Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan blok migas Masela di perairan Kepulauan Tanimbar, Maluku, bisa beroperasi pada 2025 atau lebih cepat dua tahun dari yang telah dijadwalkan sebelumnya.
"Inpex itu mengharapkan 2022 tetapi sekarang itu sudah masuk proses pembebasan lahan dan izin Amdal, tetapi saya menjamin kepada mereka 2020 sudah bisa masuk," kata Gubernur di Ambon, Rabu.
Kalau baru tahun 2022 mereka bekerja membangun infrastruktur berarti sampai tahun 2027 baru bisa berproduksi, tetapi kalau membangun infrastruktur sudah dimajukan dua tahun lebih cepat maka 2025 sudah dapat beroperasi, ujarnya.
"Saya minta anggota DPRD Maluku juga ikut mengawasi dan memberikan masukan jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat kita terhambat," ujarnya.
Tentang penyiapan tenaga kerja yang kebutuhannya cukup banyak, sekitar 30 ribu pekerja, mulai dari sekuriti hingga tenaga ahli, ujar dia, harus diawasi.
Nilai investasinya, lanjut dia, juga luar biasa besar karena pemerintah Indonesia baru pertama kali ini menandatangani kontrak dengan nilai proyek sebesar ini.
"Untuk masalah lahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah siap dan saya bilang bupatinya 2020 sudah bisa bangun dan proses izin Amdal dari Universtas Pattimura (Unpatti) Ambon," katanya.
Belakangan ini, kata dia, mulai terjadi upaya penjualan lahan-lahan di sana, tetapi semua tetap harus melalui izin gubernur.
Menurut Gubernur, tingkat bupati hanya bisa menjual lima hektare lahan di Tanimbar, dan gubernur di atas itu, sementara untuk perorangan hanya bisa 2.000 meter.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Inpex itu mengharapkan 2022 tetapi sekarang itu sudah masuk proses pembebasan lahan dan izin Amdal, tetapi saya menjamin kepada mereka 2020 sudah bisa masuk," kata Gubernur di Ambon, Rabu.
Kalau baru tahun 2022 mereka bekerja membangun infrastruktur berarti sampai tahun 2027 baru bisa berproduksi, tetapi kalau membangun infrastruktur sudah dimajukan dua tahun lebih cepat maka 2025 sudah dapat beroperasi, ujarnya.
"Saya minta anggota DPRD Maluku juga ikut mengawasi dan memberikan masukan jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat kita terhambat," ujarnya.
Tentang penyiapan tenaga kerja yang kebutuhannya cukup banyak, sekitar 30 ribu pekerja, mulai dari sekuriti hingga tenaga ahli, ujar dia, harus diawasi.
Nilai investasinya, lanjut dia, juga luar biasa besar karena pemerintah Indonesia baru pertama kali ini menandatangani kontrak dengan nilai proyek sebesar ini.
"Untuk masalah lahan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah siap dan saya bilang bupatinya 2020 sudah bisa bangun dan proses izin Amdal dari Universtas Pattimura (Unpatti) Ambon," katanya.
Belakangan ini, kata dia, mulai terjadi upaya penjualan lahan-lahan di sana, tetapi semua tetap harus melalui izin gubernur.
Menurut Gubernur, tingkat bupati hanya bisa menjual lima hektare lahan di Tanimbar, dan gubernur di atas itu, sementara untuk perorangan hanya bisa 2.000 meter.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019