Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua sedang menjajaki kerja sama sewa usaha (leasing) helikopter dengan pihak ketiga untuk memudahkan kelancaran transportasi masyarakat dan petugas ke kampung pedalaman di kawasan itu. Bupati Mimika, Klemen Tinal kepada ANTARA di Timika, Senin mengatakan masalah kesulitan transportasi ke pedalaman Mimika hanya bisa diatasi dengan sarana helikopter. Hanya saja, katanya, pengadaan helikopter tersebut tidak dibeli dengan dana APBD Mimika namun bersifat kontrak kerja sama sewa usaha (leasing). "Kita tidak perlu beli sendiri helikopternya nanti siapa yang mau operasikan. Freeport saja tidak berani beli pesawat sendiri. Caranya, kita kerja sama sewa usaha dengan perusahaan penyedia helikopter sehingga merekalah yang mengoperasikan, menyediakan pilot dan lain-lain," kata Tinal. Ia mengatakan, kerja sama sewa usaha helikopter sangat realistis dilakukan mengingat banyak kampung di wilayah pedalaman Mimika tidak bisa didarati oleh pesawat perintis karena letak geografisnya sangat sulit yakni dihimpit gunung-gunung dan jurang terjal. Selain itu, akses jalan raya belum sampai ke kampung-kampung itu karena medan yang sulit dan juga sebagian besar berada dalam kawasan Taman Nasional Lorentz. "Wilayah Distrik Jila, Tembagapura, Jita dan Agimuga itu berada dalam kawasan Taman Nasional Lorentz. Pembangunan infrastruktur dalam kawasan itu harus mengacu pada konsep pengembangan taman nasional," jelas Tinal. Jika kerja sama sewa usaha helikopter tersebut bisa direalisasikan, ia yakin pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman Mimika bakal lebih baik dan tidak lumpuh sebagaimana yang masih dirasakan hingga saat ini. Mantan Ketua DPRD Mimika, Yosep Yopi Kilangin mendukung gagasan agar Pemkab Mimika melakukan kerja sama sewa usaha helikopter. "Ada banyak perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa angkutan udara, kita cukup sewa saja sesuai jam operasinya. Kita tidak perlu beli karena siapa yang akan mengoperasikannya," kata Yopi Kilangin. Menurut dia, pada tahun 2007 Yayasan Wartsing (Waa-Aroanop-Tsinga) sempat berencana membeli sebuah helikopter untuk membantu memudahkan transportasi warga suku Amungme ke kampung-kampung pedalaman Mimika. Dari sisi biaya, katanya, pembelian helikopter jauh lebih murah dari pengadaan pesawat perintis namun biaya operasionalnya lebih mahal beberapa kali lipat. Setiap kali pendaratan helikopter, katanya, ada beberapa komponen suku cadang yang harus diganti. Tidak itu saja, pemakaian bahan bakar helikopter jauh lebih boros dari pesawat perintis. Usulan agar Pemkab Mimika membeli helikopter disampaikan anggota Komisi C DPRD Mimika, M Nurman Karupukaro belum lama ini. Ia mengatakan pembelian helikopter tersebut menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan transportasi ke wilayah pedalaman Mimika selama ini. Apalagi sejumlah kampung di daerah ketinggian di Distrik Jila dan Distrik Tembagapura hanya bisa dijangkau dengan sarana transportasi udara berupa helikopter karena tidak memiliki akses jalan raya dan tidak memiliki lapangan terbang yang bisa didarati pesawat terbang perintis. "Kondisi tersebut sangat menyusahkan warga maupun aparat pemerintah yang bertugas di daerah-daerah tersebut. Tidak heran kalau guru-guru dan tenaga medis sering tidak berada di tempat tugas mereka karena kesulitan transportasi," ujar wakil rakyat dari Partai Patriot itu. Ia mengatakan, kasus terlantarnya enam orang anggota "Tim Save Papua" selama tujuh hari di Kampung Umpliga II Distrik Jila selabeberapa waktu lalu akibat ketidaan sarana transportasi untuk kembali ke Timika harus menjadi pelajaran penting bagi Pemkab Mimika. Usulan Nurman mendapat dukungan dari anggota DPRD Mimika lainnya, Wilhelmus Pigai. Pigai mendesak Pemkab Mimika bersama DPRD setempat segera berembuk untuk memikirkan solusi mengatasi kesulitan transportasi ke wilayah pedalaman. Menurut dia, pengadaan helikopter bisa ditanggulangi Pemkab Mimika dari dana asuransi kecelakaan pesawat Mimika Air yang telah dibayar oleh PT Tugu Pratama Indonesia pada bulan September 2009 senilai 1,250 juta dollar AS.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2010