Wamendagri: Jangan ada PSU di atas PSU

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengingatkan agar jangan sampai terjadi pemungutan suara ulang (PSU) lagi setelah PSU Pilkada 2024 dilaksanakan.

Hal ini ditegaskan Bima saat melepas distribusi logistik PSU tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024 di Gudang Logistik KPU Kota Banjarbaru, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (18/4).

Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat malam, mewanti-wanti agar tidak terjadi PSU di atas PSU.

Untuk itu, Bima menekankan pelaksanaan PSU harus benar-benar berjalan baik agar tidak terjadi pelanggaran baru yang dapat memicu PSU berikutnya.

Dalam catatan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 24 penyelenggaraan PSU di seluruh Indonesia dengan total biaya sekitar Rp700 miliar.

Menurutnya, biaya tersebut adalah uang rakyat yang harus kembali kepada rakyat dalam bentuk suksesnya penyelenggaraan PSU.

Ia mengapresiasi kerja keras pihak penyelenggara yang telah berikhtiar maksimal untuk memastikan tidak ada celah pelanggaran yang berujung pada PSU lanjutan.

Selain itu, Bima juga mengharapkan gugatan terhadap PSU yang sudah terlaksana di sejumlah daerah tidak berujung pada PSU kembali.

"Mudah-mudahan, mudah-mudahan gugatan itu tidak kemudian dikabulkan, dieksekusi menjadi PSU lagi," kata Bima.

Wamendagri mengingatkan bahwa kepala daerah terpilih akan memegang peran strategis dalam menjalankan program prioritas nasional dan daerah. Oleh karena itu, PSU tidak boleh menghambat akselerasi pembangunan.

"Nah, jangan sampai yang PSU ini agak terlambat di belakang. Kita ingin semuanya terakselerasi. Jadi, apresiasi dan mudah-mudahan tidak ada celah bagi PSU di atas PSU di Banjarbaru ini," tambahnya.

Dia pun menekankan pentingnya distribusi logistik dan sosialisasi kepada pemilih. Semua pihak juga diminta untuk memastikan kelancaran setiap tahapan mulai pencoblosan hingga penghitungan suara.

Berikutnya, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga situasi kondusif dan menyiapkan mitigasi terhadap potensi gangguan sosial maupun bencana.

"Mitigasi apabila di lapangan terjadi persoalan, baik sosial maupun bencana alam, saya yakin sudah juga diantisipasi penghitungan dan lain-lain," ungkap Bima.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa menjelaskan bahwa KPU Kota Banjarbaru saat ini mengalami kekosongan kepemimpinan setelah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada empat komisioner karena melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

"Oleh karena itu, KPU Provinsi Kalimantan Selatan diberikan arahan dan perintah oleh KPU RI untuk mengambil alih tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kota Banjarbaru hingga terpilihnya atau keluarnya SK KPU Banjarbaru yang baru," ucap Andi.

Dia menuturkan MK memerintahkan PSU dilaksanakan untuk seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Kota Banjarbaru.

PSU mencakup seluruh wilayah administratif, yaitu lima kecamatan dan 20 kelurahan. Total terdapat 403 TPS, termasuk enam TPS yang berada di lokasi khusus.

PSU dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 19 April 2025, dengan daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 195.819 pemilih.

"Perlu kami sampaikan bahwa ini adalah pelaksanaan dari putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian menyatakan bahwa kita harus melaksanakan pemungutan suara ulang pada setiap TPS di Kota Banjarbaru," jelasnya.

Ia menyampaikan harapan agar pelaksanaan PSU di Banjarbaru dapat berlangsung dengan lancar tanpa kendala. Sebagai pelaksana PSU yang ditunjuk, KPU Provinsi Kalsel juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam proses tersebut.

"Sekali lagi, kami dari KPU Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini pelaksana PSU Banjarbaru, mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua pihak yang sudah membantu kami," jelas Andi.

Hadir dalam kegiatan ini antara lain Gubernur Kalsel Muhidin, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Penjabat Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil; Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Aang Witarsa Rofik, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel.