Sedikitnya enam dari 50 Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang menerima bantuan pemberdayaan masyarakat miskin berupa bahan pokok dari Dinas Sosial Kota Ambon tidak aktif, akibat pengurusnya menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan konsumtif. "Bantuan menjadi tidak efektif karena pengurus menggunakannya untuk makan dan minum setiap hari, bukan mengelolanya untuk usaha," kata Kepala Dinas Sosial Kota Ambon, M.A Namsa, kepada ANTARA di Ambon, Kamis. Padahal, lanjutnya, seharusnya bantuan itu dikelola masing-masing kelompok untuk usaha buka kios kecil keluarga atau pun dalam bentuk kelompok. Namsa menjelaskan, bantuan dalam bentuk barang senilai Rp10 juta untuk setiap kelompok itu diberikan kepada 50 kelompok usaha yang tersebar di Kecamatan Nusaniwe (15 kelompok), Sirimau (15 kelompok), Baguala dan Teluk Ambon masing-masing 10 kelompok, sejak Juni 2009. Dari data evaluasi yang dilakukan selama ini, hanya 19 kelompok yang masuk dalam katagori maju dan 25 lainnya katagori berkembang. Satu kelompok usaha menampung 10 orang anggota. Tim pengawasan APBD Kota Ambon 2009 dipimpin Syaful Ali Almaskaty yang melakukan pemantauan di lapangan, khususnya di Kecamatan Teluk Ambon dan Baguala, menemukan ada kelompok usaha yang tidak berkembang aktif karena setiap kelompok tidak disertai dengan petugas pendamping yang memonitor kegiatan mereka. Namza mengakui, salah satu faktor yang kurang menunjang program ini adalah tidak adanya pendamping yang berfungsi sebagai pembina kelompok usaha penerima bantuan. Sebenarnya, katanya, Dinas Sosial sudah menyiapkan 10 tenaga pendamping namun pengajuan anggarannya dalam APBD Kota Ambon tahun 2009 ditolak lantaran kondisi Kota Ambon yang mengalami defisit," ujarnya. "Para pendamping ini sudah kami bekali dengan ilmu yang mereka dapatkan saat mengikuti pelatihan di Balai Pendidikan dan Latihan Jayapura, Provinsi Papua tahun lalu," katanya.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2010