Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar pemerintah daerah (pemda) membahas dan merealisasikan anggaran untuk pengawasan pilkada tahun 2020 sebelum memasuki tahapan yang berlangsung tahun ini.
"Kami meminta agar pemda dapat membahas anggaran yang dibutuhkan selama pelaksanaan tahapan pilkada 2020," kata Ketua Bawaslu, Kota Tidore Kepulauan, Baharuddin Tosofu di Ternate, Sabtu.
Menurut dia, pihaknya telah meminta agar Pemerintah Daerah Tidore Kepulauan segera membahas anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.
Bahrudin Tosofu mengatakan, anggaran Pilkada tahun depan mestinya sudah sudah menjadi prioritas Pemda setempat demi sukses dan dapat berjalan sesuai pesta demokrasi nanti.
"Sehingga, dengan anggaran Pilkada 2020 kami telah menyurat ke Pemda dan telah bertatap muka dengan Wali Kota Tidore Kepulauan dan pemkot harus menyampaikan akan melakukan pembahasan di tanggal 16 Agustus 2019 namun sampai saat ini Bawaslu belum menerima informasi terkait pembahasan Anggaran Pilkada," katanya.
Begitu pula, Pemda semestinya intensif melakukan koordinasi sehingga secepatnya anggaran Pilkada mulai dibahas.
Sebab, paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2019 mendatang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mestinya sudah ditandatangani. Anggaran yang diusulkan yakni sebanyak Rp11 miliar.
Apalagi, pengusulan ini berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan, Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali kota dan Permendagri 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota serta Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
"Tetapi, kalau sampai 1 Oktober 2019 belum ada pembahasan dan belum ditandatangani NPHD maka Bawaslu Kota Tidore akan membuat rekomendasi ke Bawaslu Provinsi dan dilanjutkan ke Bawaslu RI yang intinya menjelaskan bahwa Kota Tidore Kepulauan belum siap dalam menggelar pilkada tahun 2020 mendatang," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kami meminta agar pemda dapat membahas anggaran yang dibutuhkan selama pelaksanaan tahapan pilkada 2020," kata Ketua Bawaslu, Kota Tidore Kepulauan, Baharuddin Tosofu di Ternate, Sabtu.
Menurut dia, pihaknya telah meminta agar Pemerintah Daerah Tidore Kepulauan segera membahas anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.
Bahrudin Tosofu mengatakan, anggaran Pilkada tahun depan mestinya sudah sudah menjadi prioritas Pemda setempat demi sukses dan dapat berjalan sesuai pesta demokrasi nanti.
"Sehingga, dengan anggaran Pilkada 2020 kami telah menyurat ke Pemda dan telah bertatap muka dengan Wali Kota Tidore Kepulauan dan pemkot harus menyampaikan akan melakukan pembahasan di tanggal 16 Agustus 2019 namun sampai saat ini Bawaslu belum menerima informasi terkait pembahasan Anggaran Pilkada," katanya.
Begitu pula, Pemda semestinya intensif melakukan koordinasi sehingga secepatnya anggaran Pilkada mulai dibahas.
Sebab, paling lambat pada tanggal 1 Oktober 2019 mendatang Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mestinya sudah ditandatangani. Anggaran yang diusulkan yakni sebanyak Rp11 miliar.
Apalagi, pengusulan ini berdasarkan surat keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 0194/K.BAWASLU/PR.03.00/VII/2019 tentang Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan, Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali kota dan Permendagri 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota serta Permendagri No. 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
"Tetapi, kalau sampai 1 Oktober 2019 belum ada pembahasan dan belum ditandatangani NPHD maka Bawaslu Kota Tidore akan membuat rekomendasi ke Bawaslu Provinsi dan dilanjutkan ke Bawaslu RI yang intinya menjelaskan bahwa Kota Tidore Kepulauan belum siap dalam menggelar pilkada tahun 2020 mendatang," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019