor stabilitas keamanan dan ketentuan yang berlaku.
Dia menambahkan, terkait tuntutan ASN maupun KMMB untuk menurunkan Bupati Benny dari jabatannya bukanlah hal yang mudah.
Sementara aksi pemboikotan Kantor SKPD, kata Asrun, itu merupakan sebuah ekspresi kekecewaan masyarakat, yang kemudian bisa dibicarakan secara baik-baik dan? pengusulan ASN kepada Presiden untuk lepas jabatan dari setiap kepala daerah itu hak mereka.
Aksi KMMB dengan tuntutan? Bupati Benny Laos turun dari jabatan selama seminggu? itu, kata Wakil Bupati, bisa saja dilaksanakan hingga batas waktu? yang ditentukan, asalkan tidak mengganggu akses perekonomian masyarakat Pulau Morotai.
Begitu juga, soal pemboikotan sejumlah kantor mungkin karena sebagai sebua ekspresi dari aspirasi yang tersumbat, namun kalau dibicarakan secara baik semuanya akan selesai.
Oleh karena itu, dirinya berharap? kepada ASN agar kegiatan aksi tidak mengganggu aktivitas perekonomian rakyat Morotai.
Sementara itu, pada aksi hingga Rabu hari ini, masyarakat Kabupaten Pulau Morotai mengusir sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat berkantor di sekretariat kantor Bupati.
Pengusiran terhadap pimpinan SKPD oleh masyarakat ini sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Bupati yang selama menjabat tidak pro mereka.
Sejumlah pimpinan SKPD yang diusir saat berkantor, yakni Kepala Dinas (Kadis) Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Arsad Sibua, Kadisdikbud, Sekretaris Dikbud, Mauluddin Wahab, Kepala DLH, Mahfud Tuasikal, Kepala Dinas Satu Pintu, Safia Doa, Kabag Humas dan Protokoler, Abdul Karim dan Sekretaris Dishub, Juklifli Ibrahim.
Aksi yang berlangsung selama sepekan ini mengganggu aktivitas pelayanan masyarakat yang berurusan dengan sejumlah SKPD di Pemkab Pulau Morotai.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2018