Mercy Barends komitmen kawal subsidi energi pro rakyat

Anggota DPR-RI Mercy Chriesty Barends tetap mempertahankan komitmennya untuk memperjuangkan subsidi energi yang pro rakyat.

 

"Saya tetap komitmen mempertahankan subsidi untuk rakyat. Syukurlah rapat Panja Asumsi Makro, Pendapatan, Defisit dan pembiayaan Banggar DPR RI pada Kamis (10/9) bersama Pemerintah sejak pagi jam akhirnya menetapkan sejumlah agenda diantaranya adalah Asumsi Makro Sektor ESDM dan subsidi energi didasarkan pada hasil keputusan Rapat Komisi VII dengan Menteri ESDM pada 2 september 2020," katanya, dihubungi ANTARA dari Ambon, Kamis malam.

 

Mercy Chriesty Barends yang anggota Fraksi PDI Perjuangan Dapil Maluku dalam rapat Banggar tersebut menekankan beberapa hal krusial yang menjadi perdebatan alot, terutama terkait pembahasan subsidi energi.

 

Menurutnya, pembahasan subsidi energi harus diletakkan dalam perspektif keadilan energi antarwilayah, penguatan ekonomi masyarakat miskin dan upaya mengatasi dampak pandemik COVID-19. 

 

"Subsidi energi harus mengacu pada data resmi pemerintah terutama terkait proyeksi angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 9,7 persen, angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) antara 7,7 hingga 9,1 persen akibat pandemik COVID-19," ujarnya.

Karena itu menurut Srikandi Maluku itu Komisi VII DPR-RI tidak serampangan memutuskan asumsi makro energi tanpa dilandasi data valid. 

Selain itu, keputusan tersebut juga mempertimbangkan dengan sangat seksama ruang fiskal belanja RAPBN 2021 guna memastikan masyarakat miskin dan rentan miskin, ada dalam tanggung jawab negara, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemik COVID-19. 

"Kami juga (DPR-RI) mempertimbangkan gap energi antarwilayah Barat dan Timur," tegasnya.

 

Mercy mensyukuri seluruh asumsi makro dan subsidi energi disampaikan Komisi VII ke Banggar DPR-RI pada akhirnya semua diterima dan ditetapkan, tanpa ada perubahan setelah melewati babak diskusi mendalam karena penetapan angka-angka tersebut didasarkan pada data2 tertanggung jawab. 

 

Adapun rincian yang disetujui menurut Mercy yakni sumsi Indonesian Crude Price (ICP), 45 Dolar AS/bbl. Nilai tukar, Rp.14.600/dollar. lifting minyak, 705 ribu barel per hari serta lifting gas sebesar 1.007 ribu barel per hari.

 

Selain itu subsidi minyak tanah, 0.50 juta kilo liter, solar 25.80 juta kilo liter, elpiji 3 Kg setara 7,5 metric ton serta subsidi tetap minyak solar, Rp.500 per liter dan Listrik 53,587.3 triliun.

 

Ditanya menyangkut point-point krusial yang membutuhkan pendalaman lebih jauh, Mercy Barends menegaskan, antara lain soal penetapan angka subsidi energi. 

 

Mercy juga mengakui sejauh ini masih ada Anggota Banggar DPR-RI yang mempertanyakan masih adw alokasi subsidi minyak tanah 0.50 juta kiloliter dan solar 15,8 juta KL. 

 

"Saya sudah sampaikan bahwa sebagai anggota DPR-RI dari KTI, subsidi minyak tanah dan solar masih dibutuhkan karena belum ada kebijakan konversi mitan dan BBM lainnya di KTI, baik di Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan NTT," katanya.

 

Jika subsidi tersebut tidak diberikan maka akan berdampak besar terhadap ketahanan energi di Indonesia Timur, sehingga subsidi ini tetap harus ada dalam skema kebijakan subsidi energi nasional.  

