Anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta PT. PLN untuk tidak menjadi Pemberi Harapan Palsu (PHP) menyangkut realisasi target elektrifikasi secara nasional 100 persen pada tahun 2020.
"PLN jangan PHP soal elektrikasi 100 persen tahun 2020 karena sesuai fakta yang ditemukan di lapangan tidak sesuai dengan kenyataan," kata Mulyanto di Ambon, Jumat.
Mulyanto yang berkunjung ke Ambon bersama tim Komisi VII dipimpin Ketua Komisi Sugeng Suparwoto melontarkan pernyataan tersebut karena faktanya dalam beberapa kali kunjungan kerja Komisi VII dan kunjungan anggota DPR RI ke daerah pemilihan (dapil), ditemukan ketidaksesuaian data antara klaim PLN dengan kenyataan sebenarnya.
Anggota Fraksi Partai Keadilan (FPKS) tersebut juga menyontohkan elektrikasi di Maluku yang diklaim PLN telah mencapai 90 persen, tetapi berdasarkan pengamatan langsung di lapangan masih ditemukan wilayah-wilayah tertentu yang belum teraliri listrik
Untuk itu dirinya meminta Pemerintah membuat definisi ulang lebih jelas dan tegas tentang elektrifikasi, sehingga tidak terjadi kesepahaman antara DPR dan PLN tentang indikator keberhasilan elektrifikasi.
"Ini soal akurasi data. Antara PLN dan DPR harus punya acuan dan pengertian yang sama tentang elektrifikasi. Apakah listrik yang diproduksi secara swadaya oleh masyarakat dapat diklaim sebagai pencapaian elektrifikasi oleh PLN," ujarnya.
Menurutnya, Apakah elektrifikasi berbasis desa atau rumah tangga dan bagi PLN mungkin hal itu termasuk, tetapi bagi DPR bisa jadi hal tersebut tidak termasuk.
Mulyanto sendiri meragukan validitas data PLN yang mengklaim sudah berhasil melakukan elektrifikasi lebih dari 90 persen secara nasional.
Ketua Komisi VII DPR-RI Sugeng Suparwoto (kanan) bersama sejumlah angota Komisi saat mengunjungi kapal pembangkit listrik (Marine Vessel Power Plant - MVPP), Karadeniz Powership Yasin Bey di perairan desa Waai, kecamatan Salahutu, kabupaten Maluku Tengah, Rabu (18/12). (Foto ANTARA/Jimmy Ayal)
Menurutnya, sedikitnya ada dua tantangan besar yang dihadapi PLN dalam mewujudkan target elektrifikasi 100 persen tahun 2020 yakni kondisi geografis daerah kepulauan dan remote area serta daya beli masyarakat.
Dia menyontohkan di Maluku, Papua dan beberapa wilayah remote lain, PLN terkendala kondisi geografis untuk mengembangkan jaringan distribusi listrik.
Jika kendala pengembangan jaringan ini sudah teratasi, maka tantangan berikutnya adalah soal daya beli.
"Kami masih menemukan banyak masyarakat tidak mampu membayar biaya pemasangan sambungan listrik di rumahnya. Biaya sebesar Rp600 ribu hingga Rp1 juta masih dianggap memberatkan," tambah Wakil Ketua FPKS DPR-RI tersebut.
Untuk itu dirinya mendorong Pemerintah terus mencari sumber energi listrik yang murah dan relatif mudah didistribusikan ke wilayah-wilayah remote serta mampu menciptakan inovasi dan pengadaan listrik bersumber energi baru terbarukan (EBT).
"Sumber baterai dan EBT paling ideal, meski pada daerah yang tertentu listrik berbasis diesel tidak bisa dihindarkan," ujarnya.
Mulyanto juga mengusulkan agar Pemerintah mempertimbangkan pengadaan subsidi pemasangan listrik baru bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
"Bila langkah-langkah tersebut tidak secara sigap diatasi maka target elektrifikasi 100 persen di tahun 2020 hanya PHP," tegas Mulyanto.
