Aliansi Pemerhati Pembangunan Maluku Tenggara (APPMT) menggelar aksi demonstrasi dan melaporkan tiga proyek pembangunan di wilayah Maluku Tenggara (Malra) yang diduga mangkrak kepada penegak hukum.
Kepada wartawan dalam keterangan persnya, Jumat, Lopianus Yonias Ngabalin selaku penanggung jawab aksi menyampaikan aksi demo dan laporan kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual dan Kepolisian Resort Tual guna adanya kejelasan terhadap tiga proyek yakni pembangunan pasar moderen Langgur, pembangunan Masjid Al - Mujahirin Ohoijang Pemda, dan pembangunan ruang kerja anggota dan pimpinan DPRD Malra.
"Pembangunan pasar moderen Langgur sudah pencairan tahap 1 - 5 senilai Rp.26.908.110.000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah), pembangunan Mesjid Al - Muhajirin Ohoijang Kab Maluku Tenggara sudah pencairan tahap 1 - 3 dengan total Rp.18.908.110.000 (delapan belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan pembangunan ruang kerja anggota dan pimpinan DPRD Malra sudah pencairan tahap 1 - 3 total Rp.8.025.499.414 (delapan milyar dua puluh lima juta empat ratus empat belas rupiah)," kata Ngabalin.
Ngabalin mengakui aksi yang dilakukan APPMT terhadap tiga proyek yang bernilai miliaran rupiah, aliansi telah memasukkan pernyataan sikap baik di Polres maupun Kejaksaan, dan Kasi Intel Kejari Tual telah mengambil semua dokumen lengkap dengan perincian proyek tersebut dan akan dilakukan penyelidikan.
Dikatakan, pada prinsipnya aliansi melapor dugaan tersebut tidak asal bunyi, laporan disertai dengan data yang jelas dan kami tidak menyerang privacy orang per-orang.
Sementara itu, koordinator aksi Triko Notanubun menjelaskan, aksi aliansi baik di Kejaksaan, Kepolisian dan DPRD Malra menyangkut seruan moral dan niat kami mengawal seluruh proses pembangunan di Malra.
"Kami minta para penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan serta Wakil Rakyat di gedung parlemen untuk menindak lanjuti tuntutan kami, yaitu segera menuntaskan proyek yang mangkrak sehingga ada kejelasan," tandas Notanubun.
Menurutnya, prinsipnya kami tidak menyerang siapa-siapa atau personal orang, tetapi bagi kami pembangunan fisik yang sedang dilaksanakan seharusnya dan seidealnya selesai sesuai dengan anggaran yang sudah diperuntukkan.
Disinggung adanya tendensi tertentu, Notanubun menerangkan, "Bagi saya, ada persepsi atau penafsiran terhadap aksi kami, atau ada yang berpikir dan memelintir ke hal politik, ya silahkan saja, tapi kami berangkat dengan satu niat yakni demi rakyat Malra."
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021
Kepada wartawan dalam keterangan persnya, Jumat, Lopianus Yonias Ngabalin selaku penanggung jawab aksi menyampaikan aksi demo dan laporan kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual dan Kepolisian Resort Tual guna adanya kejelasan terhadap tiga proyek yakni pembangunan pasar moderen Langgur, pembangunan Masjid Al - Mujahirin Ohoijang Pemda, dan pembangunan ruang kerja anggota dan pimpinan DPRD Malra.
"Pembangunan pasar moderen Langgur sudah pencairan tahap 1 - 5 senilai Rp.26.908.110.000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah), pembangunan Mesjid Al - Muhajirin Ohoijang Kab Maluku Tenggara sudah pencairan tahap 1 - 3 dengan total Rp.18.908.110.000 (delapan belas milyar sembilan ratus delapan juta seratus sepuluh ribu rupiah), dan pembangunan ruang kerja anggota dan pimpinan DPRD Malra sudah pencairan tahap 1 - 3 total Rp.8.025.499.414 (delapan milyar dua puluh lima juta empat ratus empat belas rupiah)," kata Ngabalin.
Ngabalin mengakui aksi yang dilakukan APPMT terhadap tiga proyek yang bernilai miliaran rupiah, aliansi telah memasukkan pernyataan sikap baik di Polres maupun Kejaksaan, dan Kasi Intel Kejari Tual telah mengambil semua dokumen lengkap dengan perincian proyek tersebut dan akan dilakukan penyelidikan.
Dikatakan, pada prinsipnya aliansi melapor dugaan tersebut tidak asal bunyi, laporan disertai dengan data yang jelas dan kami tidak menyerang privacy orang per-orang.
Sementara itu, koordinator aksi Triko Notanubun menjelaskan, aksi aliansi baik di Kejaksaan, Kepolisian dan DPRD Malra menyangkut seruan moral dan niat kami mengawal seluruh proses pembangunan di Malra.
"Kami minta para penegak hukum dalam hal ini pihak Kepolisian dan Kejaksaan serta Wakil Rakyat di gedung parlemen untuk menindak lanjuti tuntutan kami, yaitu segera menuntaskan proyek yang mangkrak sehingga ada kejelasan," tandas Notanubun.
Menurutnya, prinsipnya kami tidak menyerang siapa-siapa atau personal orang, tetapi bagi kami pembangunan fisik yang sedang dilaksanakan seharusnya dan seidealnya selesai sesuai dengan anggaran yang sudah diperuntukkan.
Disinggung adanya tendensi tertentu, Notanubun menerangkan, "Bagi saya, ada persepsi atau penafsiran terhadap aksi kami, atau ada yang berpikir dan memelintir ke hal politik, ya silahkan saja, tapi kami berangkat dengan satu niat yakni demi rakyat Malra."
Editor : John Nikita S
COPYRIGHT © ANTARA News Ambon, Maluku 2021