Gerakan Save Kilmuri di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, yang lahir akibat perhatian pemerintah minim dalam membangun infrastruktur dasar, sangat membutuhkan dukungan moril dan politik dari Pemerintah Provinsi dan DPRD Maluku.
"Sebenarnya ini merupakan aspirasi warga setempat yang sudah lama dikemas dalam sebuah gerakan Save Kilmury oleh teman-teman pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat, dan sempat viral di Maluku maupun luar provinsi," kata anggota DPRD Maluku (F-PKS), Aminudin Kolatlena di Ambon, Jumat.
Menurut dia, gerakan ini dilakukan atas dasar kondisi riil yang ada di sana, karena ketertinggalan berbagai aspek pembangunan, pelayanan pemerintahan, hingga masalah pemberdayaan masyarakat.
Kilmuri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur yang cukup tertinggal jauh pembangunannya bila dibandingkan dengan kecamatan lain.
Gerakan Save Kilmuri lahir sejak tahun 2016.
Pada tahun 2017 ada kunjungan Gubernur Maluku saat itu, Ir. Said Assagaff bersama pemkab SBT. Di hadapan masyarakat Kilmuri, gubernur berjanji bahwa pada tahun 2018 akan ada aktivitas pembangunan yang diarahkan ke kecamatan tersebut.
Tetapi hingga berakhir masa jabatan Said Assagaff, tidak ada satu pun kegiatan pembangunan di Kilmuri.
Setelah muncul aksi-aksi demonstrasi dan audiensi aktivis dengan DPRD provinsi, ada rencana para wakil rakyat berkunjung ke sana untuk menguji informasi yang disampaikan oleh pendemo dan aktivis tentang kondisi di Kilmuri.
Namun sampai berakhir periodesasi, tidak ada realisasi kunjungan DPRD Maluku ke kecamatan itu.
"Sehingga saya kembali mengingatkan pemerintah provinsi dan meminta dukungan moril dan politik teman-teman DPRD periode sekarang untuk dapat menindaklanjuti persoalan Kilmuri, dan rekan-rekan di komisi maupun legislator asal dapil SBT sangat mendukung," ujar Aminudin.
Menurut dia, yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Kilmuri adalah akses jalan dan pendidikan serta kesehatan masyarakat, sebab kecamatan itu cukup terisolasi.
Masyarakat Kilmuri sangat berharap Pemprov Maluku dapat memberi perhatian serius pada pembangunan daerah mereka.
"Intinya masyarakat kilmuri menaruh harapan besar kepada gubernur yang baru, paling tidak kebutuhan dasar mereka sedikit demi sedikit bisa dijawab oleh gubernur," tandasnya.
Dia juga berharap soal pembagian anggaran ke setiap kabupaten/kota melalui konsep gugus pulau tidak hanya mempertimbangkan azas jumlah penduduk dan luas wilayah.
"Kita berharap pendekatan pembangunan berbasis gugus pulau untuk membangun konektivitas antarwilayah, saya kira konektivitas ini sangat penting karena berdampak luas terhadap banyak hal dimana adanya pembukaan akses membuat arus barang lancar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelas Aminudin.
"Makanya, pendekatan APBD provinsi harus juga mempertimbangkan aspek seperti itu," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Sebenarnya ini merupakan aspirasi warga setempat yang sudah lama dikemas dalam sebuah gerakan Save Kilmury oleh teman-teman pemuda, mahasiswa, dan tokoh masyarakat, dan sempat viral di Maluku maupun luar provinsi," kata anggota DPRD Maluku (F-PKS), Aminudin Kolatlena di Ambon, Jumat.
Menurut dia, gerakan ini dilakukan atas dasar kondisi riil yang ada di sana, karena ketertinggalan berbagai aspek pembangunan, pelayanan pemerintahan, hingga masalah pemberdayaan masyarakat.
Kilmuri adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur yang cukup tertinggal jauh pembangunannya bila dibandingkan dengan kecamatan lain.
Gerakan Save Kilmuri lahir sejak tahun 2016.
Pada tahun 2017 ada kunjungan Gubernur Maluku saat itu, Ir. Said Assagaff bersama pemkab SBT. Di hadapan masyarakat Kilmuri, gubernur berjanji bahwa pada tahun 2018 akan ada aktivitas pembangunan yang diarahkan ke kecamatan tersebut.
Tetapi hingga berakhir masa jabatan Said Assagaff, tidak ada satu pun kegiatan pembangunan di Kilmuri.
Setelah muncul aksi-aksi demonstrasi dan audiensi aktivis dengan DPRD provinsi, ada rencana para wakil rakyat berkunjung ke sana untuk menguji informasi yang disampaikan oleh pendemo dan aktivis tentang kondisi di Kilmuri.
Namun sampai berakhir periodesasi, tidak ada realisasi kunjungan DPRD Maluku ke kecamatan itu.
"Sehingga saya kembali mengingatkan pemerintah provinsi dan meminta dukungan moril dan politik teman-teman DPRD periode sekarang untuk dapat menindaklanjuti persoalan Kilmuri, dan rekan-rekan di komisi maupun legislator asal dapil SBT sangat mendukung," ujar Aminudin.
Menurut dia, yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Kilmuri adalah akses jalan dan pendidikan serta kesehatan masyarakat, sebab kecamatan itu cukup terisolasi.
Masyarakat Kilmuri sangat berharap Pemprov Maluku dapat memberi perhatian serius pada pembangunan daerah mereka.
"Intinya masyarakat kilmuri menaruh harapan besar kepada gubernur yang baru, paling tidak kebutuhan dasar mereka sedikit demi sedikit bisa dijawab oleh gubernur," tandasnya.
Dia juga berharap soal pembagian anggaran ke setiap kabupaten/kota melalui konsep gugus pulau tidak hanya mempertimbangkan azas jumlah penduduk dan luas wilayah.
"Kita berharap pendekatan pembangunan berbasis gugus pulau untuk membangun konektivitas antarwilayah, saya kira konektivitas ini sangat penting karena berdampak luas terhadap banyak hal dimana adanya pembukaan akses membuat arus barang lancar dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat," jelas Aminudin.
"Makanya, pendekatan APBD provinsi harus juga mempertimbangkan aspek seperti itu," tambahnya.
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019