 

Mercy menambahkan khusus untuk NTT rencananya tahun 2021 untuk pertama kalinya kebijakan konversi ke gas masuk provinsi tersebut, sedangkan Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat konversi mitan akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur depot gas di masing-masing wilayah. 

 

"Semua yang kami perjuangkan ini bertujuan memastikan terjadinya keadilan energi bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi wilayah," tegasnya.

 

Sedangkan menyangkut subsidi elpiji tiga kg, pemerintah mengusulkan tujuh juta metrik ton, sedangkan keputusan Komisi VII ke Banggar berada pada angka 7,5 juta metrik ton, atau penambahan 500 ribu metrik ton didasarkan pada kenaikan rerata tahunan demand LPG 3 kg sebesar 4,7 persen atau setara dengan 200-300 ribu metrik ton.

 

Sedangkan program konverter Kit bagi nelayan dan petani sebagai bagian dari kebijakan konversi BBM ke gas sebesar 4.500 MT, serta program jaringan gas untuk mengalirkan elpiji lewat pipa gas sebanyak 127.864 SR (Sambungan Rumah tangga).

 

"Jadi diprogramkan 100 persen onstream pengembangan infrastruktur jargas sampai akhir tahun 2020 sebanyak 13.089 MT, sedangkan pengembangan jargas tahun 2021 sebanyak 120.776 SR atau 10 persen onstream dengan LPG salur pipa sebesar 109 MT.," Tandasnya.

 

Ditambahkannya, tersisa 180 ribu MT, dimana 72 ribu MT untuk konversi mitan di orovinsi NTT dan sisanya 78 ribu MT sebagai antisipasi dampak dari pandemik COVID-19 kepada masyarakat kecil dengan lonjakan usaha mikro dari rumah, di mana diperkirakan lonjakannya diatas angka 7.5 juta MT.

 

"Terhadap pola distribusi elpiji 3 kg, Ketua Banggar Said Abdullah memberi arahan dan masukan yang sangat tegas kepada pemerintah untuk ke depan pola subsidi tidak lagi berbasis komoditi, tapi berbasis orang dengan skema tertutup guna memastikan subsidinya tepat sasaran dan tepat volume," tegasnya.

 

Mercy juga menambahkan, khusus soal jaringan gas, komparasinya tidak perlu dilihat di daerah yang jauh karena kenyataannya di Jakarta banyak iburumah tangga dari keluarga miskin yang bersyukur karena gas tersedia 24 jam dan rata-rata hanya membayar Rp25.000-50.000 per bulan. 

 

Sedangkan menyangkut subsidi listrik tahun 2021 yang ditetapkan sebesar Rp53,5 triliun, menurut Mercy anggaran tersebut lebih kecil dibanding tahun 2020 yang ditetapkan sebesar 54, 55 triliun.

 

"Anggaran yang ditetapkan ini juga telah mencakup optimalisasi pelanggan miskin bertambah 1.8 juta pelanggan dari 31 juta pelanggan miskin dan rentan miskin menjadi 32.8 juta pelanggan (kapasitas 450 VA dan 900 VA subsidi) sebagai dampak bertambahnya angka kemiskinan akibat pandemik COVID-19 proyeksi tahun 2021," katanya.

 

Angka subsidi ditetapkan pemerintah turun karena patokan ICP sebelumnya 63 dolar AS/bbl tahun 2020, selanjutnya mengalami perubahan dengan Perpres 72/2020 sebesar 33 US$/bbl dengan nilai tukar rupiah 15.300 per dolar selama pandemik COVID-19. 

 

Sedangkan tahun 2021 ICP ditetapkan 45 US$/bbl dengan kurs Rp14.000 per dolar. 

 

"Rasanya saya sangat lega dengan keputusan hari ini. Artinya tanggung jawab mengawal sikap PDI Perjuangan untuk tetap berpihak kepada asumsi makro dan subsidi energi yang pro rakyat tuntas dilaksanakan. Kami pastikan rakyat miskin tidak sendiri menghadapi pandemik COVID-19, negara hadir dalam kehidupan mereka," imbuh Mercy Barends.