Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra) menyambut baik inisiasi Bank Indonesia (BI) menggelar High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) daerah itu, dan penyaluran program bantuan sosial bidang pertanian serta pembukaan kas titipan di Langgur.
"Inisiasi BI dalam rangkaian kegiatan hari ini di Malra yakni HLM, bantuan pertanian, dan pembukaan kas titipan BI disambut baik dan mengapresiasi sungguh," kata Bupati Malra, Thaher Hanubun ketika menerima perwakilan BI Provinsi Maluku di Langgur, Jumat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Noviarsono Manullang, Sekretaris Daerah, dan Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Malra.
Menurut Bupati, rangkaian kegiatan yang dilakukan BI Maluku itu sangat strategis dalam mendukung program pemulihan ekonomi daerah melalui tiga strategi, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan kinerja sektor produktif dan pengendalian peredaran uang di masyarakat.
"Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu, akibat pandemi COVID-19, maka upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi wajib dilakukan," ujarnya.
"Dengan inisiasi BI ini, semoga kita mendapat formula yang memungkinkan daya beli masyarakat tetap terjaga, produktivitas berkelanjutan, dan sektor produktif kembali bergeliat," tandas Bupati.
Dia mengatakan, pandemi COVID-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian Indonesia, di mana sudah berada di jurang resesi, yang tentu akan berdampak pada perekonomian di daerah.
Hal ini kemudian menjadi kompleks, karena pada saat bersamaan masyarakat cenderung menahan uang dan tidak melakukan pengeluaran, akibatnya produk tidak terserap oleh pasar, yang jika terjadi pada rentang waktu tertentu akan memicu terjadinya gejolak dalam perekonomian.
Kondisi-kondisi inilah yang sangat berpengaruh pada tingkat inflasi, di samping variable pemasokan barang dan jumlah uang beredar yang juga berpengaruh.
Olehnya itu, TPID harus mampu mengeluarkan formula dan rekomendasi konstruktif yang dapat memastikan inflasi terkendali.
"Dukungan dan dorongan dari BI dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah, khususnya dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat kami butuhkan," kata Bupati.
Dukungan itu juga sangat berarti bagi peningkatan kinerja TPID Malra dalam menjalankan fungsi koordinasi secara baik, yaitu koordinasi internal OPD teknis, pemberdayaan ekonomi maupun koordinasi eksternal dengan pihak-pihak lainnya.
Bupati juga mengajak seluruh OPD teknis pemberdayaan untuk mengubah pola pikir dan cara kerja, jika selama ini masih ada pola-pola kerja sektoral yang hanya berorientasi proyek, maka ke depan harus diubah.
"Pola kerja kita haruslah berupa suatu sistem yang utuh dan sinergi, bergerak bersama dari hulu sampai ke hilir, guna meningkatkan kinerja perekonomian secara komprehensif dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Inisiasi BI dalam rangkaian kegiatan hari ini di Malra yakni HLM, bantuan pertanian, dan pembukaan kas titipan BI disambut baik dan mengapresiasi sungguh," kata Bupati Malra, Thaher Hanubun ketika menerima perwakilan BI Provinsi Maluku di Langgur, Jumat.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Kantor Perwakilan BI Maluku Noviarsono Manullang, Sekretaris Daerah, dan Anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Malra.
Menurut Bupati, rangkaian kegiatan yang dilakukan BI Maluku itu sangat strategis dalam mendukung program pemulihan ekonomi daerah melalui tiga strategi, yaitu pengendalian inflasi, peningkatan kinerja sektor produktif dan pengendalian peredaran uang di masyarakat.
"Di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu, akibat pandemi COVID-19, maka upaya untuk menjaga kestabilan ekonomi wajib dilakukan," ujarnya.
"Dengan inisiasi BI ini, semoga kita mendapat formula yang memungkinkan daya beli masyarakat tetap terjaga, produktivitas berkelanjutan, dan sektor produktif kembali bergeliat," tandas Bupati.
Dia mengatakan, pandemi COVID-19 telah berdampak sangat serius terhadap perekonomian Indonesia, di mana sudah berada di jurang resesi, yang tentu akan berdampak pada perekonomian di daerah.
Hal ini kemudian menjadi kompleks, karena pada saat bersamaan masyarakat cenderung menahan uang dan tidak melakukan pengeluaran, akibatnya produk tidak terserap oleh pasar, yang jika terjadi pada rentang waktu tertentu akan memicu terjadinya gejolak dalam perekonomian.
Kondisi-kondisi inilah yang sangat berpengaruh pada tingkat inflasi, di samping variable pemasokan barang dan jumlah uang beredar yang juga berpengaruh.
Olehnya itu, TPID harus mampu mengeluarkan formula dan rekomendasi konstruktif yang dapat memastikan inflasi terkendali.
"Dukungan dan dorongan dari BI dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah, khususnya dalam masa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 sangat kami butuhkan," kata Bupati.
Dukungan itu juga sangat berarti bagi peningkatan kinerja TPID Malra dalam menjalankan fungsi koordinasi secara baik, yaitu koordinasi internal OPD teknis, pemberdayaan ekonomi maupun koordinasi eksternal dengan pihak-pihak lainnya.
Bupati juga mengajak seluruh OPD teknis pemberdayaan untuk mengubah pola pikir dan cara kerja, jika selama ini masih ada pola-pola kerja sektoral yang hanya berorientasi proyek, maka ke depan harus diubah.
"Pola kerja kita haruslah berupa suatu sistem yang utuh dan sinergi, bergerak bersama dari hulu sampai ke hilir, guna meningkatkan kinerja perekonomian secara komprehensif dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi," tegasnya.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020