Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara diminta meningkatkan alokasi anggaran di APBD untuk iuran peserta BPJS Kesehatan bagi warga di daerah ini, agar semuanya terakomodir dalam layanan BPJS Kesehatan.
"Sesuai data yang ada dari 220 ribu lebih warga Ternate, masih ada 54 ribu warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, padahal seharusnya semua warga menjadi peserta BPJS Kesehatan," kata pemerhati kesehatan di Ternate Nurhayati di Ternate, Rabu.
Warga Ternate yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan itu, banyak di antaranya yang berpenghasilan pas-pasan, sehingga sulit mengharapkan mereka menjadi peserta BPJS mandiri.
Apalagi, kata menurut dia, pemerintah dan DPR-RI sudah menyepakati mulai Januari 2020 iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan, untuk iuran peserta BPJS kela I misalnya dinaikkan dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.
Naiknya BPJS Kesehatan itu tidak menutup kemungkinan justru mengakibatkan banyak peserta mandiri yang akan berhenti menjadi peserta BPJS, untuk itu Pemkot Ternate harus mengantisipasinya dengan cara menaikkan alokasi anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakatnya.
Biaya berobat di rumah sakit atau dokter, menurut Nurhayati, dewasa ini semakin mahal sehingga warga kurang mampu yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan, jika menderita sakit terpaksa tidak bisa berobat dan itu artinya akan sulit untuk mendapatkan kesembuhan.
Kondisi seperti itu sangat mengkhawatirkan karena akan menyulitkan upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat masyarakat, apalagi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, karena tidak mungkin orang bisa produktif kalau kesehatannya terganggu.
Anggota DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif mengaku pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemkot Ternate agar pada 2020 alokasi anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan dinaikkan menjadi Rp17 miliar sehingga bisa mengakomodir seluruh warga di daerah ini yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Dari 10 kabupaten/kota di Malut, baru Kabupaten Halmahera Utara dan Kabuapten Pulau Morotai yang seluruh warganya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, karena pemkab di kedua daerah itu mengalokasikan anggaran cukup besar dalam APBD untuk iuran BPJS Kesehatan bagi warganya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Sesuai data yang ada dari 220 ribu lebih warga Ternate, masih ada 54 ribu warga yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, padahal seharusnya semua warga menjadi peserta BPJS Kesehatan," kata pemerhati kesehatan di Ternate Nurhayati di Ternate, Rabu.
Warga Ternate yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan itu, banyak di antaranya yang berpenghasilan pas-pasan, sehingga sulit mengharapkan mereka menjadi peserta BPJS mandiri.
Apalagi, kata menurut dia, pemerintah dan DPR-RI sudah menyepakati mulai Januari 2020 iuran BPJS Kesehatan akan dinaikkan, untuk iuran peserta BPJS kela I misalnya dinaikkan dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu.
Naiknya BPJS Kesehatan itu tidak menutup kemungkinan justru mengakibatkan banyak peserta mandiri yang akan berhenti menjadi peserta BPJS, untuk itu Pemkot Ternate harus mengantisipasinya dengan cara menaikkan alokasi anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakatnya.
Biaya berobat di rumah sakit atau dokter, menurut Nurhayati, dewasa ini semakin mahal sehingga warga kurang mampu yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan, jika menderita sakit terpaksa tidak bisa berobat dan itu artinya akan sulit untuk mendapatkan kesembuhan.
Kondisi seperti itu sangat mengkhawatirkan karena akan menyulitkan upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat masyarakat, apalagi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, karena tidak mungkin orang bisa produktif kalau kesehatannya terganggu.
Anggota DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif mengaku pihaknya sudah mengusulkan kepada Pemkot Ternate agar pada 2020 alokasi anggaran untuk iuran BPJS Kesehatan dinaikkan menjadi Rp17 miliar sehingga bisa mengakomodir seluruh warga di daerah ini yang belum menjadi peserta BPJS Kesehatan.
Dari 10 kabupaten/kota di Malut, baru Kabupaten Halmahera Utara dan Kabuapten Pulau Morotai yang seluruh warganya telah menjadi peserta BPJS Kesehatan, karena pemkab di kedua daerah itu mengalokasikan anggaran cukup besar dalam APBD untuk iuran BPJS Kesehatan bagi warganya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019