Gubernur Upaya Tuntaskan Pembangunan Jalan Trans Halmahera

Ternate (Antara Maluku) - Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba berupaya menuntaskan pembangunan jalan trans Pulau Halmahera, karena jalan itu sangat strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat kawasan itu.

"Saya akan berupaya menuntaskan pembangunan jalan trans Halmahera tersebut, termasuk di pulau-pulau lainnya di Malut yakni di Kepulauan Sula, Taliabu, Mangoli dan Morotai dalam lima tahun kepemimpinan saya di provinsi ini," katanya di Ternate, Senin.

Menurut Gubernur yang baru dua bulan dilantik menjadi orang nomor satu di provinsi Malut itu, belum tuntasnya pembangunan jalan trans Halmahera sangat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah itu.

"Para petani di berbagai sentra pengembangan pertanian di Halmahera, seperti di Subaim dan Wasilei, Kabupaten Halmahera Timur selama ini kesulitan memasarkan hasil pertaniannya ke berbagai kota di Malut, karena buruknya kondisi jalan yang menghubungkan wilayah itu," katanya.

Gubernur mengatakan, Malut selama ini banyak mendatangkan komoditas pangan dari luar Malut, seperti dari Sulawesi dan Jawa, akibatnya harganya sangat mahal, tetapi jika infrastruktur jalan di Halmahera sudah dibenahi diharapkan kebutuhan pangan sudah bias dipenuhi dari wilayah itu.

Namun, menurut gubernur dana yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan trans Halmahera tersebut, termasuk di pulau-pulau lainnya di Malut tentu sangat besar, sementara kemampuan APBD Malut sangat terbatas, sehingga penangganannya akan dilakukan secara bertahap.

Selain itu, Pemprov Malut terus berupaya memasukan pembangunan jalan trans Halmahera tersebut dalam proyek nasional, sehingga pembiayaannya dianggarkan langsung dari APBN, terutama untuk jalan berstatus jalan nasional, ujar Gubernur.

Ia mengharapkan kepada anggota DPR-RI dan anggota DPD-RI dari Malut yang terpilih pada pemilu legislative 2014 ikut pula proaktif memperjuangkan dana untuk pembangunan jalan tersebut, termasuk di sektor lainnya dalam setiap pembahasan anggaran di DPR-RI nantinya.