Wali Kota Ternate, Maluku Utara (Malut), Burhan Abdurahman menjadi pembicara utama di acara proyek kota inklusif ketahanan iklim di Balai Agung, Jakarta pada 30 Januari 2020.Indonesia.
Wali Kota Burhan, dikonfirmasi, Jumat, menyatakan, pencapaian pembangunan berwawasan lingkungan berbasis IT di Kota Ternate dijadikan sistem kota terpadu.
"Apalagi, Ternate terdiri dari delapan pulau. Lima pulau berpenghuni dan tiga pulau lainnya tidak berpenghuni. Kota Ternate secara geografis berada pada 0 - 2 l.u dan 126 – 128 b.t. Luas wilayah, 5.795,4 KM2 terdiri dari dari perairan 5.547,55 KM2 dan daratan 162,03 KM. Jumlah pendudukpada 2018 dengan 228.105 jiwa sesuai data BPS Kota Ternate dengan delapan kecamatan dan 78 78, dengan klasifikasi 56 kelurahan pesisir/pantai dan 22 kelurahan bukan pesisir," ujarnya.
Sedangkan, pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 7,81 persen dan 2018 mencapai 8,30 persen. Pendapatan perkapita pada 2017 mencapai Rp38, 15 juta dan 2018 mencapai Rp 42,58 juta. Garis kemiskinan Kota Ternate pada 2018 mencapai 537,524.00, menurun dibandingkan 2017yang 514,396.00. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate pada 2017 mencapai 78.48 dan 2018 naik menjadi 79.13.
Sedangkan, untuk tantangan Kota Ternate saat ini dan ke depan Wali Kota mengakui, sebagai Kota kepulauan, pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan, tingkat kebencanaan yakni gunung api, gempa, tsunami, longsor dan banjir, serta infastruktur dasar yang belum optimal.
Sedangkan, isu-isu aktual sebagai kerangka acuan program prioritas RPJMD 2016 - 2021 diantaranya, Keterbatasan lahan perkotaan, pertumbuhan penduduk dan permukiman yang tinggi, Tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh. Ketidakseimbangan pertumbuhan antara kawasan dengan konsentrasi sentral jasa perdagangan dan permukiman hanya di pusat kota.
Sebab, masih terdapat kawasan rawan bencana yang bersifat musiman dengan karakteristik geografis Kota Ternate sebagai wilayah rawan bencana dan belum optimalnya infrastruktur dasar sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang mendasar berupa air bersih dan listrik.
Selain itu, masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan sebagai akibat dari belum meratanya infrastruktur dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang terus meningkat melalui pengendalian ruang dan lingkungan serta kesadaran masyarakat yang belum optimal.
Sehingga, Pemkot Ternate dalam menjaga ketahanan kota terhadap perubahan iklim dengan melakukan beberapa konsep penting yakni perkuat regulasi yang berhubungan dengan ketahanan kota secara terintegrasi, memperkuat institusi dengan membentuk kelembagaan yang berhubungan dengan integrasi ketahanan kota resiko kebencanaan, resiko perubahan iklim, penyebaran penyakit, ketahanan ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat dan stakeholder.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
Wali Kota Burhan, dikonfirmasi, Jumat, menyatakan, pencapaian pembangunan berwawasan lingkungan berbasis IT di Kota Ternate dijadikan sistem kota terpadu.
"Apalagi, Ternate terdiri dari delapan pulau. Lima pulau berpenghuni dan tiga pulau lainnya tidak berpenghuni. Kota Ternate secara geografis berada pada 0 - 2 l.u dan 126 – 128 b.t. Luas wilayah, 5.795,4 KM2 terdiri dari dari perairan 5.547,55 KM2 dan daratan 162,03 KM. Jumlah pendudukpada 2018 dengan 228.105 jiwa sesuai data BPS Kota Ternate dengan delapan kecamatan dan 78 78, dengan klasifikasi 56 kelurahan pesisir/pantai dan 22 kelurahan bukan pesisir," ujarnya.
Sedangkan, pertumbuhan ekonomi pada 2017 sebesar 7,81 persen dan 2018 mencapai 8,30 persen. Pendapatan perkapita pada 2017 mencapai Rp38, 15 juta dan 2018 mencapai Rp 42,58 juta. Garis kemiskinan Kota Ternate pada 2018 mencapai 537,524.00, menurun dibandingkan 2017yang 514,396.00. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ternate pada 2017 mencapai 78.48 dan 2018 naik menjadi 79.13.
Sedangkan, untuk tantangan Kota Ternate saat ini dan ke depan Wali Kota mengakui, sebagai Kota kepulauan, pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan, tingkat kebencanaan yakni gunung api, gempa, tsunami, longsor dan banjir, serta infastruktur dasar yang belum optimal.
Sedangkan, isu-isu aktual sebagai kerangka acuan program prioritas RPJMD 2016 - 2021 diantaranya, Keterbatasan lahan perkotaan, pertumbuhan penduduk dan permukiman yang tinggi, Tumbuhnya kawasan-kawasan kumuh. Ketidakseimbangan pertumbuhan antara kawasan dengan konsentrasi sentral jasa perdagangan dan permukiman hanya di pusat kota.
Sebab, masih terdapat kawasan rawan bencana yang bersifat musiman dengan karakteristik geografis Kota Ternate sebagai wilayah rawan bencana dan belum optimalnya infrastruktur dasar sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang mendasar berupa air bersih dan listrik.
Selain itu, masih adanya keterisolasian wilayah kepulauan sebagai akibat dari belum meratanya infrastruktur dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang terus meningkat melalui pengendalian ruang dan lingkungan serta kesadaran masyarakat yang belum optimal.
Sehingga, Pemkot Ternate dalam menjaga ketahanan kota terhadap perubahan iklim dengan melakukan beberapa konsep penting yakni perkuat regulasi yang berhubungan dengan ketahanan kota secara terintegrasi, memperkuat institusi dengan membentuk kelembagaan yang berhubungan dengan integrasi ketahanan kota resiko kebencanaan, resiko perubahan iklim, penyebaran penyakit, ketahanan ekonomi dan penguatan kapasitas masyarakat dan stakeholder.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020