KPU Provinsi Maluku membantah kalau pihaknya disebut tidak siap dalam menyelenggarakan pesta demokrasi pemilu serentak 17 April 2019 di wilayah terluar seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
"Pada H-2 pemenuhan kekurangan sudah didatangkan dengan peswat milik TNI AU langsung didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota," bantah ketua KPU Maluku, Samsul Kubangun di Ambon, Jumat.
Menurut dia, ketika logistik pemilunya didistribusikan maka petugas KPPS sudah siap melaksanakan Pemungutan Suara.
KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau yang sekarang disebut Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan menetapkan penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, kemudian menetapkan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS.
"KPU sangat solid dan siap melaksanakan dengan sungguh sungguh pemilu serentak 2019 di Khususnya di Provinsi Malukum," jelas Samsul.
Tentu saja ada beberapa persoalan, tantangan dan hambatan yang harus dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu yang berlaku.
Namun faktanya di lapangan berkata lain dimana 20 TPS pada dua kecamatan di KKT tidak bisa melaksanakan pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 dan kondisi itu masih berlaku hingga sekarang.
Sementara fungsionaris DPP Partai Golkar, Dharma Oratmangun menilai KPU Maluku telah melanggar pernyataannya untuk pengadaan surat suara baru paling lambat sebelum tanggal 5 April 2019.
Pengadaan surat suara baru ini dilakukan terkait adanya temuan 4,7 persen dari 6 juta lebih surat suara yang rusak pada saat didistribusikan karena penuh bercak tinta dan terkesan sudah dicoblos.
"Bagi saya, KPU Maluku itu penipu, karena sudah menipu masyarakat di KKT, sebab katanya sebelum tanggal 5 April sudah sampai logistiknya tapi kenyataannya nol besar," ujar Dharma.
Padahal ini merupakan kegiatan pesta demokrasi bagi slruh rakyat Indonesia dan sebaiknya jangan dijadikan sebagi lelucon.
"Dugaan saya, ini ada permainan dari penyelenggara pemilu sehingga kita akan melakukan investigasi, jangan-jangan mereka main-main dengan persoalan ini dan jika sampai sekarang belum ada proses pencoblosan, maka patut kita pertanyakan ada apa ini," kata Dharma.
Kalau KPU Maluku tidak profesional dalam melakukan tugasnya, jangan hanya memberikan janji logistik pemilu akan tiba sebelum tanggal 5 April 2019.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Pada H-2 pemenuhan kekurangan sudah didatangkan dengan peswat milik TNI AU langsung didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota," bantah ketua KPU Maluku, Samsul Kubangun di Ambon, Jumat.
Menurut dia, ketika logistik pemilunya didistribusikan maka petugas KPPS sudah siap melaksanakan Pemungutan Suara.
KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau yang sekarang disebut Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan menetapkan penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, kemudian menetapkan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS.
"KPU sangat solid dan siap melaksanakan dengan sungguh sungguh pemilu serentak 2019 di Khususnya di Provinsi Malukum," jelas Samsul.
Tentu saja ada beberapa persoalan, tantangan dan hambatan yang harus dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu yang berlaku.
Namun faktanya di lapangan berkata lain dimana 20 TPS pada dua kecamatan di KKT tidak bisa melaksanakan pencoblosan pada tanggal 17 April 2019 dan kondisi itu masih berlaku hingga sekarang.
Sementara fungsionaris DPP Partai Golkar, Dharma Oratmangun menilai KPU Maluku telah melanggar pernyataannya untuk pengadaan surat suara baru paling lambat sebelum tanggal 5 April 2019.
Pengadaan surat suara baru ini dilakukan terkait adanya temuan 4,7 persen dari 6 juta lebih surat suara yang rusak pada saat didistribusikan karena penuh bercak tinta dan terkesan sudah dicoblos.
"Bagi saya, KPU Maluku itu penipu, karena sudah menipu masyarakat di KKT, sebab katanya sebelum tanggal 5 April sudah sampai logistiknya tapi kenyataannya nol besar," ujar Dharma.
Padahal ini merupakan kegiatan pesta demokrasi bagi slruh rakyat Indonesia dan sebaiknya jangan dijadikan sebagi lelucon.
"Dugaan saya, ini ada permainan dari penyelenggara pemilu sehingga kita akan melakukan investigasi, jangan-jangan mereka main-main dengan persoalan ini dan jika sampai sekarang belum ada proses pencoblosan, maka patut kita pertanyakan ada apa ini," kata Dharma.
Kalau KPU Maluku tidak profesional dalam melakukan tugasnya, jangan hanya memberikan janji logistik pemilu akan tiba sebelum tanggal 5 April 2019.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019