Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia Wilayah Maluku bersama Parlemen Watch Maluku mengapresiasikan pembangunan berbagai infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat yang telah dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS).
"Menjelang 74 tahun Indonesia merdeka, Provinsi Maluku masih tergolong daerah termiskin dan masih membutuhkan kebijakan pemerintah lewat BWS untuk terus membangun berbagai infrastruktur dasar seperti jembatan hingga irigasi," kata Ketua LAMI Wilayah Maluku, Jalil Rumfot di Ambon, Minggu.
Infrastruktur berskala besar yang sementara dibangun di Maluku secara bertahap saat ini seperti irigasi Waibobi di Kabupaten Seram Bagian Timur serta irigasi Waiapu di Kabupaten Buru.
"Kami memberikan apresiasi positif terhadap keberadaan BWS di Maluku, karena mereka cukup membantu pemerintah untuk membangun sejumlah infrastruktur. Kita tahu bersama, ada proyek-proyek besar yang bersifat multiyears sementara dibangun oleh BWS yakni Irigasi Waibobi dan Waiapu," ujarnya.
Menurut dia, proyek ini bukan saja untuk kepentingan masyarakat, namun juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata.
Terkait dengan pemberitaan-pemberitaan soal dokumen Amdal dan persoalan lainnya, Rumfot mengatakan, dalam setiap pekerjaan berskala besar pasti ada permasalahan di lapangan.
Pemberitaan media di Kota Ambon akhir-akhir ini selalu mengkritisi berbagai program di BWS Maluku , seperti soal keterlambatan dalam pembangunan hingga dokumen Amdal yang tidak dikantongi.
"Setelah kami koordinasikan dengan BWS Maluku, ternyata itu tidak benar karena seluruh masalah itu sudah diselesaikan. Untuk itu, menjelang HUT kemerdekaan nanti kami meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera mengucurkan anggaran yang besar dalam rangka pembangunan infrastruktur di daeah ini," kata Rumfot.
BWS Maluku sendiri telah memberikan peringatan kepada pihak ketiga yang lambat dalam mengerjakan proyek-proyek yang agak terhambat di lapangan.
Selain itu, pihak ketiga yang bermasalah dengan BWS Maluku ke depannya tidak lagi diperkenankan untuk menangani proyek.
Sementara Ketua PWM, Minggus Talabessy, meminta kepada seluruh masyarakat Maluku untuk sama-sama mendukung BWS Maluku dalam mengerjakan proyek-proyeknya di daerah ini. "Kami juga meminta dukungan dari DPRD provinsi Maluku dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh BWS," ujarnya.*
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Menjelang 74 tahun Indonesia merdeka, Provinsi Maluku masih tergolong daerah termiskin dan masih membutuhkan kebijakan pemerintah lewat BWS untuk terus membangun berbagai infrastruktur dasar seperti jembatan hingga irigasi," kata Ketua LAMI Wilayah Maluku, Jalil Rumfot di Ambon, Minggu.
Infrastruktur berskala besar yang sementara dibangun di Maluku secara bertahap saat ini seperti irigasi Waibobi di Kabupaten Seram Bagian Timur serta irigasi Waiapu di Kabupaten Buru.
"Kami memberikan apresiasi positif terhadap keberadaan BWS di Maluku, karena mereka cukup membantu pemerintah untuk membangun sejumlah infrastruktur. Kita tahu bersama, ada proyek-proyek besar yang bersifat multiyears sementara dibangun oleh BWS yakni Irigasi Waibobi dan Waiapu," ujarnya.
Menurut dia, proyek ini bukan saja untuk kepentingan masyarakat, namun juga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata.
Terkait dengan pemberitaan-pemberitaan soal dokumen Amdal dan persoalan lainnya, Rumfot mengatakan, dalam setiap pekerjaan berskala besar pasti ada permasalahan di lapangan.
Pemberitaan media di Kota Ambon akhir-akhir ini selalu mengkritisi berbagai program di BWS Maluku , seperti soal keterlambatan dalam pembangunan hingga dokumen Amdal yang tidak dikantongi.
"Setelah kami koordinasikan dengan BWS Maluku, ternyata itu tidak benar karena seluruh masalah itu sudah diselesaikan. Untuk itu, menjelang HUT kemerdekaan nanti kami meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar segera mengucurkan anggaran yang besar dalam rangka pembangunan infrastruktur di daeah ini," kata Rumfot.
BWS Maluku sendiri telah memberikan peringatan kepada pihak ketiga yang lambat dalam mengerjakan proyek-proyek yang agak terhambat di lapangan.
Selain itu, pihak ketiga yang bermasalah dengan BWS Maluku ke depannya tidak lagi diperkenankan untuk menangani proyek.
Sementara Ketua PWM, Minggus Talabessy, meminta kepada seluruh masyarakat Maluku untuk sama-sama mendukung BWS Maluku dalam mengerjakan proyek-proyeknya di daerah ini. "Kami juga meminta dukungan dari DPRD provinsi Maluku dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh BWS," ujarnya.*
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019