Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) mengharapkan PLN mempercepat pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kelurahan Kayu Merah Puncak.
"Kami telah menggelar rapat dan mediasi bersama manajemen PT PLN dan warga, tetapi belum ada kesepahaman antar masyarakat dan PLN, dan ini akan saya lakukan langkah koordinasi kembali," kata Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman di Ternate, Kamis.
Dalam penyelesaian masalah itu, Pemkot Ternate bersama Forkopimda melakukan pertemuan dengan manajemen PLN Cabang Ternate dan masyarakat Kayu Merah, khususnya di RT 012.
Akan tetapi, langkah mediasi ini belum menghasilkan kesepahaman antara masyarakat dan PLN.
Wali kota meminta masalah SUTT segera diselesaikan, tetapi masih mencari solusi dari sikap masyarakat yang ngotot pihak PLN melanggar aturan.
"Sesuai dengan perkataan masyarakat RT 12, pada awalnya PLN kurang melakukan sosialisasi, maka dari itu, harus ada pendekatan kekeluargaan antar masyarakat dan PLN. Ini kebutuhan masyarakat Kota Ternate, apalagi pembangunan daerah ini membutuhkan listrik begitu tinggi, maka harus diantisipasi karena ke depan masih banyak lagi pembangunan, sedangkan pembangunan tower SUTT itu 150 KV," ujarnya.
Burhan juga menyatakan Pemerintah Kota Ternate dan semuanya harus membantu pihak PLN agar bisa mendapatkan solusi masalah tersebut.
"Kalau SUTT tidak bisa dibangun lalu ada gangguan listrik, bukan saja masyarakat RT 12 saja yang merasakan itu, tapi seluruh masyarakat Kota Ternate dan lisrik padam hanya 4 jam saja banyak yang mengeluh, ada yang barang elektonik mereka rusak," katanya.
Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Perwakilan Maluku Utara, Achmad Ismail menuturkan, pembangunan Tower SUTT RT 012 sudah sesuai dengan izin yang dikantongi oleh PLN Persero Kota Ternate. Buktinya, saat di persidangan para penggugat kalah dalam perkara perizinan.
"Program Negara tidak menzalimi masyarakat, Kita ingin memajukan daerah ini agar lebih bagus," ujarnya.
Dia mengakui, dari 194 warga, hanya 12 warga yang belum menerima kompensasi dari PLN, padahal, membangun SUTT untuk kepentingan masyarakat Kota Ternate, apalagi, di daerah ini sudah maju maka harus dibangun SUTT 150 KV.
"Memang, dalam pembangunan infrastruktur listrik harus di dukung dari pemerintah dan masyarakat agar pembangunan tersebut bisa diselesaikan, sehingga kami berharap, semoga masyarakat bisa mendukung dengan program Negara ini," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Kami telah menggelar rapat dan mediasi bersama manajemen PT PLN dan warga, tetapi belum ada kesepahaman antar masyarakat dan PLN, dan ini akan saya lakukan langkah koordinasi kembali," kata Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman di Ternate, Kamis.
Dalam penyelesaian masalah itu, Pemkot Ternate bersama Forkopimda melakukan pertemuan dengan manajemen PLN Cabang Ternate dan masyarakat Kayu Merah, khususnya di RT 012.
Akan tetapi, langkah mediasi ini belum menghasilkan kesepahaman antara masyarakat dan PLN.
Wali kota meminta masalah SUTT segera diselesaikan, tetapi masih mencari solusi dari sikap masyarakat yang ngotot pihak PLN melanggar aturan.
"Sesuai dengan perkataan masyarakat RT 12, pada awalnya PLN kurang melakukan sosialisasi, maka dari itu, harus ada pendekatan kekeluargaan antar masyarakat dan PLN. Ini kebutuhan masyarakat Kota Ternate, apalagi pembangunan daerah ini membutuhkan listrik begitu tinggi, maka harus diantisipasi karena ke depan masih banyak lagi pembangunan, sedangkan pembangunan tower SUTT itu 150 KV," ujarnya.
Burhan juga menyatakan Pemerintah Kota Ternate dan semuanya harus membantu pihak PLN agar bisa mendapatkan solusi masalah tersebut.
"Kalau SUTT tidak bisa dibangun lalu ada gangguan listrik, bukan saja masyarakat RT 12 saja yang merasakan itu, tapi seluruh masyarakat Kota Ternate dan lisrik padam hanya 4 jam saja banyak yang mengeluh, ada yang barang elektonik mereka rusak," katanya.
Sementara itu, Manager Unit Pelaksana Perwakilan Maluku Utara, Achmad Ismail menuturkan, pembangunan Tower SUTT RT 012 sudah sesuai dengan izin yang dikantongi oleh PLN Persero Kota Ternate. Buktinya, saat di persidangan para penggugat kalah dalam perkara perizinan.
"Program Negara tidak menzalimi masyarakat, Kita ingin memajukan daerah ini agar lebih bagus," ujarnya.
Dia mengakui, dari 194 warga, hanya 12 warga yang belum menerima kompensasi dari PLN, padahal, membangun SUTT untuk kepentingan masyarakat Kota Ternate, apalagi, di daerah ini sudah maju maka harus dibangun SUTT 150 KV.
"Memang, dalam pembangunan infrastruktur listrik harus di dukung dari pemerintah dan masyarakat agar pembangunan tersebut bisa diselesaikan, sehingga kami berharap, semoga masyarakat bisa mendukung dengan program Negara ini," katanya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019