PT PLN (Persero) Wilayah Papua dan Papua Barat menggandeng Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura untuk melakukan studi pemanfaatan energi terbarukan guna melayani  11 kabupaten baru yang belum memiliki jaringan listrik. Dalam pemaparan kepada anggota Komisi VII DPR RI di Hotel Rimba Papua, Kamis, General Manajer PLN Wilayah Papua dan Papua Barat, Ferdinan Siahaan mengatakan saat ini masih terdapat 11 kabupaten baru di Papua yang belum dijangkau pelayanan PLN. "Untuk percepatan kelistrikan, kita akan membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) pada 20 lokasi," kata Siahaan. Menurut dia, saat ini Pemda pada 11 kabupaten itu menggunakan pembangkit generator, dimana dalam sehari mendapat penerangan hanya dalam waktu enam jam. Hingga tahun ini, katanya, pembangkit listrik di Papua dan Papua Barat 95 persen masih mengandalkan diesel yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Pada 2014, kata Siahaan, PLN Wilayah Papua dan Papua Barat menargetkan penggunaan sumber energi air, surya, gas, dan batu bara untuk penyediaan energi listrik. Siahaan menjelaskan, saat ini PLN Wilayah Papua dan Papua Barat membawahi lima cabang yakni Jayapura, Sorong, Biak, Merauke dan Manokwari dengan 20 ranting dengan jumlah pelanggan lebih dari 240 ribu. Sejak Juli, katanya, kondisi kelistrikan di semua cabang dan ranting di Papua tidak ada yang mengalami defisit daya atau tidak terjadi pemadaman bergilir. Guna memenuhi kebutuhan daya listrik di Papua, menurut Siahaan, saat ini PLN tengah membangun PLTA di Genyem Jayapura berkapasitas 20 Megawatt yang direncanakan beroperasi tahun depan. PLN juga berencana membangun pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTM) di Wamena Jayawijaya mengingat biaya transportasi BBM dari Jayapura ke Wamena sangat mahal mencapai Rp9.700 per liter. Selain itu, juga akan dibangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Timika berkapasitas 30 mega watt yang akan dikerjakan mulai 2011, pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Beberapa persoalan yang mengemuka, kata Siahaan, yakni masalah pembebasan tanah untuk pembangunan pembangkit, belum terealisasinya pembangunan PLTG Flare di Salawati Sorong, harga jual listrik energi terbarukan lebih rendah dari kebutuhan investasi akibat kondisi geografis yang sulit.

Pewarta:

Editor :


COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2010