Evaluasi internal Partai Golkar seharusnya sudah dilakukan pascapilkada Gubernur/Wagub Maluku, namun karena masih ada agenda lanjutan seperti menghadapi pemilu legislatif dan pilpres sehingga tidak ingin membuat suasana keruh.
"Meski pun kami tahu bahwa kegagalan di pilkada adalah kader-kader kita yang saat ini memimpin pemerintahan namun tidak bekerja maksimal, sehingga setelah pileg dan pilpres lalu dilakukanlah konsultasi," kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Maluku, Anos Yermias di Ambon, Kamis.
Sebab kalau Golkar mau berkembang mestinya bisa dibedakan mana itu gandum dan yang mana ilalang, karena terbukti banyak kepala daerah yang PG rekomendasikan termasuk kader namun tidak bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan partai.
"Kepentingan Golkar adalah kepentingan rakyat, dan kita bekerja untuk rakyat sehingga yang namanya evaluasi internal partai itu haruslah dilakukan," tandasnya.
Menurut dia, silahkan saja ancam-mengancam dan saling menghabiskan, tetapi evaluasi itu tetap harus dilakukan agar marwah dari Partai Golkar ini bisa tetap dijaga secara bersama.
Mana mungkin ada kabupaten yang perhelatan pileg tidak mendapatkan kursi sama sekali tetapi hari ini ada di Jakarta memberikan dukungan ke mana-mana, itu tidak boleh dan partai tidak bisa digadaikan.
Contoh Kaupaten Maluku Tenggara dari pemilu ke pemilu belum pernah mengalami kondisi seperti saat sekarang, dimana tidak satu pun kursi yang diraih partai di DPRD II kabupaten itu, lalu apakah tidak wajar kalau dievauasi.
Kemudian perolehan suara partai juga cenderung menurun sehingga wajib dilakkan evaluasi.
"Kami tidak meniru PDI Perjuangan tetapi cara yang dilakukan partai itu tepat dan benar sehingga mereka menang di mana-mana dan tetap solid, dan kader PDI Perjuangan yang pernah memimpin pemerintahan pun diberhentikan dengan tidak hormat lalu pindah ke parpol lain mencalonkan isteri dan anak pun tidak lolos," tandasnya.
Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa pengaruh partai itu sangat besar sehingga evaluasi yang dilakukan tidaklah menyalahi aturan demi berkembangnya Golkar ke depan lebih baik.
Kalau tidak dilakukan evaluasi maka percuma mengurus partai karena pada akhirnya banyak duri di dalam daging atau istilah menggunting dalam lipatan itu ada.
Dikatakan, kalau hari ini Partai Golkar tidak menduduki kursi DPR RI, maka ini seharusnya menjadi tanggungjawab bersama, dan peran penting kader sebagai kepala daerah sangat penting.
Partai Golkar di Kota Ambon sendiri tidak mencapai 10 ribu suara dalam pemilu legislatif 17 April 2019, sama halnya dengan Kabupaten Buru maupun Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga Golkar disalip oleh parpol lain.
Terhadap evaluasi yang dilakukan ini bukan juga dalam rangka menghadapi musyawarah nasional Partai Golkar seperti yang disampaikan sejumlah kalangan.
"Kalau dalam rangka munas mestinya hanya tujuh ketua DPD II yang diganti dan mengangkat pelaksana tugas, karena mereka nyata-nyata sudah memberikan dukungan ke Bambang Susetyo, tetapi yang terjadi adalah 10 ketua DPD yang diusulkan untuk dinonaktifkan," katanya.
Pengelolaan partai harus lebih profesional lagi, kalau tidak dilakukan evaluasi maka perolehan suara partai di pileg akan terus merosot.
