"Saya mohon pak Gubernur untuk membantu agar seluruh anggaran yang sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dapat segera direalisasikan untuk KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan," kata Mendagri di Ambon, Jumat.
Mendagri berkunjung ke Ambon sejak Kamis (24/7) bersama Menko Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Wakapolri Komjen Pol. Gatot Eddy Pramono, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nono Sampono dalam rangka menghadiri Rapat koordinasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 di provinsi Maluku.
Mendagri mengaku bergembira saat mendengar laporan Gubernur Murad Ismail bahwa anggaran Pilkada untuk beberapa daerah sudah lebih dari 50-60 persen, bahkan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) telah mencapai 94,81 persen.
Mendagri kemudian membuka data laporan pencairan anggaran untuk empat daerah di Maluku yang akan menyelenggarakan pilkada serentak, di mana kenyataannya data realisasi yang dimiliki Kemendagri masih berkisar 40-50 persen untuk empat kabupaten di Maluku.
Mantan Kapolri tersebut kemudian merinci anggaran Pilkada di SBT yang telah dicairkan untuk KPU baru 39,92 persen, dan setelah dicek ke komisioner KPU yang hadir ternyata baru berkisar 40 persen.
"Saya tadi sangat 'happy' dengan laporan gubernur soal realisasi anggaran pilkada untuk empat kabupaten, tetapi dalam catatan saya ternyata berbeda. Karena itu saya minta Pak Gubernur untuk membantu agar proses realisasinya dapat dipercepat, karena ini sengaja ditahan-tahan oleh kepala daerah," ujar Mendagri.
Mendagri juga merinci untuk untuk kabupaten Buru Selatan realisasi anggarannya ternyata baru mencapai 40 persen baik untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan, sedangkan yang dilaporkan Gubernur sudah mencapai 62 persen.
Begitu juga untuk Kabupaten MBD dilaporkan realisasi anggaran mencapai 61 persen, tetapi catatan Mendagri untuk KPU baru 40 persen, Bawaslu (49 persen) dan pengamanan 51 persen, sedangkan di Kepulauan Aru berdasarkan catatan Gubernur untuk KPU mencapai 52,2 persen,
"Khusus Kepulauan Aru malah lebih tinggi realisasinya berdasarkan E-KPU sudah sebesar 63,91 persen, Bawaslu 100 persen dan pengamanan 92,50 persen. Sedangkan dilaporkan Pak Murad untuk KPU baru 52,2 persen," katanya.
Mendagri kemudian menyebutkan besaran APBD empat kabupaten tersebut serta saldo kas yang dimiliki saat ini, di mana datanya kemudian akan disampaikan kepada Gubernur Murad, agar dapat dipercepat.
APBD Kabupaten SBT tercatat sebesar Rp796 miliar, Buru Selatan Rp653 miliar, Kepulauan Aru 884 miliar dan kabupaten MBD 1,08 triliun.
Sedangkan Saldo kas masing-masing yakni SBT Rp84,30 miliar di mana kurang transfer anggaran Pilkada 29,47 miliar dan belanja rutin (gaji pegawai) Rp13,7 miliar, sehingga jika anggaran pilkada direalisasikan 100 persen masih tersisa Rp41,1 miliar.
"Ini belum termasuk transfer 1/12 Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan masuk pada Agustu 2020," katanya.
Kabupaten MBD saldo kasnya tercatat Rp152,34 miliar, sedangkan kurang bayar untuk Pilkada Rp25,90 miliar dan belanja pegawai Rp12,51 miliar, sehingga jika direalisasikan 100 persen masih ada cadangan Rp113 miliar.
Sedangkan Kabupaten Aru dan Buru Selatan, menurut Mendagri, jika dipaksakan anggaran pilkada direalisasikan 100 persen, maka akan berdampak terjadi defisit, karena saldo kasnya tidak mencukupi.
"Di Buru Selatan saldo kas saat ini hanya Rp21,27 miliar, sedangkan kekurangan transfer dana Pilkada sebesar Rp20,95 miliar dan belanja rutin pegawai Rp10,18 miliar. Kalau dipaksakan harus 100 persen maka akan terjadi defisit Rp9,86 miliar," katanya.
Sedangkan di Kabupaten Aru saldo kasnya Rp21,64 miliar, di mana kekurangan transfer dana pilkada Rp8,90 miliar dan belanja rutin pegawai 14,51 miliar, sehingga terjadi defisit Rp1,77 miliar.
"Khusus untuk Buru Selatan dan Aru, dana pilkada bisa dibayar bertahap sambil menunggu masuknya DAU pada Agustus baru diselesaikan 100 persen, Sedangkan untuk SBT dan MBD tidak ada alasan untuk menunda karena saldo kasnya masih mencukupi," katanya.
Mendagri juga mengisyaratkan Pemkab Aru lebih memprioritaskan penyerapan APBD untuk membiayai proyek fisik ketimbang program prioritas, karena kenyataannya saldo kas yang tersedia sangat kecil padahal APBD sangat besar yakni Rp884 miliar.
"Tolong prioritaskan agenda demokrasi ini, karena realisasi anggaran ini berdampak membantu stimulus ekonomi, mengingat 60 persen adalah untuk insentif penyelenggara, dan sisanya untuk membeli perlengkapan pilkada serta untuk perlindungan di tengah pandemi COVID-19," kata Mendagri.
