Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menyatakan, program tol laut dari pemerintah pusat hingga saat ini belum maksimal, meskpun menjadi program prioritas untuk meningkatkan konektivitas antara pulau-pulau di Indonesia dan khususnya di provinsi kepulauan.
"Kami melihat program tol laut di daerah lainnya di Indonesia lancar, apalagi dari luar ke Ternate tetap lancar namun Malut masih terhambat," kata Wakil Gubernur Malut, M Al Yasin Ali di Ternate, Selasa.
Bahkan, hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (PPBMI) Malut 2019.
Dia mencontohkan, kapal dari Ternate ke kabupaten lainnya masih agak terlambat, ini yang akan kita perbaiki manajemennya agar supaya bisa tepat waktu.
Selain itu, dirinya menyoroti jika saat ini program tol laut masih memiliki kekurangan dan belum sempurna dalam pelaksanaannya seperti ketika kapal itu sampai tujuannya ke Sanana dan kabupaten/kota lainnya ada kegiatan bongkar muat dan ada muatan yang dapat dimuat kembali dari pelabuhan tersebut.
Menurutnya, di tengah belum maksimalnya program tol laut, ada program yang harus ditingkatkan. Pemprov Malut akan mencari jalan keluar untuk tetap menggenjot konektivitas antarpulau-pulau di Malut agar kegiatan bongkar muat dapat berjalan dengan baik.
Sehingga, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan sistem ini ditata dengan baik, kemudian contohnya jadwal ke Sanana dibongkar apa atau barang apa harus terjadwal dengan baik, dan harus tepat waktu dan pemerintah pusat sangat memperhatikan pengembangan pengembangan itu.
Wagub mengaku bisa terjadi penurunan harga komoditas secara signifikan. Malah ia menargetkan rata-rata penurunan harga bahan pokok di atas 10 persen, bila ada sebuah konektivitas di pulau Halmahera yaitu dengan dibangunnya pelabuhan di Sofifi.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kami melihat program tol laut di daerah lainnya di Indonesia lancar, apalagi dari luar ke Ternate tetap lancar namun Malut masih terhambat," kata Wakil Gubernur Malut, M Al Yasin Ali di Ternate, Selasa.
Bahkan, hal tersebut disampaikannya saat membuka acara Perkumpulan Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (PPBMI) Malut 2019.
Dia mencontohkan, kapal dari Ternate ke kabupaten lainnya masih agak terlambat, ini yang akan kita perbaiki manajemennya agar supaya bisa tepat waktu.
Selain itu, dirinya menyoroti jika saat ini program tol laut masih memiliki kekurangan dan belum sempurna dalam pelaksanaannya seperti ketika kapal itu sampai tujuannya ke Sanana dan kabupaten/kota lainnya ada kegiatan bongkar muat dan ada muatan yang dapat dimuat kembali dari pelabuhan tersebut.
Menurutnya, di tengah belum maksimalnya program tol laut, ada program yang harus ditingkatkan. Pemprov Malut akan mencari jalan keluar untuk tetap menggenjot konektivitas antarpulau-pulau di Malut agar kegiatan bongkar muat dapat berjalan dengan baik.
Sehingga, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan sistem ini ditata dengan baik, kemudian contohnya jadwal ke Sanana dibongkar apa atau barang apa harus terjadwal dengan baik, dan harus tepat waktu dan pemerintah pusat sangat memperhatikan pengembangan pengembangan itu.
Wagub mengaku bisa terjadi penurunan harga komoditas secara signifikan. Malah ia menargetkan rata-rata penurunan harga bahan pokok di atas 10 persen, bila ada sebuah konektivitas di pulau Halmahera yaitu dengan dibangunnya pelabuhan di Sofifi.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019