Warga jazirah Leihitu, Pulau Ambon, saat ini mengiinginkan mekarkan dari Maluku Tengah selaku kabupaten induk untuk menjadi sebuah daerah otonom baru..
"Ada keinginan warga jazirah Leihitu yang disampaikan saat kami melakukan kunjungan reses di wilayah itu," kata anggota DPRD Maluku, Ruslan Hurasan di Ambon, Senin.
Dalam kunjungan reses tersebut, Ruslan melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Jazirah Leihitu (DPP Hetu Upu Ana).
Hadir dalam diskusi tersebut, tokoh agama, tokoh pemuda, majelis taklim, mahasiswa, Kapolsek Leihitu, Iptu Julkisno Kaisupy, dan Ketua Pemuda Jazirah Leihitu DPP Hetu Upu Ana, Alterik Sahbandar.
Terungkap dalam pertemuan kalau masyarakat di jazirah Leihitu menginginkan adanya pemekaran daerahnya. Ini sudah menjadi arah perjuangan masyarakat jazirah Leihitu selama ini.
"Warga sangat berantusias dengan hadirnnya Kabupaten Jazirah Leihitu sebagai salah satu upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan dan birokrasi," ujar Ruslan.
Kerinduan adanya pemekaran daerah otonom baru ini karena tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda, kurangnya perhatian dari Pemkab Maluku Tengah dan masalah pelayanan kependudukan.
Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan proses pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah merata, salah satunya di jazirah Leihitu.
"Keterbatasan anggaran pembangunan menjadi penyebab minimnya perhatian Pemkab Maluku Tengah serta masalah pemberdayaan masyarakat., Untuk mencapai tujuan pemekaran maka lewat diskusi dan sosialisasi, masyarakat mendukung penuh langkah untuk melakukan pemekaran wilayah," tandas Ruslan.
Maka saatnya bergandeng tangan Hetu Upu Ana, CPJL dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki semangat yang sama untuk menjadikan jazirah Leihitu sebagai daerah otonom baru.
Langkah ini dilakukan secara bertahap dengan memperjuangkan dusun-dusun menjadi desa administrasi dan gabungan beberapa desa atau negeri menjadi kecamatan baru di wilayah itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Ada keinginan warga jazirah Leihitu yang disampaikan saat kami melakukan kunjungan reses di wilayah itu," kata anggota DPRD Maluku, Ruslan Hurasan di Ambon, Senin.
Dalam kunjungan reses tersebut, Ruslan melakukan pertemuan dan berdiskusi dengan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Jazirah Leihitu (DPP Hetu Upu Ana).
Hadir dalam diskusi tersebut, tokoh agama, tokoh pemuda, majelis taklim, mahasiswa, Kapolsek Leihitu, Iptu Julkisno Kaisupy, dan Ketua Pemuda Jazirah Leihitu DPP Hetu Upu Ana, Alterik Sahbandar.
Terungkap dalam pertemuan kalau masyarakat di jazirah Leihitu menginginkan adanya pemekaran daerahnya. Ini sudah menjadi arah perjuangan masyarakat jazirah Leihitu selama ini.
"Warga sangat berantusias dengan hadirnnya Kabupaten Jazirah Leihitu sebagai salah satu upaya memperpendek rentang kendali pemerintahan dan birokrasi," ujar Ruslan.
Kerinduan adanya pemekaran daerah otonom baru ini karena tingginya angka pengangguran di kalangan pemuda, kurangnya perhatian dari Pemkab Maluku Tengah dan masalah pelayanan kependudukan.
Selain itu, keterbatasan anggaran menyebabkan proses pembangunan di Kabupaten Maluku Tengah merata, salah satunya di jazirah Leihitu.
"Keterbatasan anggaran pembangunan menjadi penyebab minimnya perhatian Pemkab Maluku Tengah serta masalah pemberdayaan masyarakat., Untuk mencapai tujuan pemekaran maka lewat diskusi dan sosialisasi, masyarakat mendukung penuh langkah untuk melakukan pemekaran wilayah," tandas Ruslan.
Maka saatnya bergandeng tangan Hetu Upu Ana, CPJL dan seluruh elemen masyarakat yang memiliki semangat yang sama untuk menjadikan jazirah Leihitu sebagai daerah otonom baru.
Langkah ini dilakukan secara bertahap dengan memperjuangkan dusun-dusun menjadi desa administrasi dan gabungan beberapa desa atau negeri menjadi kecamatan baru di wilayah itu.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020