Pemerintah Kota Ternate di Maluku Utara berupaya mencari solusi guna mengantisipasi kenaikan iuran program jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2020.
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada masyarakat yang menjadi peserta mandiri program jaminan kesehatan, tidak menerima bantuan iuran dari pemerintah maupun pemberi kerja.
"Kami akan berperan aktif untuk membantu masyarakat, khususnya Pemerintah Kota Ternate ke masyarakat, namun Pemerintah Kota Ternate masih ragu dalam memasukkan anggaran BPJS dalam APBD induk tahun anggaran 2020, karena kenaikan BPJS ini bertepatan dengan tahun politik dimana pemerintah harus hibahkan anggaran Pilwako ke KPU dan Bawaslu Kota Ternate," kata Sekretaris Pemerintah Kota Ternate Tauhid Soleman di Ternate, Kamis.
Pemerintah Kota Ternate, ia menjelaskan, telah melakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun 2020. Pemerintah kota antara lain sudah melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
"Memang ada kenaikan, tapi kami akan sesuaikan, karena keuangan kita mendukung itu," kata Tauhid, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pemerintah kota berhati-hati dalam membuat keputusan untuk memasukkan pengalokasian dana subsidi iuran BPJS Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 karena Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke pemerintah kota turun.
"Memang saat ini kita lagi berat, karena ada penurunan dana perimbangan atau dana transfer yaitu DAK turun kurang lebih Rp17 miliar, ini yang sangat mengganggu," kata Tauhid.
Selain itu, pemerintah kota harus menghibahkan dana untuk pemilihan wali kota ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam APBD 2019 dan APBD Induk 2020.
"Anggaran pilkada mendekati Rp50 miliar, anggaran itu cukup lumayan, apalagi harus diselesaikan program multiyear dan harus diselesaikan, ini yang menguras dan emang tekanan terhadap APBD ini sangat luar biasa," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
Kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berdampak pada masyarakat yang menjadi peserta mandiri program jaminan kesehatan, tidak menerima bantuan iuran dari pemerintah maupun pemberi kerja.
"Kami akan berperan aktif untuk membantu masyarakat, khususnya Pemerintah Kota Ternate ke masyarakat, namun Pemerintah Kota Ternate masih ragu dalam memasukkan anggaran BPJS dalam APBD induk tahun anggaran 2020, karena kenaikan BPJS ini bertepatan dengan tahun politik dimana pemerintah harus hibahkan anggaran Pilwako ke KPU dan Bawaslu Kota Ternate," kata Sekretaris Pemerintah Kota Ternate Tauhid Soleman di Ternate, Kamis.
Pemerintah Kota Ternate, ia menjelaskan, telah melakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas dampak kenaikan iuran BPJS Kesehatan tahun 2020. Pemerintah kota antara lain sudah melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Bappeda, serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
"Memang ada kenaikan, tapi kami akan sesuaikan, karena keuangan kita mendukung itu," kata Tauhid, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pemerintah kota berhati-hati dalam membuat keputusan untuk memasukkan pengalokasian dana subsidi iuran BPJS Kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 karena Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke pemerintah kota turun.
"Memang saat ini kita lagi berat, karena ada penurunan dana perimbangan atau dana transfer yaitu DAK turun kurang lebih Rp17 miliar, ini yang sangat mengganggu," kata Tauhid.
Selain itu, pemerintah kota harus menghibahkan dana untuk pemilihan wali kota ke Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dalam APBD 2019 dan APBD Induk 2020.
"Anggaran pilkada mendekati Rp50 miliar, anggaran itu cukup lumayan, apalagi harus diselesaikan program multiyear dan harus diselesaikan, ini yang menguras dan emang tekanan terhadap APBD ini sangat luar biasa," katanya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019