Ambon, 26/2 (ANTARA News) - Realisasi pendapatan daerah Maluku selama empat tahun terakhir masa pemerintahan pasangan Gubernur-Wagub Maluku Said Assagaff-Zeth Sahubrua periode 2014-2019 sebesar Rp12,39 triliun.
"Realisasi pendapatan daerah selama empat tahun terakhir ini sebesar 90,82 persen dari yang direncanakan senilai Rp13,64 triliun," kata Wagub Maluku, Zeth Sahubrua di Ambon, Senin.
Penjelasan wagub itu disampaikan dalam laporan keterangan pertangungjawaban akhir masa jabatan gubernur Maluku periode 2014-2019 dalam rapat paripurna istimewa DPRD Maluku dipimpin Syaid Mudzakir Assagaf selaku wakil ketua DPRD.
Menurut dia, realisasi penerimaan pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah Rp2,17 triliun, dana perimbangan Rp9,63 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp77,04 triliun.
"Kita juga menyadari belum optimalnya kontribusi PAD sehingga ketergantungan anggaran terhadap pemerintah melalui dana perimbangan masih relatif tinggi," ujarnya.
Meski demikian, selama periode 2014 hingga 2018 realisasi penerimaan PAD terus mengalami peningkatan dari Rp425,42 miliar pada tahun 2014 naik menjadi Rp466,31 miliar tahun 2018.
Untuk kebijakan belanja daerah diarahkan mendukung percepatan peningkatan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan umum dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan pemerintah provinsi mengakomodir aspirasi masyarakat, serta menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sesuai pendelegasian kewenangan pada organisasi pemerintahan daerah.
Dikatakan, total belanja daerah selama periode 2014-2018 dianggarkan sebesar Rp13,97 triliun dan realaisasinya Rp12,48 triliun (83,99 persen).
Dari total alokasi anggaran belanja ini, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp6,88 triliun maka yang terealisasi Rp6,42 triliun, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp7,15 triliun dan terealisasi Rp6,12 triliun.
Selama periode 2014-2018, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa tahun lalu ditetapkan sebesar Rp386,09 miliar dengan realisasi sebesar Rp350,70 miliar.
Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran dianggarkan sebesar Rp61,26 miliar dan realisasinya Rp27,05 miliar.
"Pembiayaan pengeluaran diperuntukan bagi penyertaan modal kepada BUMD, pembayaran pokok utang serta investasi non permanen berupa penyaluran dana berulir bagi koperasi dan UMKM.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Realisasi pendapatan daerah selama empat tahun terakhir ini sebesar 90,82 persen dari yang direncanakan senilai Rp13,64 triliun," kata Wagub Maluku, Zeth Sahubrua di Ambon, Senin.
Penjelasan wagub itu disampaikan dalam laporan keterangan pertangungjawaban akhir masa jabatan gubernur Maluku periode 2014-2019 dalam rapat paripurna istimewa DPRD Maluku dipimpin Syaid Mudzakir Assagaf selaku wakil ketua DPRD.
Menurut dia, realisasi penerimaan pendapatan itu bersumber dari pendapatan asli daerah Rp2,17 triliun, dana perimbangan Rp9,63 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp77,04 triliun.
"Kita juga menyadari belum optimalnya kontribusi PAD sehingga ketergantungan anggaran terhadap pemerintah melalui dana perimbangan masih relatif tinggi," ujarnya.
Meski demikian, selama periode 2014 hingga 2018 realisasi penerimaan PAD terus mengalami peningkatan dari Rp425,42 miliar pada tahun 2014 naik menjadi Rp466,31 miliar tahun 2018.
Untuk kebijakan belanja daerah diarahkan mendukung percepatan peningkatan daya saing daerah, kesejahteraan masyarakat, serta pelayanan umum dalam rangka pelaksanaan kewenangan urusan pemerintah provinsi mengakomodir aspirasi masyarakat, serta menyelaraskan alokasi belanja berbasis kinerja sesuai pendelegasian kewenangan pada organisasi pemerintahan daerah.
Dikatakan, total belanja daerah selama periode 2014-2018 dianggarkan sebesar Rp13,97 triliun dan realaisasinya Rp12,48 triliun (83,99 persen).
Dari total alokasi anggaran belanja ini, untuk belanja tidak langsung sebesar Rp6,88 triliun maka yang terealisasi Rp6,42 triliun, sedangkan belanja langsung dialokasikan Rp7,15 triliun dan terealisasi Rp6,12 triliun.
Selama periode 2014-2018, penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari silpa tahun lalu ditetapkan sebesar Rp386,09 miliar dengan realisasi sebesar Rp350,70 miliar.
Sedangkan untuk pembiayaan pengeluaran dianggarkan sebesar Rp61,26 miliar dan realisasinya Rp27,05 miliar.
"Pembiayaan pengeluaran diperuntukan bagi penyertaan modal kepada BUMD, pembayaran pokok utang serta investasi non permanen berupa penyaluran dana berulir bagi koperasi dan UMKM.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019