Wacana penggunaan kapal-kapal pembangkit listrik di pulau-pulau seperti wilayah Maluku dinilai terlalu mahal dan membutuhkan biaya operasional yang relatif besar.
"Ide anggota DPR RI ke depannya ada kapal listrik untuk melayani pulau- pulau, bagi saya itu sesuatu yang teralu berlebihan," kata ketua komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon,
Menurut dia, bagaimana mungkin mau membangun atau membeli kapal untuk suplai listrik, misalnya di Pulau Buru belum terlalu membutuhkannya namun yang didorong sekarang adalah irigasi atau bendungan Waeapo yang sementara dikerjakan hingga selesai dan diresmikan tahun 2023, maka akan menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air.
Sekarang ini untuk kapal listrik belum terlalu diperlukan dan pemerintah bersama legislatif membantu setiap kabupaten, maka DPR harusnya berjuang menghadirkan pembangkit listrik di berbagai kecamatan.
"Memang kapal itu mahal, untuk dibangun itu butuh biaya besar seperti kapal penyeberangan dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ke Maluku yang per unitnya Rp34 miliar saja mandek," ujarnya.
Lalu sekarang muncul lagi gagasan membangun kapal pembangkit listrik apa mungkin.
"Karena itu tolong dipikirkan baik-baik DPR punya konsep lain melakukan pendekatan dengan PLN agar semua pulau dibangun pembangkit listrik dan jaringan serta ditempatkan sumberdaya manusia yang mengelola agar masyarakat bisa menikmati listrik," tandas Anos.
Apalagi ada program Indonesia Terang dari 2019, maka seharusnya DPR bertanya kenapa masih ada desa-desa di Maluku yang gelap di malam hari, bukannya mewacanakan kembali soal pengadaan kapal listrik karena Maluku adalah provinsi kepulauan, justeru kapal listrik pengoperasiannya jauh lebih mahal.
Contohnya DPRD sudah memperjuangkan alokasi bahan bakar minyak untuk kapal-kapal swasta yang Maluku, selain kapal negara yang dioperasikan oleh PT. Pelni ada juga kapal swasta yang harus didukung.
Dukungan ke kapal swasta juga perlu karena kapal-kapal swasta ini memberikan kepastian terhadap perjalanan warga ke daerah seperti Kepulauan Aru dan Tanimbar.
Sehingga diharapkan DPR muncul dengan konsep-konsep baru yang memberikan harapan untuk masyarakat.
Ironisnya seperti Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur, Marsela dan Babar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau Pulau Romang dan Damer, Kabupaten MBD sudah ada jaringan listrik tetapi sampai hari ini mesin pembangkit lsitriknya belum ada, sehingga perlu ada peran teman-teman di DPR RI.
"Mari kita bersatu dan tidak boleh seolah-olah ini kewenangan siapa, jadi harapan kami Mercy Barens, Hendrik Lewerissa, Abdullah Tuasikal, dan Saadiyah Ulupty memperjuangkannya di Senayan," kata Anos.
Dari pada mewacanakan kapal listrik akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari, karena mengoperasikan sebuah kapal juga tidak mudah.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019
"Ide anggota DPR RI ke depannya ada kapal listrik untuk melayani pulau- pulau, bagi saya itu sesuatu yang teralu berlebihan," kata ketua komisi III DPRD Maluku, Anos Yermias di Ambon,
Menurut dia, bagaimana mungkin mau membangun atau membeli kapal untuk suplai listrik, misalnya di Pulau Buru belum terlalu membutuhkannya namun yang didorong sekarang adalah irigasi atau bendungan Waeapo yang sementara dikerjakan hingga selesai dan diresmikan tahun 2023, maka akan menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air.
Sekarang ini untuk kapal listrik belum terlalu diperlukan dan pemerintah bersama legislatif membantu setiap kabupaten, maka DPR harusnya berjuang menghadirkan pembangkit listrik di berbagai kecamatan.
"Memang kapal itu mahal, untuk dibangun itu butuh biaya besar seperti kapal penyeberangan dari pemerintah melalui Kementerian Perhubungan ke Maluku yang per unitnya Rp34 miliar saja mandek," ujarnya.
Lalu sekarang muncul lagi gagasan membangun kapal pembangkit listrik apa mungkin.
"Karena itu tolong dipikirkan baik-baik DPR punya konsep lain melakukan pendekatan dengan PLN agar semua pulau dibangun pembangkit listrik dan jaringan serta ditempatkan sumberdaya manusia yang mengelola agar masyarakat bisa menikmati listrik," tandas Anos.
Apalagi ada program Indonesia Terang dari 2019, maka seharusnya DPR bertanya kenapa masih ada desa-desa di Maluku yang gelap di malam hari, bukannya mewacanakan kembali soal pengadaan kapal listrik karena Maluku adalah provinsi kepulauan, justeru kapal listrik pengoperasiannya jauh lebih mahal.
Contohnya DPRD sudah memperjuangkan alokasi bahan bakar minyak untuk kapal-kapal swasta yang Maluku, selain kapal negara yang dioperasikan oleh PT. Pelni ada juga kapal swasta yang harus didukung.
Dukungan ke kapal swasta juga perlu karena kapal-kapal swasta ini memberikan kepastian terhadap perjalanan warga ke daerah seperti Kepulauan Aru dan Tanimbar.
Sehingga diharapkan DPR muncul dengan konsep-konsep baru yang memberikan harapan untuk masyarakat.
Ironisnya seperti Kilmuri Kabupaten Seram Bagian Timur, Marsela dan Babar di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau Pulau Romang dan Damer, Kabupaten MBD sudah ada jaringan listrik tetapi sampai hari ini mesin pembangkit lsitriknya belum ada, sehingga perlu ada peran teman-teman di DPR RI.
"Mari kita bersatu dan tidak boleh seolah-olah ini kewenangan siapa, jadi harapan kami Mercy Barens, Hendrik Lewerissa, Abdullah Tuasikal, dan Saadiyah Ulupty memperjuangkannya di Senayan," kata Anos.
Dari pada mewacanakan kapal listrik akan menimbulkan masalah baru di kemudian hari, karena mengoperasikan sebuah kapal juga tidak mudah.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2019