Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar akan melakukan penilaian dan seleksi terhadap calon pimpinan DPRD tingkat provinsi dan empat kabupaten/kota di Maluku.
"Kita kemarin sudah dikunjungi Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Taufik Hidayat dalam rangka penyerahan hasil seleksi pimpinan DPRD di empat kabupaten dan kota serta provinsi," kata Ketua Bidang OKK DPD Partai Golkar Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Senin.
Kehadiran Taufik Hidayat mewakili DPP untuk membawa nama-nama calon pimpinan DPRD provinsi, kabupaten dan kota di Maluku selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan seleksi sesuai fakta-fakta outentik menentukan siapa figur terbaik yang akan menempati posisi ketua DPRD di kabupaten/kota dan provinsi.
Tentunya telah diberikan berbagai masukan ke DPP untuk menentukan sikap siapa yang akan terpilih, prinsipnya adalah dibawah kepemimpinan ketua Umum DPP Partai Golkar sekarang ini, tidak ada yang namanya mahar.
"Untuk calon pimpinan DPRD dibawah pimpinan Airlangga Hartarto seaku ketua umum tidak ada yang namanya mahar, jadi nanti ada tim DPD I yang sudah berapat memutuskan Ridwan Marasabessy sebagai ketua bidang kaderisasi DPD Golkar Maluku dan Ruland Tahapary ke Jakarta bersama DPP melakukan seleksi," ujarnya.
Ada empat nama calon yang diusulkan untuk layak diangkat sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten/kota serta Wakil Ketua DPRD Provinsi
Tentunya yang diharapkan kepada pak Taufik dan beliau mengatakan DPP sekarang kepemimpinan Airlangga Hartarto berbeda jadi pastinya menggunakan pendekatan prestasi, calon punya dedikasi, dan disiplin.
"Apalagi Golkar sekarang menurut hemat kami berada pada titik nol dan tentunya berbeda dengan daerah lain sebab perkembangannya semakin menurun dalam mendapatkan dukungan suara rakyat kepada setiap calon partai," tandas Richard.
Fungsi jabatan sebagai ketua DPRD lambat laun menurun dan bahkan di kabupaten atau kota juga yang tidak mampu membentuk satu fraksi utuh dan ini adalah fakta.
Sehingga calon pimpinan DPRD yang akan ditunjuk oleh DPP harus memiliki kemampuan dan kapabilitas serta kualitas tanpa ada yang namanya mahar.
Selain calon pimpinan DPRD, Golkar juga akan selektif terhadap calon kepala daerah baik gubernur, bupati, atau pun wali kota tanpa harus mematok mahas politik kepada mereka.
Richard juga mengaku siap bila dipercayakan oleh DPP untuk menjadi pimpinan DPRD provinsi dan sebenarnya seorang pimpinan dewan minimal sudah pernah menjadi ketua komisi atau fraksi.
Apalagi dalam waktu dekat akan berlangsung pemilu kepada daerah pada empat daerah diantara Kabupaten Kepulauan Aru, Kaupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, serta Kabupaten Maluku Barat Daya.
Sehingga Golkar akan melakukan rapat seleksi menentukan figur bakal calon kepala daerah yang berpotensi agar bisa meraih kemenangan dalam pemilukada nanti.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kita kemarin sudah dikunjungi Ketua Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Taufik Hidayat dalam rangka penyerahan hasil seleksi pimpinan DPRD di empat kabupaten dan kota serta provinsi," kata Ketua Bidang OKK DPD Partai Golkar Maluku, Richard Rahakbauw di Ambon, Senin.
Kehadiran Taufik Hidayat mewakili DPP untuk membawa nama-nama calon pimpinan DPRD provinsi, kabupaten dan kota di Maluku selanjutnya dibawa ke Jakarta untuk dilakukan seleksi sesuai fakta-fakta outentik menentukan siapa figur terbaik yang akan menempati posisi ketua DPRD di kabupaten/kota dan provinsi.
Tentunya telah diberikan berbagai masukan ke DPP untuk menentukan sikap siapa yang akan terpilih, prinsipnya adalah dibawah kepemimpinan ketua Umum DPP Partai Golkar sekarang ini, tidak ada yang namanya mahar.
"Untuk calon pimpinan DPRD dibawah pimpinan Airlangga Hartarto seaku ketua umum tidak ada yang namanya mahar, jadi nanti ada tim DPD I yang sudah berapat memutuskan Ridwan Marasabessy sebagai ketua bidang kaderisasi DPD Golkar Maluku dan Ruland Tahapary ke Jakarta bersama DPP melakukan seleksi," ujarnya.
Ada empat nama calon yang diusulkan untuk layak diangkat sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten/kota serta Wakil Ketua DPRD Provinsi
Tentunya yang diharapkan kepada pak Taufik dan beliau mengatakan DPP sekarang kepemimpinan Airlangga Hartarto berbeda jadi pastinya menggunakan pendekatan prestasi, calon punya dedikasi, dan disiplin.
"Apalagi Golkar sekarang menurut hemat kami berada pada titik nol dan tentunya berbeda dengan daerah lain sebab perkembangannya semakin menurun dalam mendapatkan dukungan suara rakyat kepada setiap calon partai," tandas Richard.
Fungsi jabatan sebagai ketua DPRD lambat laun menurun dan bahkan di kabupaten atau kota juga yang tidak mampu membentuk satu fraksi utuh dan ini adalah fakta.
Sehingga calon pimpinan DPRD yang akan ditunjuk oleh DPP harus memiliki kemampuan dan kapabilitas serta kualitas tanpa ada yang namanya mahar.
Selain calon pimpinan DPRD, Golkar juga akan selektif terhadap calon kepala daerah baik gubernur, bupati, atau pun wali kota tanpa harus mematok mahas politik kepada mereka.
Richard juga mengaku siap bila dipercayakan oleh DPP untuk menjadi pimpinan DPRD provinsi dan sebenarnya seorang pimpinan dewan minimal sudah pernah menjadi ketua komisi atau fraksi.
Apalagi dalam waktu dekat akan berlangsung pemilu kepada daerah pada empat daerah diantara Kabupaten Kepulauan Aru, Kaupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan, serta Kabupaten Maluku Barat Daya.
Sehingga Golkar akan melakukan rapat seleksi menentukan figur bakal calon kepala daerah yang berpotensi agar bisa meraih kemenangan dalam pemilukada nanti.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019