Roda organisasi juga tidak digerakan secara maksimal sehingga mesin partai tidak efektif dalam pileg 2019, kemudian rapat-rapat di tingkat DPD hampir jarang dilakukan, contohnya dukung-mendukung figur tidak dibahas dalam rapat pleno.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Meski pun kami tahu bahwa kegagalan di pilkada adalah kader-kader kita yang saat ini memimpin pemerintahan namun tidak bekerja maksimal, sehingga setelah pileg dan pilpres lalu dilakukanlah konsultasi," kata Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD I Partai Golkar Maluku, Anos Yermias di Ambon, Kamis.
Sebab kalau Golkar mau berkembang mestinya bisa dibedakan mana itu gandum dan yang mana ilalang, karena terbukti banyak kepala daerah yang PG rekomendasikan termasuk kader namun tidak bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan partai.
"Kepentingan Golkar adalah kepentingan rakyat, dan kita bekerja untuk rakyat sehingga yang namanya evaluasi internal partai itu haruslah dilakukan," tandasnya.
Menurut dia, silahkan saja ancam-mengancam dan saling menghabiskan, tetapi evaluasi itu tetap harus dilakukan agar marwah dari Partai Golkar ini bisa tetap dijaga secara bersama.
Mana mungkin ada kabupaten yang perhelatan pileg tidak mendapatkan kursi sama sekali tetapi hari ini ada di Jakarta memberikan dukungan ke mana-mana, itu tidak boleh dan partai tidak bisa digadaikan.
Contoh Kaupaten Maluku Tenggara dari pemilu ke pemilu belum pernah mengalami kondisi seperti saat sekarang, dimana tidak satu pun kursi yang diraih partai di DPRD II kabupaten itu, lalu apakah tidak wajar kalau dievauasi.
Kemudian perolehan suara partai juga cenderung menurun sehingga wajib dilakkan evaluasi.
"Kami tidak meniru PDI Perjuangan tetapi cara yang dilakukan partai itu tepat dan benar sehingga mereka menang di mana-mana dan tetap solid, dan kader PDI Perjuangan yang pernah memimpin pemerintahan pun diberhentikan dengan tidak hormat lalu pindah ke parpol lain mencalonkan isteri dan anak pun tidak lolos," tandasnya.
Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa pengaruh partai itu sangat besar sehingga evaluasi yang dilakukan tidaklah menyalahi aturan demi berkembangnya Golkar ke depan lebih baik.
Kalau tidak dilakukan evaluasi maka percuma mengurus partai karena pada akhirnya banyak duri di dalam daging atau istilah menggunting dalam lipatan itu ada.
Dikatakan, kalau hari ini Partai Golkar tidak menduduki kursi DPR RI, maka ini seharusnya menjadi tanggungjawab bersama, dan peran penting kader sebagai kepala daerah sangat penting.
Partai Golkar di Kota Ambon sendiri tidak mencapai 10 ribu suara dalam pemilu legislatif 17 April 2019, sama halnya dengan Kabupaten Buru maupun Kabupaten Seram Bagian Timur sehingga Golkar disalip oleh parpol lain.
Terhadap evaluasi yang dilakukan ini bukan juga dalam rangka menghadapi musyawarah nasional Partai Golkar seperti yang disampaikan sejumlah kalangan.
"Kalau dalam rangka munas mestinya hanya tujuh ketua DPD II yang diganti dan mengangkat pelaksana tugas, karena mereka nyata-nyata sudah memberikan dukungan ke Bambang Susetyo, tetapi yang terjadi adalah 10 ketua DPD yang diusulkan untuk dinonaktifkan," katanya.
Pengelolaan partai harus lebih profesional lagi, kalau tidak dilakukan evaluasi maka perolehan suara partai di pileg akan terus merosot.
Roda organisasi juga tidak digerakan secara maksimal sehingga mesin partai tidak efektif dalam pileg 2019, kemudian rapat-rapat di tingkat DPD hampir jarang dilakukan, contohnya dukung-mendukung figur tidak dibahas dalam rapat pleno.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019