Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap komisioner KPU dan delapan penyelenggara di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Maluku Utara (Malut).
"Sidang untuk perkara nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 pada Kamis (3/12) dan mereka jalani pemeriksaan yakni lima anggota KPU maupun tiga anggota Bawaslu Kabupaten Halsel," kata .Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dihubungi dari Ternate, Kamis.
Lima teradu dari KPU Kabupaten Halsel dalam perkara ini adalah Darmin Hasyim (Anggota merangkap Ketua), Muhammad Agus Umar, Rusna Ahmad, Halid A. Rajak dan Yaret Colling, sedangkan tiga teradu dari Bawaslu Kabupaten Halsel adalah Kahar Yasim, Asman Jamel, dan Rais Kahar," kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dihubungi dari Ternate, Kamis.
Menurutnya, dalam perkara ini, DKPP akan memeriksa di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU RI, yaitu Arief Budiman, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Aziz, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Sedangkan, ke-14 nama yang disebutkan di atas diadukan oleh Bupati Halsel, Bahrain Kasuba, yang memberikan kuasanya kepada Bambang Widjojanto, Heriyanto, Iskandar Sonhadji, dan Diana Fauziah.
Para pengadu mengadukan perkara ini terkait gugurnya Bahrain saat pendaftaran pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Halsel pada Pilkada 2020.
Ketua dan enam Anggota KPU RI diadukan karena diduga menetapkan petunjuk teknis (juknis) yang bertentangan dengan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020.
Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang berstatus menjadi Teradu I hingga Teradu V didalilkan telah menolak pendaftaran pasangan Bahrain Kasuba-Muchlis Sangaji tanpa prosedur yang diatur dalam ketentuan PKPU tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020.
Selain itu, para Pengadu juga mendalilkan Teradu I sampai Teradu V diduga cacat hukum dalam menetapkan pasangan Usman Sidiq-Hasan Ali Bassam Kasuba lantaran adanya dugaan penggunaan ijazah palsu.
Sedangkan Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, yang menjadi Teradu VI hingga Teradu VIII, didalilkan terkait penanganan laporan nomor 05/LP/PB/RI/00.00/IX/2020, di antaranya tidak meregister permohonan sengketa yang diajukan padahal segala syarat telah dipenuhi oleh Pemohon.
Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Ketua DKPP.
Rencananya, sidang pemeriksaan akan digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID -19.
Bernad juga mengungkapkan, DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran COVID-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini, tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020
"Sidang untuk perkara nomor 161-PKE-DKPP/XI/2020 pada Kamis (3/12) dan mereka jalani pemeriksaan yakni lima anggota KPU maupun tiga anggota Bawaslu Kabupaten Halsel," kata .Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dihubungi dari Ternate, Kamis.
Lima teradu dari KPU Kabupaten Halsel dalam perkara ini adalah Darmin Hasyim (Anggota merangkap Ketua), Muhammad Agus Umar, Rusna Ahmad, Halid A. Rajak dan Yaret Colling, sedangkan tiga teradu dari Bawaslu Kabupaten Halsel adalah Kahar Yasim, Asman Jamel, dan Rais Kahar," kata Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno dihubungi dari Ternate, Kamis.
Menurutnya, dalam perkara ini, DKPP akan memeriksa di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU RI, yaitu Arief Budiman, Ilham Saputra, Hasyim Asy’ari, Pramono Ubaid Tanthowi, Viryan Aziz, dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.
Sedangkan, ke-14 nama yang disebutkan di atas diadukan oleh Bupati Halsel, Bahrain Kasuba, yang memberikan kuasanya kepada Bambang Widjojanto, Heriyanto, Iskandar Sonhadji, dan Diana Fauziah.
Para pengadu mengadukan perkara ini terkait gugurnya Bahrain saat pendaftaran pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Halsel pada Pilkada 2020.
Ketua dan enam Anggota KPU RI diadukan karena diduga menetapkan petunjuk teknis (juknis) yang bertentangan dengan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020.
Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan yang berstatus menjadi Teradu I hingga Teradu V didalilkan telah menolak pendaftaran pasangan Bahrain Kasuba-Muchlis Sangaji tanpa prosedur yang diatur dalam ketentuan PKPU tentang Pencalonan dalam Pilkada 2020.
Selain itu, para Pengadu juga mendalilkan Teradu I sampai Teradu V diduga cacat hukum dalam menetapkan pasangan Usman Sidiq-Hasan Ali Bassam Kasuba lantaran adanya dugaan penggunaan ijazah palsu.
Sedangkan Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, yang menjadi Teradu VI hingga Teradu VIII, didalilkan terkait penanganan laporan nomor 05/LP/PB/RI/00.00/IX/2020, di antaranya tidak meregister permohonan sengketa yang diajukan padahal segala syarat telah dipenuhi oleh Pemohon.
Sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, sidang ini akan dipimpin Ketua DKPP.
Rencananya, sidang pemeriksaan akan digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta. Sidang akan dilakukan dengan tetap memberlakukan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID -19.
Bernad juga mengungkapkan, DKPP menyiapkan antisipasi penyebaran COVID-19 dalam sidang DKPP, yaitu memfasilitasi tes rapid bagi seluruh pihak yang hadir dalam sidang ini, tes rapid dilakukan satu jam sebelum sidang dimulai.
Editor : Lexy Sariwating
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2020