Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diminta menuntaskan pembangunan jalan trans Halmahera, khususnya di wilayah Gane Barat dan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan untuk melancarkan mobilitas orang dan barang di wilayah itu.
"Wilayah Gane Barat dan Gane Timur memiliki potensi ekonomi besar, baik di sektor pertanian maupun perikanan, tetapi untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi itu terkendala dengan belum tuntasnya pembangunan jalan trans Halmahera di wilayah itu," kata pelaku usaha perdagangan hasil bumi di Malut, Muhammad Ilyas di Ternate, Selasa.
Ruas jalan trans Halmahera yang menghubungkan Saketa di Gane Barat dan Matuting, Gane Timur Tengah misalnya hingga kini belum bisa dilewati kendaraan roda empat sehingga sangat menyulitkan untuk pengangkutan hasil pertanian atau perikanan dari wilayah itu untuk dibawa ke Sofifi.
Menurut dia, Pemprov Malut selama ini selalu mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di pulau Halmahera dan wilayah lainnya di Malut, tetapi kalau kondisi infrastrukturnya terutama infrastruktur jalan masih terbatas, seperti pada jalan trans Halmahera itu, pelaku usaha pasti tidak akan tertarik.
Pelaku usaha jika akan mengembangkan usaha di suatu wilayah pasti akan menghitung untung rugi, yang di antaranya dari segi komponen biaya produksi, yang di antaranya dari segi biaya angkut, bahan baku atau hasil produksi ke daerah pemasaran.
Kalau akses transportasi sulit, kata Muhammad, seperti jalan trans Halmahera di wilayah Gane Barat dan Gane Timur sulit dilewati kendaraan roda empat, itu pasti akan mengakibatkan biaya angkut mahal yang pada gilirannya berimbas pada besar biaya produksi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.
Jalan trans Halmahera menghubungkan enam kabupaten/ kota di Malut, termasuk Sofifi, ibu kota provinsi Malut sehingga memiliki peran sangat strategis dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat dan ekonomi di enam kabupaten itu.
Sementara itu, Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba, mengatakan jalan trans Halmahera merupakan jalan nasional, sehingga pembangunannya harus dianggarkan dari APBN, namun akibat keterbatasan dana ABPN sehingga belum bisa menuntaskan pembangunannya secara keseluruhan.
Pemprov Malut sudah mengusulkan ke pemerintah pusat jalan trans Halmahera yang panjangnnya lebih dari 1.000 Km itu masuk dalam proyek strategis nasional sehingga bisa diharapkan akan mendapat prioritas dan alokasi anggaran lebih besar dalam setiap tahunnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Wilayah Gane Barat dan Gane Timur memiliki potensi ekonomi besar, baik di sektor pertanian maupun perikanan, tetapi untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi itu terkendala dengan belum tuntasnya pembangunan jalan trans Halmahera di wilayah itu," kata pelaku usaha perdagangan hasil bumi di Malut, Muhammad Ilyas di Ternate, Selasa.
Ruas jalan trans Halmahera yang menghubungkan Saketa di Gane Barat dan Matuting, Gane Timur Tengah misalnya hingga kini belum bisa dilewati kendaraan roda empat sehingga sangat menyulitkan untuk pengangkutan hasil pertanian atau perikanan dari wilayah itu untuk dibawa ke Sofifi.
Menurut dia, Pemprov Malut selama ini selalu mendorong para pelaku usaha untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di pulau Halmahera dan wilayah lainnya di Malut, tetapi kalau kondisi infrastrukturnya terutama infrastruktur jalan masih terbatas, seperti pada jalan trans Halmahera itu, pelaku usaha pasti tidak akan tertarik.
Pelaku usaha jika akan mengembangkan usaha di suatu wilayah pasti akan menghitung untung rugi, yang di antaranya dari segi komponen biaya produksi, yang di antaranya dari segi biaya angkut, bahan baku atau hasil produksi ke daerah pemasaran.
Kalau akses transportasi sulit, kata Muhammad, seperti jalan trans Halmahera di wilayah Gane Barat dan Gane Timur sulit dilewati kendaraan roda empat, itu pasti akan mengakibatkan biaya angkut mahal yang pada gilirannya berimbas pada besar biaya produksi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.
Jalan trans Halmahera menghubungkan enam kabupaten/ kota di Malut, termasuk Sofifi, ibu kota provinsi Malut sehingga memiliki peran sangat strategis dalam menunjang kelancaran mobilitas masyarakat dan ekonomi di enam kabupaten itu.
Sementara itu, Gubernur Malut, Abdul Ghani Kasuba, mengatakan jalan trans Halmahera merupakan jalan nasional, sehingga pembangunannya harus dianggarkan dari APBN, namun akibat keterbatasan dana ABPN sehingga belum bisa menuntaskan pembangunannya secara keseluruhan.
Pemprov Malut sudah mengusulkan ke pemerintah pusat jalan trans Halmahera yang panjangnnya lebih dari 1.000 Km itu masuk dalam proyek strategis nasional sehingga bisa diharapkan akan mendapat prioritas dan alokasi anggaran lebih besar dalam setiap tahunnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019