Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), intensif melakukan sosialisasi kepada Camat dan Lurah, dengan tujuan, bisa memelihara suasana kondusif setiap wilayah masing-masing untuk mencegah konflik menjelang Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate, Abdullah Sadik di Ternate, Senin, mengatakan menjelang Pilkada, pastinya eforia masyarakat terhadap pemilihan semakin tinggi, sehingga harus dilakukan sosialisasi dengan baik agar tidak ada kekacauan saat pemilihan akan datang, karena pemilihan wali kota tahun depan bukan semata-semata bermusuhan, tetapi memilih pemimpin yang baik.
"Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan menjelang Pilkada, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada Camat dan Lurah agar mereka bisa mengetahui cara sosialisasi yang baik kepada masyarakat dan paling utama dalam sosialisasi, yakni keamanan serta lingkungan, agar bisa mencegah masalah menjelang Pilkada akan datang," katanya.
Selain itu, dikatakan dia, koordinasi ini juga, dilakukan di beberapa instansi terkait, agar bisa mencegah tensi politik yang semakin naik dan format yang telah dibuat agar bisa mencegah pembunuhan karakter terhadap masyarakat.
Dia mengatakan, deteksi kerawanan yang dilakukan belum bisa dipastikan, karena yang mengetahui itu secara jelas adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI.
"Terutama kelurahan yang sering terjadi konflik batas wilayah, itu merupakan dugaan karena area seperti itu sering dimanfaatkan," ujarnya.
Sementara itu, Pemkot Ternate menyatakan, alokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan menunggu petunjuk Mendagri, meskipun telah diakomodir dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp4 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelidbangda) Kota Ternate Said Assagaf dihubungi terpisah menyatakan, untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Ternate masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pertemuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Mendagri," katanya.
Menurut dia, untuk alokasi anggaran Pilkada untuk KPU dan Bawaslu masih diakomodir secara global APBD Perubahan tahun anggaran 2019.
Selain itu, anggaran Pilkada di tahun 2020 sebenarnya, telah dijadwalkan untuk ditetapkan anggaran Pilwako sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2020.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Kepala Badan Kesbangpol Kota Ternate, Abdullah Sadik di Ternate, Senin, mengatakan menjelang Pilkada, pastinya eforia masyarakat terhadap pemilihan semakin tinggi, sehingga harus dilakukan sosialisasi dengan baik agar tidak ada kekacauan saat pemilihan akan datang, karena pemilihan wali kota tahun depan bukan semata-semata bermusuhan, tetapi memilih pemimpin yang baik.
"Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan menjelang Pilkada, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada Camat dan Lurah agar mereka bisa mengetahui cara sosialisasi yang baik kepada masyarakat dan paling utama dalam sosialisasi, yakni keamanan serta lingkungan, agar bisa mencegah masalah menjelang Pilkada akan datang," katanya.
Selain itu, dikatakan dia, koordinasi ini juga, dilakukan di beberapa instansi terkait, agar bisa mencegah tensi politik yang semakin naik dan format yang telah dibuat agar bisa mencegah pembunuhan karakter terhadap masyarakat.
Dia mengatakan, deteksi kerawanan yang dilakukan belum bisa dipastikan, karena yang mengetahui itu secara jelas adalah Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI.
"Terutama kelurahan yang sering terjadi konflik batas wilayah, itu merupakan dugaan karena area seperti itu sering dimanfaatkan," ujarnya.
Sementara itu, Pemkot Ternate menyatakan, alokasi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan menunggu petunjuk Mendagri, meskipun telah diakomodir dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2019 sebesar Rp4 miliar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelidbangda) Kota Ternate Said Assagaf dihubungi terpisah menyatakan, untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah Kota Ternate masih menunggu petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pertemuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Mendagri," katanya.
Menurut dia, untuk alokasi anggaran Pilkada untuk KPU dan Bawaslu masih diakomodir secara global APBD Perubahan tahun anggaran 2019.
Selain itu, anggaran Pilkada di tahun 2020 sebenarnya, telah dijadwalkan untuk ditetapkan anggaran Pilwako sudah masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun anggaran 2020.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019