Pelaksanaan pemilihan kepala (pilkada) di delapan kabupaten/kota di Maluku Utara (Malut) pada 2020 diharapkan tidak memboroskan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di kabupaten/kota setempat.
"Sesuai ketentuan anggaran pelaksanaan pilkada memang dari APBD, tetapi harus diingat pula banyak rakyat di daerah setempat yang membutuhkan alokasi anggaran dari APBD untuk peningkatan kesejahteraan mereka," kata pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu.
Di Kabupaten Halmahera Selatan misalnya, salah satu daerah yang melaksanakan pilkada pada 2020, ada puluhan ribu warga korban di daerah itu yang kini tinggal di pengungsian dan membutuhkan alokasi anggaran dari APBD untuk memulihkan kehidupan mereka.
Menurut dia, untuk mencegah pemborosan APBD dalam pelaksanaan pilkada di antaranya dengan melakukan efisiensi dalam pelaksanaan semua tahapan, misalnya dengan menghilangkan kegiatan yang dinilai tidak terlalu penting.
Efisiensi juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan kotak suara dan bilik suara yang dipakai saat pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 2019, sehingga tidak perlu lagi ada anggaran untuk pengadaan logistik itu.
Pemungutan suara ulang pascapelaksanaan pilkada seperti yang terjadi dalam pelaksanaan terdahulu, kata Nurdin Muhammad, harus bisa dihindari karena pelaksanaan pemilihan ulang otomatis akan membutuhkan anggaran besar yang pada gilirannya akan membebani APBD.
Untuk mencegah terjadi pemungutan suara ulang itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus melaksanakan tanggung jawab secara baik, demikian pula peserta pilkada dan masyarakat harus mengikuti semua aturan main yang berlaku.
Ia menambahkan, KPU dan pemerintah kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada harus menghitung secara rasional setiap item anggaran dalam pelaksanaannya nanti, sehingga anggaran disiapkan benar-benar sesuai ketentuan.
Keterangan yang dihimpun dari sejumlah KPU kabupaten/kota di Malut, di antaranya KPU Kota Ternate mengusulkan anggaran Rp30 miliar ke Pemkot Ternate untuk pelaksanaan Pilkada 2020 atau meningkat jika dibandingkan dengan anggaran pilkada sebelumnya yang hanya Rp21 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Sesuai ketentuan anggaran pelaksanaan pilkada memang dari APBD, tetapi harus diingat pula banyak rakyat di daerah setempat yang membutuhkan alokasi anggaran dari APBD untuk peningkatan kesejahteraan mereka," kata pengamat politik dari Universitas Khairun Ternate Nurdin Muhammad di Ternate, Minggu.
Di Kabupaten Halmahera Selatan misalnya, salah satu daerah yang melaksanakan pilkada pada 2020, ada puluhan ribu warga korban di daerah itu yang kini tinggal di pengungsian dan membutuhkan alokasi anggaran dari APBD untuk memulihkan kehidupan mereka.
Menurut dia, untuk mencegah pemborosan APBD dalam pelaksanaan pilkada di antaranya dengan melakukan efisiensi dalam pelaksanaan semua tahapan, misalnya dengan menghilangkan kegiatan yang dinilai tidak terlalu penting.
Efisiensi juga bisa dilakukan dengan memanfaatkan kotak suara dan bilik suara yang dipakai saat pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif pada 2019, sehingga tidak perlu lagi ada anggaran untuk pengadaan logistik itu.
Pemungutan suara ulang pascapelaksanaan pilkada seperti yang terjadi dalam pelaksanaan terdahulu, kata Nurdin Muhammad, harus bisa dihindari karena pelaksanaan pemilihan ulang otomatis akan membutuhkan anggaran besar yang pada gilirannya akan membebani APBD.
Untuk mencegah terjadi pemungutan suara ulang itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus melaksanakan tanggung jawab secara baik, demikian pula peserta pilkada dan masyarakat harus mengikuti semua aturan main yang berlaku.
Ia menambahkan, KPU dan pemerintah kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada harus menghitung secara rasional setiap item anggaran dalam pelaksanaannya nanti, sehingga anggaran disiapkan benar-benar sesuai ketentuan.
Keterangan yang dihimpun dari sejumlah KPU kabupaten/kota di Malut, di antaranya KPU Kota Ternate mengusulkan anggaran Rp30 miliar ke Pemkot Ternate untuk pelaksanaan Pilkada 2020 atau meningkat jika dibandingkan dengan anggaran pilkada sebelumnya yang hanya Rp21 miliar.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019