Ternate, 27/2 (ANTARA News) - Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Malut) Wisnu Baroto, menyatakan, Kejati berkomitmen bersama membangun reformasi birokrasi menuju zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM).
"Zona integritas WBK dan WBBM adalah upaya membangun budaya kerja yang terintegritas dan budaya kerja berbasis anti korupsi serta birokrasi yang melayani diseluruh Kementerian/lembaga dan pemeriantah daerah," katanya di Ternate, Selasa.
Dirinya mengatakan, pembangunan zona berbasis integritas dilaksanakan dengan membangunan percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja Kementerian/Lembaga dan pemetintah daerah sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Sebab, pembangunan zona integritas dimulai dari rangkaian proses pemcanangan, kemudian disusul dengan pelaksanaan zona integritas pengusulan sebagai WBK dan WBBM, serta reviue tim penilaian nasional.
"Sehingga, pada akhirnya Kejaksaan Tinggi Malut ditetapkan sebagai Satker WBK dan WBBM. Dan hasil yang diharapkan menjadi target capaian yaitu, Kejaksan yang bersih dan bebas dari KKN serta peningkayan pelayanan publik," katanya.
Sekadar diketahui, acara yang berlangsung di aula Kajati Malut itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menuju WBK dan WBBM dan penandatangan pakta integritas oleh seluruh Jaksa dan ASN dilingkup Kejati Malut.
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Malut, KH Abdul Gani Kasuba Lc, Kajati Malut Wisnu Baroto, perwakilan dari unsur Forkopimda, Rektor Unkhair, Rektor IAIN Ternate, perwakilan empat Kesultanan serta Jaksa dan ASN di lingkup Kejaksaan Malut.
Sementara itu, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Lc, saat menghadiri acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Gubernur menyatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat dan tepat, serta profesional.
"Ini semua dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Zona integritas WBK dan WBBM adalah upaya membangun budaya kerja yang terintegritas dan budaya kerja berbasis anti korupsi serta birokrasi yang melayani diseluruh Kementerian/lembaga dan pemeriantah daerah," katanya di Ternate, Selasa.
Dirinya mengatakan, pembangunan zona berbasis integritas dilaksanakan dengan membangunan percontohan-percontohan pada tingkat unit kerja Kementerian/Lembaga dan pemetintah daerah sebagai zona integritas menuju WBK dan WBBM.
Sebab, pembangunan zona integritas dimulai dari rangkaian proses pemcanangan, kemudian disusul dengan pelaksanaan zona integritas pengusulan sebagai WBK dan WBBM, serta reviue tim penilaian nasional.
"Sehingga, pada akhirnya Kejaksaan Tinggi Malut ditetapkan sebagai Satker WBK dan WBBM. Dan hasil yang diharapkan menjadi target capaian yaitu, Kejaksan yang bersih dan bebas dari KKN serta peningkayan pelayanan publik," katanya.
Sekadar diketahui, acara yang berlangsung di aula Kajati Malut itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menuju WBK dan WBBM dan penandatangan pakta integritas oleh seluruh Jaksa dan ASN dilingkup Kejati Malut.
Hadir dalam acara tersebut, Gubernur Malut, KH Abdul Gani Kasuba Lc, Kajati Malut Wisnu Baroto, perwakilan dari unsur Forkopimda, Rektor Unkhair, Rektor IAIN Ternate, perwakilan empat Kesultanan serta Jaksa dan ASN di lingkup Kejaksaan Malut.
Sementara itu, Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Lc, saat menghadiri acara Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.
Gubernur menyatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat dan tepat, serta profesional.
"Ini semua dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019